Lukman Hakim Syaifudin (ist).
Imar
Jakarta-Wakil Ketua MPR RI, Lukman Hakim Syaifudin mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan para pembantunya agar mencermati PP 109 Tahun 2012 tentang regulasi tembakau. Pasalnya, PP 109 lebih banyak merugikan petani dan efek dominonya bisa meluas kemana-mana.
“Ini menjadi kewajiban wakil rakyat dan pemerintah agar lebih bijak melihat realitas persoalan PP 109 yang tidak sederhana, sebab ada pro
kontra. Ini tanggung jawab Presiden, maka dia harus mencermati kembali PP ini sebab kenyataannya justru
mendapat penolakan dari rakyat,” kata Lukman, Jakarta, Senin (29/4/2013).
“Setidaknya Presiden SBY bisa merevisi beberapa klausul yang
merugikan petani tembakau. Bagian itu bisa kembali dirumuskan agar kebijakan nasional pada bidang tembakau benar-benar adil, untuk kemaslahatan masyarakat,”harapnya.
Saat ini,lanjutnya Baleg DPR RI sedang merumuskan RUU Pertembakauan yang menempatkan posisi pertembakauan yang lebih menguntungkan petani tembakau dan industri kretek nasional.
“Isi draf RUU ini memuat skala prioritas utama, antara lain, mengatur tentang kesehatan, perlindungan dan kelangsungan hidup petani tembakau, perlindungan buruh, serta melindungi kelangsungan hasil industri tembakau,”terangnya.
Sedangkan Masyarakat Pemangku Kepentingan Kretek Indonesia (MPKKI) menilai industri nasional bidang tembakau yang ada di Indonesia masih memerlukan tembakau dan industri tembakau sebagai produk yang harus dipertahankan oleh bangsa ini.Untuk itu pemerintah mutlak melindungi keberlangsungan industry nasional tembakau melalui regulasi.
“Pemerintah harus bersinergi dengan DPR dan pemangku kepentingan terkait untuk mendorong RUU Pertembakauan sebagai bukti konkret keberpihakan pemerintah terhadap petani tembakau dan industri nasional bidang tembakau di Indonesia,” kata peneliti senior MPKKI, Prof. Kabul Santoso. (rud)
