Selasa, 26 Oktober 21

Wajib Mundur Ikut Pilkada, Pihak DPR Protes

Wajib Mundur Ikut Pilkada, Pihak DPR Protes

Jakarta, Obsessionnews ‎- Mantan Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada), Miryam S Haryani, tidak sepakat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan Anggota DPR untuk mundur dari jabatannya apabila sudah mendaftar dan ditetapkan sebagai calon kepala daerah.

Menurut Miryam, keputusan ini sangat diskriminatif dan merugikan anggota DPR. Sebab, ruang gerak anggota dalam berpolitik semakin dibatasi. ‎Hal ini menyusul diwajibkannya PNS atau anggota Polri/TNI untuk mundur apabila ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

“MK dalam hal ini ingin menghapuskan diskriminasi untuk PNS tapi memunculkan diskriminasi baru bagi anggota DPR/DPRD, bagaimana ini dapat dijelaskan apabila pengajuan uji materinya atas dasar adanya diskriminasi,” ‎ujar Miryam saat dihubungi, Minggu (12/7/2015).

Menurut Anggota Komisi I DPR ini, mestinya MK tidak perlu mengorbankan pihak lain, bila sudah memutuskan anggota PNS untuk mundur. Pasalnya, jika hal itu menjadi dasar untuk mengharuskan anggota DPR untuk mundur, maka ia menilai ada sentimen kelembagaan dari MK terhadap DPR.

‎”Situasi ini sangat sulit untuk digambarkan serta dicarikan rasionalisasinya. Bahkan atas kondisi ini tidak bisa dipungkiri bahwa kemudian ada kemungkinan keberpihakan atau sentimen kelembagaan yang ditunjukkan oleh MK dalam putusannya,” tandas Ketua DPP Partai Hanura ini.

Maka dari itu, Miryam sangat menyayangkan adanyua keputusan MK tersebut. “Seharusnya sebagai pengawal konstitusi, MK harus mampu melihat setiap perkara yang diajukan secara holistik agar putusan yang dikeluarkan tidak memunculkan permasalahan baru bagi publik,” sesalnya. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.