Jakarta, Obsessionnews – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyesalkan terjadinya kegaduhan politik menjelang digelarnya pilkada serentak. Kegaduhan dimaksud adalah terkait penetapan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini (Risma) sebagai tersangka.
“Masalah ibu Risma itu kan masalah perdata, untuk urusan pasar seorang Walikota membagi lapak dan sebagainya,” ujar Tjahjo di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (24/10/2015).
Atas alasan itulah, Tjahjo meminta pihak yang telah membocorkan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Reskrimum Polda Jawa Timur itu segera digantikan.
“Kepolisian mendapat laporan ya memang wajib menindaklanjuti, yang membocorkan itu yang harus diganti, gaduh ya kayak gini ini. Ada biro humas, apakah humas siapa saya ga tau,” tandasnya.
Mantan Sekjen PDI Perjuangan itu menilai ada muatan politis ditetapkan Risma menjadi tersangka kasus penyalahgunaan wewenang dalam kasus yang dilaporkan pedagang Pasar Turi, Surabaya, Jawa Timur.
“Tapi kami ingin clearlah kalau ada masalah, ada apa, surat itu diserahkan Mei kok dibacakan sekarang sama humas Kejaksaan Tinggi Surabaya, ya ganti aja,” kata Tjahjo.
Risma ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan SPDP dengan nomor B/415/V/15/Reskrimum yang dikirimkan penyidik Polda Jatim ke Kejati Jatim. Risma disebut dijadikan tersangka sejak tanggal 28 Mei. (Has)
