
Jakarta, Obsessionnews – Nampaknya, kritik gencar terus dilakukan oleh Politisi PDI-P Effendi MS Simbolon terhadap Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi. Kali ini, anak buah Megawati Soekarnoputri itu tak mau hanya menyoroti reshuffle kabinet Kerja Jokowi-JK, melainkan juga memelototi kinerja sang Presiden dan Wapres yang diusung Partai banteng moncong putih bersama koalisinya tersebut.
Effendi Simbolon yang duduk bercengkerama di Komisi VII DPR RI ini kepada wartawan, mengaku dirinya bukan mendorong reshuffle, melainkan mempertanyakan kondisi ekonomi Indonesia sekarang sangat terpuruk disertai melonjaknya harga-harga sehuingga memicu rendahnya daya beli kehidupan rakyat sehingga kehidupan ekonomi masyarakat sangat parah. Maka, menurut dia, harus segera dicarikan solusinya, bukan hanya sekadar reshuffle belaka.
“Saya tidak mendorong reshuffle, saya mengatakan begini bahwa kalau sekarang yang kita rasakan ini keterpurukan di berbagai bidang termasuk harga-harga yang melambung dan sektor-sektor biaya tinggi dan ini saya kira harus ada evaluasi atau solusinya bukan reshuffle dong,” ujar Simbolon kepada wartawan usai acara diskusi publik ‘Adakah Harapan di Tengah Oligarki Pengelolaan Migas’ di Jakarta, Jumat (8/5).
Simbolon menilai, persoalan yang dialami bangsa Indonesia tidak semata-mata penyebabnya dari menteri. Menurut kader PDI-P ini, tidak wajar kalau reshuffle dilaksanakan hanya pada menteri. melainkan Presiden dan Wapres perlu dievaluasi juga kinerjanya.
“Masa solusinya ada reshuffle seolah-olah masalahnya ada dipembantu doang, saya kira kita harus mengevaluasi presiden dan wapres dong, artinya bukan mengevaluasi menurunkan. Tapi kita meminta laporan presiden dan wapres bukan kita mengotak atik kemudian mendorong-dorong reshuffle gitu apa urusannya. Yang dipilih rakyat Indonesia kan presiden dan wakil presiden, nga ada kita memilih menteri,” semprot Simbolon.
Ia pun mendesak Presiden Jokowi agar ada transparansi serta keterbukaan kepada publik, serta mau mengakui kesalahannya, menurutnya persoalan di Indonesia ini harus diselesaikan secara dewasa. “Bagi saya, mereka yang memilih kok para pembantunya yang disalahin. Ketika persoalan melebar sekarang seperti yang dia pilih kok yang disalahkan menteri yang dipilih. Kita harus bersikap dewasalah, terbukalah, kalau memang ada kekurangan akuilah kita bisa maklumilah dengan keterbatasan jam terbangnya kita maklumlah,” ucap Simbolon.

Di tempat yang sama, pengamat kebijakan publik Ichsanuddin Noorsy menegaskan, seorang pemimpin tidak boleh tergantung pada orang lain dalam menentukan reshuffle kabinet. Presiden harus mempunyai indikator-indikator penilaian pada bawahannya karena reshuffle kabinet adalah hak progratif Presiden.
“Sesunggunya kalau seorang pemimpin mau melihat bahwa dirinya harus belajar apa yang terjadi maka dia tidak boleh menutup diri bagaimana dia belajar. Dia kan sudah bilang ada reshuffle, sesungguhnya kalau kita liat dalam pelantikannya awal kabinetnya, nanti kita liat dalam setahun begitu kan pernyataanya,“ lontarnya.
Noorsy menyarankan kalau Jokowi ingin memperbaiki kinerja, maka suka tidak suka harus memilih orang yang kompeten. “Harus mencari orang yang terampil di bidangnya, bukan terampil berkata-kata tapi tidak jelas isi dan kemana arahnya,” tutur pria yang suka tampil vokal ini. (Asma)