Rabu, 8 Desember 21

Wah, Gerindra dan PKS Ogah Mundur Anggota DPR Mundur yang Nyalon

Wah, Gerindra dan PKS Ogah Mundur Anggota DPR Mundur yang Nyalon

Jakarta, Obsessionnews – Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah di Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berlangsung alot, terutama pada saat membahas mengenai keharusan anggota DPR mundur bila mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Dari 10 fraksi yang hadir, hanya dua fraksi yang menolak ketentuan tersebut yakni Fraksi Partai Gerindra dan PKS, sementara delapan fraksi lain, tidak keberatan dan mendukung pemerintah.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Hanura, Rufinus Hotmaulana Hutauruk mengatakan,‎ fraksinya memandang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang payung hukum dari aturan tersebut tidak bisa diabaikan, sehingga fraksinya mendukung.

“Putusan MK sudah final dan mengikat, kita hormati itu,” tegasnya, Selasa (31/5/2016)

Sedangkan untuk calon petahana, Rufinuas mengatakan, mereka cukup mengambil cuti selama masa kampanye, kecuali calon tersebut maju di daerah lain.

“Yang mencalonkan diri di daerahnya, jika pengaturan mengenai petahana, cukup dengan cuti,” ungkapnya.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi NasDem, Tamanuri juga sepakat dengan aturan itu. Menurutnya, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menginginkan anggota dewan yang maju dalam Pilkada harus mundur sesuai dengan keputusan pemerintah dan MK.

Demikian juga juga seperti fraksi PPP, Golkar, Demokrat, PAN, PKB dan PDI Perjuangan. Pasalnya mereka menilai putusan MK sudah final dan mengikat. Sehingga harus dilaksanakan.

Berbeda dengan kedelapan fraksi, Gerindra dan PKS serta DPD RI tidak sepakat keputusan anggota dewan dari keanggotannya saat ikuti Pilkada.

“Karena elected official, Maka cukup cuti di luar tanggungan atau mundur dari posisi AKD,” kata anggota Komisi II DPR RI Fraksi Gerindra Endro Hermono.

Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi PKS Al Muzammil Yusuf tegas mengatakan partainya menolak anggota dewan mundur karena mereka menilai ada ketidakpastian hukum dari putusan MK, sehingga memungkinkan untuk dirubah.

Meski ada dua fraksi yang tidak setuju, rapat memutuskan untuk dibawa ke sidang paripurna guna disahkan. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.