Jakarta, Obsessionnews – Ketua DPR RI Setya Novanto tidak bisa menjamin, dengan adanya audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang anggaran Pemilu 2013-2014, tidak akan berdampak buruk dalam pelaksanaan Pilkada serentak pada Desember mendatang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Lebih baik kata dia, diserahkan sepenuhnya kepada Komisi II DPR yang punya hubungan mitra kerja dengan KPU. Setya meminta agar Komisi II segera mencari jalan keluar atas persoalan tersebut, sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat dalam menyambut Pilkada serentak.
“Ini tentu kita serahkan kepada pimpinan dan anggota Komisi II, untuk mencari jalan keluar, dan kita berharap ada keputusan terbaik antara Komisi II dan KPU,” ujar Setya saat ditemui di DPR, Senin (22/6/2015).
Politisi Partai Golkar ini juga meminta, agar Komisi II menjalin komunikasi yang baik Bawaslu. Sebab, peran Bawaslu juga penting untuk mengawasi jalanya Pilkada agar jujur dan adil. Setya takut jangan-jangan Bawaslu juga belum siap untuk menghadapi Pilkada.
“Bawaslu juga dananya belum disiapkan, ini juga harus diperhatikan,” katanya.
Setya berpendapat, perlu berkonsultasi dengan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengantisipasi penundaan Pilkada, karena adanya temuan BPK, tentang kerugian negara sebesar Rp 334 miliar. “Ada beberapa hal yang perlu diperhitungkan kalau Pilkada tidak cukup waktu. Ini masalah yang menyedot perhatian kita semua,” jelasnya.
Diketahui, dalam audit BPK ditemukan kerugian negara dalam keuangan KPU. Ada tujuh jenis temuan ketidakpatuhan, yakni (1) indikasi kerugian negara Rp 34 miliar, (2) potensi kerugian negara Rp 2,2 miliar, (3) kekurangan penerimaan Rp 7,3 miliar, (4) pemborosan Rp 9,7 miliar, (5) yang tidak diyakini kewajarannya Rp 93 miliar, (6) lebih pungut pajak Rp 1,35 miliar, dan (7) temuan administrasi Rp 185,9 miliar. (Albar)
