Sabtu, 16 Oktober 21

Wagub DKI: Cari Win-win Solution Soal UMP 2018 DKI Jakarta

Wagub DKI: Cari Win-win Solution Soal UMP 2018 DKI Jakarta
* Ilustrasi upah minimum provinsi (UMP) (foto: kanesia.com)

Jakarta, Obsessionnews.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengumumkan angka upah minimum provinsi (UMP) 2018 hari ini, Rabu (1/11/2018). Sedangkan Dewan Pengupahan DKI mengusulkan UMP 2018 sebesar Rp 3.917.398. Angka itu didapat dari kebutuhan hidup layak (KHL) dikali pertumbuhan ekonomi dan inflasi 8,71 persen.

Berita tentang UMP 2018 ini menjadi Trending Topic di mesin pencari Google. Pantauan Obsessionnewws.com di Google Trends wilayah Indonesia pada Rabu (1/11) pukul 09.50 WIB berita ini ditelusuri lebih dari 5.000 kali.

Kepala Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta Priyono mengatakan, dari unsur buruh, ucap, perubahan nilai terjadi karena kenaikan tiga hal, yakni listrik, sewa rumah, dan transportasi.

Sebelumnya, Sidang Dewan Pengupahan DKI Jakarta tentang UMP DKI berjalan sangat alot karena anggota Dewan Pengupahan dari unsur Serikat Pekerja meminta merevisi nilai KHL yang disurvei minggu lalu.

Nilai KHL yang disurvei pada Jumat, 27 Oktober 2017 yang dilakukan bersama tiga unsur menyepakati angka KHL sebesar Rp 3.149.631. Namun, pada sidang Dewan Pengupahan hari ini, unsur Serikat Pekerja meminta revisi nilai KHL tersebut.

Tiga komponen KHL diminta direvisi dan dinaikkan. Angka KHL yang direvisi, yaitu kontrakan/sewa rumah yang tadinya 850 ribu menjadi Rp 1 juta, transportasi dari Rp 450 ribu menjadi Rp 600 ribu, dan listrik dari Rp 175 ribu menjadi Rp 300 ribu.

Sandiaga Janji Win-win Solution Soal UMP DKI 2018

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga uno menyatakan, belum memutuskan angka UMP DKI 2018. Dia mengatakan, masih ada ketidaksamaan antara hasil survey tim terkait kebutuhan hidup layak (KHL). “Ini agak tertunda kami mohon teman bersabar, kita rencana sore atau malem ini umumkan, tapi belum tercapai kesepakatan,” kata Sandiaga di depan Balai Kota, Jakarta, Selasa (31/10).

Awalnya, KHL lewat data survei pemerintah DKI, pengusaha, dan serikat pekerja, menemukan angka Rp 3.149.631. Namun unsur serikat pekerja, belakangan survei ulang dan merumuskan dengan perhitungan sendiri angka KHL menjadi Rp 3.603.531.

“(Awalnya) disetujui tiga pihak, tapi teman pekerja perlu kita hargai melakukan KHL sendiri. Ini harus kita cermati dan saya belum dapatkan detailnya,” jelas Sandiaga.

Sandiaga berjanji, untuk dapat menemukan jalan tengah terkait perbedaan KHL yang ujungnya menentukan UMP DKI 2018. “Jadi Kita masih cari win-win solution, kita masih rapat, jadi sabar dulu,” tutupnya.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2017 sebesar‎ Rp 3.355.750. Angka ini naik 8,25 persen dari UMP 2016 sebesar Rp 3,1 juta.

Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari Unsur Pengusaha Sarman Simanjorang mengatakan, penetapan UMP tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Dalam PP ini, perhitungan kenaikan upah minimum berdasarkan ‎tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. (Poy)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.