Minggu, 25 September 22

UU Pengampuan Bisa Kembalikan Uang Pajak yang Dikorupsi?

UU Pengampuan Bisa Kembalikan Uang Pajak yang Dikorupsi?
* Misbakhun

‎Jakarta, Obsessionnews – Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Nasional tujuannya untuk menguatkan pajak nasional. Sebab, selama ini banyak orang kaya di Indonesia yang menyimpan uangnya di luar negeri. Termasuk salah satunya adalah para koruptor.

Menurutnya, justru dengan adanya UU pengampunan itu DPR ingin membantu pemerintah memberi solusi memperbesar pendapatan pajak negara. Ia melihat pendapatakan pajak negara selama ini masih cukup rendah yakni 53 persen. Jika diteruskan, divisit APBN akan membesar.

“DPR kepeduliannya, ingin beri jalan keluar ke pemerintah untuk atasi short fall penerimaan pajak. Pengampunan pajak diharapkan bisa merepatriasi dana-dana asing masuk ke Indonesia,” ujar Misbakhun di Jakarta, Kamis (8/10/2015).

Politisi Golkar mengakui UU ini memang penuh dengan resiko dan kontroversi. Namun, ia percaya dengan cara tersebut mampu mampu membantu pemerintah untuk perbaikan ekonomi. Ia mencatat, uang WNI di luar negeri ada sekitar Rp 3000 sampai 4000 triliun.

‎”Biar jadi tanggung jawab DPR. Kalau DPR berani pasang badan, terlihat siapa yang berani ambil risiko,” tuturnya.

Miskbakhun membantah, semua kepentingan koruptor dan pengusaha hitam akan terlindungi dalam RUU ini. Menurutnya, DPR akan membuat regulasi untuk mengatur lebih ketat siapa yang bisa mendapatkan pengampunan. Ia mengatakan, bagi koruptor yang hartanya sudah disita KPK dipastikan tidak akan mendapat pengampunan.

“Saya siapkan draf, tidak ada keinginan kita ampuni koruptor. Yang hartanya disita kasus Tipikor, tidak bisa masukkan proses pengampunan pajak,” jelasnya. ‎

Usulan pembahasan RUU Pengampunan Nasional mencuat pada rapat pleno Baleg, Selasa (6/10/2015) kemarin. Sebanyak 33 anggota DPR dari empat fraksi, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Golkar, PPP, dan PKB mengusulkan agar pembahasan RUU itu masuk ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2015 usulan DPR. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.