Sabtu, 13 Agustus 22

UU Minerba Disahkan, Faisal Basri: Elite Pesta Pora Selamatkan Para Bandar

UU Minerba Disahkan, Faisal Basri: Elite Pesta Pora Selamatkan Para Bandar
* Faisal Basri. (Foto: Twitter DPP PKS)

Jakarta, Obsessionnews.com -Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) menjadi UU di DPR terus mendapat sorotan dari berbagai kalangan.

Ekonom senior Faisal Basri tak luput memberikan komentar terkait pengesahan UU Minerba ini. Ia menilai DPR begitu tergesa-gesa mengesahkan UU ini, seolah mencari kesempatan di balik ramainya pemberitaan tentang corona. Hal ini demi menyelamatkan para bandar batu bara.

“Ini elite pesta pora di tengah kondisi seperti ini. Mereka menyelamatkan bandar tambang batu bara dengan UU Minerba,” kata Faisal dalam diskusi virtual ILUNI UI, Rabu (13/5/2020).

Khususnya, kata Faisal, langkah tersebut adalah untuk menyelamatkan kontrak karya bernilai besar yang konsesinya segera berakhir. “Mereka tidak sempat menunggu Omnibus Law maka secara nekat diundangkan ini,” jelasnya.

Kritik soal UU Minerba sebelumnya juga pernah dilontarkan Faisal Basri sebelum pengesahan beleid tersebut. Faisal menilai Revisi Undang-undang itu hanya akan memberikan keuntungan kepada para pengusaha batubara tanah air.

“Ini ibarat karpet merah yang membentang di tempat yang sama dengan Omnibus Law, jadi karpet merahnya bertumpuk dan lebih empuk bagi yang menapakinya,” ujar dia dalam diskusi daring, Rabu, 15 April 2020.

Salah satu poin kemudahan yang ia soroti antara lain adalah berkaitan dengan perpanjangan kontrak. Dengan revisi beleid itu, Faisal melihat ada pasal yang membuat perpanjangan kontrak tidak lagi perlu lewat lelang. Di samping itu, beleid ini juga disebut bakal membuat pengajuan perpanjangan kontrak diperpanjang dari dua tahun menjadi lima tahun.

Persoalan batubara, menurut Faisal, sebenarnya menjadi salah satu agenda dalam Omnibus Law. Namun, ia melihat dengan nasib rancangan beleid itu yang masih tanda tanya di tengah mewabahnya Virus Corona ini, RUU Minerba menjadi pelapis bila Omnibus Law belum gol di periode ini. “Sekarang karpet merah digelar lagi, ditumpuk, dengan adanya RUU minerba inisiatif DPR.”

Faisal melihat keinginan sejumlah kalangan akan terbitnya revisi beleid ini berkaitan dengan akan akan habisnya enam kontrak karya di sepanjang periode 2020-2025. Enam perusahaan ini, tutur dia, adalah perusahaan besar yang menguasai hampir 70 persen produksi nasional. “Jadi ada kedaruratan memang.”

Namun demikian, Faisal kurang sepakat dengan langkah dewan menggeber pembahasan revisi beleid itu. Ketimbang itu, ia lebih mendukung pemerintah mengembalikan dan mengutamakan konsistensi penerapan UU Minerba yang sebelumnya telah berlaku.

Diketahui DPR akhirnya telah menyetujui Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi undang-undang. Keputusan itu diambil dalam rapat paripurna DPR pada Selasa, (12/5/2020).

Keputusan ini disetujui oleh delapan fraksi yakni PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PKS, PAN, dan PPP. Hanya satu fraksi yang menolak pengesahan itu, yaitu Partai Demokrat.

Salah satu poin penting dalam RUU ini ialah perpanjangan izin tanpa lelang di Pasal 169A. Padahal sudah masanya UU yang berlaku harusnya daerah wilayah tambang kembali menjadi milik negara, kembali ke pemerintah.

Perpanjangan kontrak tanpa lelang ini disebut banyak orang akan menguntungkan pengusaha. Padahal, dengan lelang pemerintah bisa melakukan evaluasi terhadap pengelolaan tambang tersebut. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.