Sabtu, 24 Oktober 20

UU ITE Hanya untuk Hukum Administrasi, Bukan Pidana

UU ITE Hanya untuk Hukum Administrasi, Bukan Pidana
* Andi Hamzah

Pernyataan Prof Dr Andi Hamzah (Pakar Hukum Pidana)

Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah hukum administrasi tidak digunakan untuk memidana orang , bila ada kesalahan administrasi yang ada adalah membayar denda atau wajib kerja sosial. Sanksi ini dimaksudkan agar setiap orang menaati UU tersebut.

Ujaran kebencian di berbagai dunia terlebih di negara demokrasi dimana kebebasan berekspresi adalah hak asasi manusia (HAM). Hal tersebut bukanlah delik pidana.

Pemberlakuan ujaran kebencian di Indonesia (sejarahnya) sebagai delik pidana itu adalah hukum kolonial untuk mempertahankan kekuasaan yang di negeri Belanda sendiri tidak ditemui pasal tersebut.

Bila saat ini ujaran kebencian sebagai delik pidana pada UU ITE, itu berlebihan dan meneruskan semangat kolonial. Substansi ujaran kebencian sebetulnya sudah diatur KUHP pada pasal “Penghinaan”.

Perlu direnungkan agar bangsa ini tidak terjebak saling dendam berkelanjutan (antara yang sedang berkuasa dan oposisi). Perlu diatur kembali penataan hukum di Indonesia.

Khusus UU ITE jangan lagi dijadikan sebagai alat “melanjutkan SPIRIT KOLONIALISME” yaitu mempertahankan kekuasaan.

Cukuplah UU ITE sebagai hukum administrasi. Bila saat ini dirasakan KETIDAK ADILAN dalam penegakan hukum pada UU ITE tersebut seperti dikeluhkan. Kenapa aduan si A diproses sedangkan laporan si B diabaikan.

Jakarta, 5 Februari 2019

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.