Jakarta – Perusahaan BUMN seperti PLN 2015 akan meningkatkan utangnya rencananya Rp1,3 triliun meningkat dari tahun sebelumnya, Pertamina rencananya Rp677 miliar meningkat menjadi Rp370 miliar utang luar negeri yang berkategori penerusan pinjaman pemerintah untuk Pertamina, PLN dan sebagainya.
“Belum lagi obligasi dilakukan untuk bangun infarstruktur gas, pipa yang sebenarnya dalam kompleks ekonomi politik para pemberi utang itu untuk melakukan pinjaman dengan jaminan Indonesia bisa membangun infrastrukur supaya bisa minyak, gas yang disedot di Indonesia bisa langsung dialirkan ke Cina, ke Singapura. Jadi, itu politik utang utang luar negeri dalam kepentingan migas yang dilakukan oleh pemerintah,” ungkap Sani Setiawan dari Koalisi Anti Utang dalam forum diskusi Pertamina di Bawah Ancaman Privatisasi dan Utang Luar Negeri yang digelar di Jakarta, Minggu (7/12/2014).
“Kita harus akui Pertamina memiliki kontribusi besar dalam kontes perusahaan BUMN yang non perbankkan. Namun kalau dilihat pada tahun 2015 mendatang ini potensi atau rencana penerimaan negara itu sekitar 81 triliyun 8 triliyunnya itu perbankan yang lainnya yang non perbangkan. Dan non perbankan itu pasti akan dikontribusikan oleh pertamina dari pertumbuhan devisit pertamina. Tapi disaat bersamaan utangnya juga meningkat. Jadi konfiden keuangannya meningkat pertahun tapi juga utangnya meningkat juga,” tambahnya.
Menurut Sani, cara pemerintah dalam mengelola suatu perusahaan negara tidak ideologis, di Pertamina yang nota benenya masih mengemban UU pasal 33 yang dimana kekayaan alam dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakya. Seharusnya direktur pertamina harus memenuhi kualifikasi pemahaman misi ideologi yang diemban oleh perusahaan-perusahaan BUMN.
“Jadi, kalau kualifikasi Pertamina yang sebagai Direktur yang semata-mata hanya berlatar belakang Konsultan atau berlatar belakang acounting jika dilihat sekarang itu hanyak kemampuan teknis saja. Padahal penting juga kita merekrut orang-orang yang kredibel yang punya pengetahuan tekhnis yang kuat yang bagus terhadap manajemen keuangan dan perusahaan,” tandas Sani.
“Jadi, saya pikir para Direktur dan Komisarisnya juga ini perlu menghayati amanat UU dasar pasal 33 itu dan sampai sekarang tidak ada penantaran UU pasal 33 dan Pancasila di seluruh direktur BUMN paham atau tidak,” tambahnya.
Hal ini, menurutnya, dikhawatirkan pada Pertamina kalau diisi orang yang berlatar belakang yang pikirannya hanya untung rugis saja kalau nasionalisme bagi mereka urusan ke-200, bukan saya menghina profesi angkutan, tapi kan ilmu Akuntasi itu kan ada ideologinya teori kapitalisme.
Ia pun mengungkapkan, pada tahun 2008 keruntuhan ekonomi Eropa itu disebabkan adanya kesalahan menghitung rekayasa dalam akuntasi. Ini soal ideolog, mazhab, bagaimana menempatkan orang dalam perusahaan sangat startegis. “Persoalan negara ini digeser seolah berbungkus profesional good government, padahal malah akan dijauhkan negara ini dari aspek ideologis,” bebernya. (Asm)
