Selasa, 28 Juni 22

Utang Menumpuk, SBY Harus Dimintai Pertanggungjawaban

Utang Menumpuk, SBY Harus Dimintai Pertanggungjawaban

Jakarta – Di akhir pemerintahannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyisakan seambrek utang luar negeri yang harus ditanggung anak cucu bangsa Indonesia. Koordinator Petisi 28 Haris Rusly, menuntut
pertanggungjawaban SBY selama kurun waktu 10 tahun memimpin, jangan lepas tangan. Ia pun menantang Presiden terpilih Jokowi untuk bisa menghapus utang yang dipikul bangsa Indonesia.

“Kalau berani Jokowi hapus utang luar negeri dan mengembalikan kedudukan MPR sebagai lembaga petinggi negara,” paparnya dalam diskusi bertema “Implikasi ekonomi politik utang luar negeri rezim SBY terhadap rezim Jokowi dan anak cucu bangsa” yang digelar Institut Ekonomi Politik Soekarno-Hatta (IEPSH) di Galery Café, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Senin (29/9/2014).

Haris mendesak Jokowi bersama partai pengusungnya dan relawan pendukungnya harus mengambil inisiatif dari sekarang untuk meminta pertanggungjawaban SBY selama memimpin dan dilaporkan terbuka di MPR. “Karena, rakyat tidak mengetahui utang yang selama ini dipergunakan untuk apa selama SBY sebagai Presiden,” tegas Aktivis 98 ini.

Berdasarkan situs Bank Indonesia (BI) pada 19 Maret 2014 utang luar negeri Indonesia mencapai Rp3.042,752 triliun, atau sebanding dengan USD 269,27 miliar dengan mengacu rupiah 11.300 per USD. Ditinjau dari sektor swasta utang Indonesia mencapai USD 141,35 miliar yang terdiri dari perbankan  USD 23,96 milyar dan non bank USD 117,39 miliar.

Sementara utang luar negeri pemerintah dan bank sentral tercatat membengkak sekitar USD 4,34 miliyar atau 3,5 persen hingga mencapai USD 127,9 miliyar. Utang tersebut masih didominasi oleh utang pemerintah mencapai kurang lebih 92% atau sekitar USD 118,87 milyar.

Dengan kondisi utang yang membengkak saat ini, sampai kapanpun Indonesia tidak akan mampu melunasinya, kalaupun pertambangan, migas dan minerba serta petran tidak ditertibkan dan dikelola dengan baik, tambah Salamuddin Daeng dalam acara yang sama.

Pembicara lainnya dalam diskusi tersebut adalah Pengamat ekonomi politik Salamuddin Daeng, Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Fuad Bawazier, dan  Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi

Terbelit Utang
Pengamat dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng memprediksi, pemerintahan ke depan akan mengemban tugas berat dalam menutup utang luar negeri, akibat neraca transaksi berjalan yang terus defisit. Pemerintah tidak memiliki cara lain untuk menutup utang tersebut, kecuali dengan cara kembali menambah utang. “Menurut saya nggak ada jalan, jalannya mengambil utang lain,” paparnya.

Salamuddin mengungkapkan, meningkatnya defisit transaksi berjalan karena pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagian besar diperoleh dari impor. Selain itu, pengalihan APBN untuk sektor produktif juga tidak akan mampu menutup utang tersebut. Dia menilai sektor produktif tersebut telah dikuasai oleh investor.

“Seluruh infrastruktur sudah milik investmen, apakah tol, pelabuhan, infrastruktur  sudah kontrak investmen. Tidak bisa APBN untuk infrastruktur. MRT oleh Jepang, monorel China, Giant Sea Wall,” ungkap Peneliti senior The Institute for Global Justice (IGJ) ini.

Ia membeberkan, utang luar negeri Indonesia sudah terlalu besar. Pada kuartal I, utang luar negeri mencapai USD 276 miliar yang terdiri dari swasta, pemerintah, dan bank sentral. “Pemerintah ke depan tulang belulang, proyek semua sudah dikontrak. Semua proyek skala besar sudah diserahkan asing,” tandasnya.

Kini, sudah tinggal hitungan hari masa jabatan Presiden SBY akan habis tetapi hingga saat ini SBY masih meninggalkan utang yang sangat besar bagi Indonesia. Melansir data DJPU Kementerian Keuangan, di Jakarta, Senin (22/9/2014), selama 10 tahun menjabat, SBY telah menambah utang negara sekira Rp1.232,31 triliun atau naik 94,82 persen hingga Agustus 2014.

Mantan Menkeu Fuad Bawazier mengaku kecewa dengan pemerintah SBY yang tidak membatasi utang luar negeri swasta. Hal ini berdampak dengan membludaknya utang luar negeri swasta yang melebihi utang pemerintah. Di samping itu, pemerintah juga tak hentinya menambah utang. “Ini zaman SBY salah satu menterinya Sri Mulyani nambah utang terus tapi nggak tahu untuk apa, yang penting utang,” ungkapnya pula.

Ia menilai utang negara saat ini sudah menjadi penyakit. “Penyakit bangsa yang suka utang, ketagihan utang tentunya kalangan elit, utang negara sekarang yang valas Rp1.500 triliun, yang swasta sudah USD142,5 miliar,” jelasnya.

Menurutnya, pemerintah menggunakan utang bukan untuk proyek-proyek yang efisien. Sedangkan untuk utang luar negeri swasta, dia menilai banyak utang yang digunakan untuk proyek jangka pendek tapi menggunakan pembiayaan jangka panjang.

“Kalau pemerintah, utang sebetulnya untuk proyek mubazir dan hura-hura, kalau swasta menggunakan pembiayaan jangka panjang tapi proyeknya jangka pendek jadi enggak matching,” terangnya.

SBY Wariskan Utang Rp2.532 Triliun
Aktivis FITRA Uchok Sky Khadafi mengungkapkan, menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden SBY pada 20 Oktober 2014 nanti, SBY meninggalkan warisan utang pinjaman luar negeri selama masa pemerintahannya sebesar Rp2.532 triliun. “Pada tahun 2014, utang Indonesia sebesar Rp2.532 triliun,” ungkapnya.

Dengan hutang luar negeri sebesar itu, lanjut Uchok, setidaknya untuk melunasinya setiap warga negara Indonesia bisa dikenakan beban sebesar Rp10.042.659 perorang atau satu jiwanya.

Ia pun memaparkan, kenaikan utang pada pemerintahan SBY dari 2013 ke 2014  mencapai Rp157 triliun tiap tahunya. “Karena setiap tahun APBN selalu defisit, setiap tahun juga Indonesia harus mencari pinjaman untuk menutupi defisit,” bebernya.

Karena itu, jelas dia, pemerintahan mendatang harus mengurangi pengeluaran anggaran yang dinilai tidak produktif, sehingga bisa menutup defisit APBN.

“Kalau kita ingin mengetatkan ikat pingggang atau anggaran itu bisa dilkakukan, seperti anggaran fasilitas untuk pejabat, perjalanan dinas, belanja oprasional, makan minum untuk tamu. Itu bisa diperkecil atau dihilangkan tiap kementerian,” tandasnya. (Asma)

 

Related posts