Rabu, 27 Oktober 21

Usut Dana Siluman, ICW Sarankan Polisi Panggil DPRD

Usut Dana Siluman, ICW Sarankan Polisi Panggil DPRD

Jakarta, Obsessionnews – Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Ade Irawan menyarankan polisi perlu memanggil anggota DPRD DKI Jakarta untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan permainan anggaran pada pengadaan uninterruptible power supply (UPS) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) DKI 2014. Alat catu daya listrik sementara itu diadakan di berbagai sekolah di Jakarta pada tahun anggaran 2014.

Menurut Ade, polisi tidak cukup hanya memeriksa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sebab mereka hanya berperan dalam implementasi penyelewengan anggaran. Ade menduga, anggota SKPD mendapatkan perintah dari legislator untuk menyelewengkan anggaran. “Polisi harus mengungkap siapa yang memaksa atau memerintahkan SKPD,” kata Ade seperti dilansir Tempo, Selasa (17/3/2015).

Ade menegaskan, keterangan dari anggota DPRD bakal bisa mengungkap jelas sengkarut pengadaan UPS tersebut. Ia pun berharap polisi tidak hanya meminta keterangan dari birokrat saja. Pasalnya, kasus korupsi biasanya dilakukan dengan sistematis. “Korupsi biasanya dimulai dengan perencanaan,” tandasnya.

Hingga Selasa, 17 Maret 2015, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metro Jaya telah memeriksa 71 saksi terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan UPS pada Anggaran Pendapatan dan Belanja DKI 2014.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan, dari 82 saksi yang dipanggil pemeriksaan, sebanyak 71 saksi telah hadir memenuhi panggilan. “Empat saksi tidak hadir karena sakit dan 7 saksi tanpa keterangan,” ujar Martinus.

Setidaknya ada sebanyak 130 saksi dari pihak pemerintah, perusahaan pemenang lelang, dan sekolah yang akan diperiksa secara bertahap. Namun, belum ada anggota DPRD DKI yang dijadwalkan untuk diperiksa atau termasuk dalam 130 saksi tersebut. “Belum ada, tapi siapa pun yang terlibat dalam pengadaan UPS ini, akan kami lakukan pemeriksaan,” kata Martinus.

Rencananya penyidik akan menetapkan tersangka kasus korupsi UPS pada pekan ini. Namun, belum juga ada tersangka hingga Selasa (17/3), dengan alas an karena masih memeriksa saksi-saksi. Menurut Adji, alat bukti untuk menetapkan tersangka sudah cukup. “Terlalu dini untuk menetapkan tersangka, karena masih banyak saksi yang harus diperiksa,” kilahnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meyakini ada anggota DPRD DKI yang terlibat dalam ‘permainan’ APBD 2014.  Ahok mengklaim sudah mengantongi nama-nama anggota dewan yang terlibat dalam penyisipan anggaran siluman berupa pokok pikiran. “Saya tahu siapa saja yang main,” kata Ahok, Selasa (17/3).

Salah satunya, sebut Ahok, adalah pengadaan buku pendidikan dari seorang anggota dewan. Ahok berujar harga buku tersebut sebenarnya Rp 45 ribu per buah. Namun dalam APBD 2014, nilainya membengkak menjadi Rp100 ribu per buah.

Dalam APBD 2014, buku yang dimaksud Ahok terdiri dari beberapa pengadaan. Judul buku tersebut di antaranya ‘Dari Delman Menuju MRT’ untuk SMP Rp 600 juta, ‘Dari Delman Menuju MRT’ untuk SMA Rp 500 juta, ‘Dari Delman Menuju MRT’ untuk SD Rp 830 juta, dan ‘Dari Delman Menuju MRT’ untuk SMK Rp 500 juta.

Buku lainnya yakni ‘Urban Batavia Urban Jakarta’ Rp 500 juta, ‘Jakarta Dulu Rawa Sekarang Pencakar Langit’ untuk SMA/SMK Rp 500 juta, ‘Batavia Era Kolonial Hingga Jokowi’ Rp 500 juta.

Tak hanya nama anggota DPRD yang bermain dalam anggaran, Ahok mengklaim sudah mengetahui nama anak buahnya yang bersekongkol dengan anggota dewan. Ia berujar, pegawai yang terbukti menyisipkan proyek dan anggaran siluman pada APBD 2014 akan dicopot dari jabatannya.

Selain itu, Ahok memastikan penyelidikan kepolisian mengenai APBD 2014 juga akan berlanjut. Ia menyerahkan proses tersebut ke kepolisian. “Silakan mengaku ke polisi, tak perlu ke saya,” tantang Ahok.

Sementara itu, Kepala Inspektorat DKI Jakarta Lasro Marbun mengatakan satuan kerjanya sudah mulai memanggil para mantan pejabat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta. Pemanggilan ini, kata dia, bertujuan menelusuri letak kesalahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2014. Meski begitu, Lasro enggan merincikan nama-nama pejabat yang dipanggil. (Asma/Tmp)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.