Rabu, 27 Oktober 21

Usulan Gedung Baru KPU Ditolak DPR dan Presiden

Usulan Gedung Baru KPU Ditolak DPR dan Presiden

Jakarta, Obsessionnews – Pihak DPR RI menolak permintaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pembangunan gedung baru KP‎U yang rencananya akan disatukan dalam satu komplek graha pemilu bersama dengan Badan Pengawan Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sebab, permintaan itu juga ditolak oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Wakilnya Jusuf Kalla (JK).

“Kebijakan pemerintahan Jokowi-JK tidak ingin bangun gedung baru. Dari sisi kantor KPU, Bawaslu dan DKPP, semuanya masih layak dan belum perlu disatukan dalam satu gedung,” ujar Anggota Komisi II DPR, Syarif Abdullah Al Kadrie di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/2/2015).

Menurutnya, pertimbangan DPR menolak permintaan KPU, lantaran ‎pemerintah belum memiliki anggaran yang cukup untuk membangun gedung baru. Di luar itu, ia juga menilai gedung KPU saat ini masih dianggap layak untuk ditempati. “Tapi kalau perlu dan dilihat dari anggaran ada, tentu akan kita pertimbangan. Kita juga belum membahasnya,” terangnya.

Sekretaris Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) ini menuturkan, rencana pembangunan gedung baru KPU perlu dibahas secara mendalam oleh DPR, terutama berkaitan dengan sisi kebutuhan dan efisien kinerja ketiga lembaga tersebut. DPR katanya, juga akan menanyakan kepada pemerintah mengapa usulan KPU ditolak.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR lainnya dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP), Amirul Tamin juga mengatakan hal yang sama. Ia mengatakan, usulan KPU mengenai pembangunan gedung baru sulit terlaksana karena pemerintah terkendala dengan anggaran yang minim. “Itu baru rencana dan pemerintah tidak ada anggarannya,” kata Amirul.

Menurutnya, yang diperlukan KPU, Bawaslu dan DKPP itu bukan gedung baru.Melainkan, sebutnya, integritas dan kapasitas ketiga lembaga tersebut yang diperlukan bukan gedung baru. “KPU harus jadi lembaga kapabel, kinerja lebih baik dan profesional. Sekarang saja kerjanya masih diragukan. Maka kalau sudah memenuhi kriteria itu, baru boleh minta gedung baru,”jelasnya.

Diketahui usulan gedung baru KPU sudah pernah disampaikan oleh Ketua KPU Husni Kamil Manik dari dua tahun yang lalu kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, hingga saat ini belum ada realisasinya. Pada Selasa 10 Februari 2015 Husni kembali mendatangi Istana Negara untuk menemui Presiden Jokowi, untuk menyampaikan lagi usulanya. Namun, Presiden tetap menolaknya.

“Dalam konteks Graha Pemilu dan saya harap itu dilakukan di tahun nonelektoral (tidak ada pemilu) sehingga proses pemilu 2019 tiga lembaga ini berada di satu kantor,” kata dia.

Husni menginginkan ada satu gedung yang khusus menangani persoalan Pemilu, agar bisa efisien dilengkapi fasilitas publik yang memungkinkan masyarakat yang datang ke KPU Bawaslu maupun ke DKPP tanpa menghalangi lalulintas. Gedung yang ada saat ini di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, dinilai masih kurang untuk menunjang kinerja KPU agar bisa bekerja lebih baik. (Albar)

Related posts