Padang, Obsessionnews – Aktivis mahasiswa di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) yang mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa Pembebasan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar dalam rangka refleksi 70 tahun kemerdekaan RI.
Aksi unjuk rasa mahasiswa dari Universitas Negeri Padang (UNP) dan IAIN Imam Bonjol Padang Senin sore (31/8) atas keprihatinan mereka terhadap negeri ini. Di usia Indonesia yang ke 70 tahun mereka nilai belum merdeka secara utuh.
Koordinator aksi, Ramlan Al-Fatih dalam orasinya mengatakan bahwa Negara Indonesia telah berumur 70 tahun, namun secara non fisik bangsa dan negara ini faktanya belum merdeka. Pasalnya, di tahun 2015 Indonesia semakin terjual dan hal itu terbukti masih dipertahankannya UU Migas, UU kelistrikan, UU SDA, UU penanaman modal yang memberikan jalan bagi pihak asing untuk mengelola kekayaan alam Indonesia atas nama perdagangan bebas, investasi, pasar bebas, privitasi dan hutang luar negeri.
Tahun 2015 Indonesia permasalahan yang dihadapi semakin komplek, antara lain, meningkatnya angka kemiskinan, PHK besar besaran terjadi, meningkatnya harga BBM, melemahnya nilai rupiah terhadap mata uang dollar AS.
“Kemerdekaan dalam demokrasi hanya untuk kepentingan kapital dan pemilik modal,” ujar Ramlan Al-Fatih dalam orasinya di depan gedung DPRD Sumbar, Senin (31/8).
Selain itu, kemerdekaan negara Indonesia hanya indah di sampul depan demokrasi dan angan angan kosong hasil kamuflase oknum-oknum tertentu.
“Gerakan Mahasiswa Pembebasan sebagai gerakan mahasiswa intelektual dengan Islam sebagai ideologi dan solusi dalam memandang setiap problematika ummat merasa wajib untuk menyatakan perlawanan,” ujar Ramlan.
Sehubungan dengan hal itu, Gema Pembebasan menyatakan sikap diantaranya, menolak kemerdekaan semua ala demokrasi-sekuler, menolak segala kebijakan yang sejati menguntungkan kapitalis dan merugikan rakyat, ganti rezim dan ganti sistem yang faktanya telah menjadikan negeri ini santapan mewah bagi para kapital ke arah revolusi Islam.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim yang menerima pengunjuk rasa mengatakan bahwa dengan mekanisme yang ada, DPRD Sumbar akan menyalurkan aspirasi dan tuntutan aksi mahasiswa ke DPR RI dan pihak terkait. Namun demikian, DPRD Sumbar meminta aksi unjuk rasa ini dapat berjalan dengan tertib dan kondusif.
Sebelum melakukan aksi unjuk rasa di halaman gedung DPRD Provinsi Sumbar, pengunjuk rasa melakukan aksi longmarch mulai dari kampus UNP jalan Air Tawar dengan membentangkan sejumlah spanduk dan poster yang bertuliskan “2015” Indonesia semakin terjual dan menderita, Syariah dan Khilafah harga mati dan SDA bukan untuk kaum imprealisme asing tapi dikelola negara untuk pemiliknya (rakyat). (Musthafa Ritonga)
