Minggu, 28 Februari 21

Urgensi UU Geologi di Tengah Bencana Alam yang Beruntun

Urgensi UU Geologi di Tengah Bencana Alam yang Beruntun
* Gambaran bencana gempa bumi. (Foto: Elsinta)

Oleh Ismet Djafar: (Pengurus Pusat IAGI 2020-2023, Tenaga Ahli di DPR RI)

Beruntung sekali Presiden Jokowi memiliki pembantu di kabinet yang bernama Dr Ir Mochamad Basuki Hadimulyono MSc selaku Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Selain karena kesetiaannya yang telah teruji, juga prestasinya selama ini dianggap luar biasa. Oleh karena itu, sangat wajar jika Jokowi mengangkat kembali Basuki menjadi Menteri PUPR untuk periode 2019-2024.

Capaian di bidang infrastruktur menjadi bukti yang nyata bagi prestasi Jokowi pada periode 2014-2019, sehingga hal ini menjadi salah satu inti dari tema kampanye Jokowi ketika maju lagi dalam Pilpres 2019. Berbagai jalan, jembatan, bendung dan waduk, irigasi, rumah susun dan berbagai infrasktruktur lainnya terbangun dimana-mana. Bahkan tidak sedikit sekolah atau kampus yang juga turut dibangun oleh Kementerian PUPR, termasuk renovasi besar Masjid Istiqlal.

Namun kali ini, bukan itu yang menjadi pembahasan saya. Dalam acara pengukuhan Pengurus Pusat Ikatan Ahli Geologi Indonesia (PP IAGI) Periode 2020-2023, Basuki hadir dan turut memberikan sambutan. Acara ini digelar secara virtual demi meminimalisir potensi penyebaran Covid-19. Kok Menteri PUPR hadir acara IAGI, apa hubungannya?

Ternyata mungkin belum banyak yang tahu. Basuki adalah insinyur geologi lulusan dari Fakultas Teknik UGM, Yogyakarta. Dia satu-satunya dalam sejarah Menteri PUPR dari orang geologi. Selain itu, Basuki menempuh pendidikan master dan doktor bidang teknik sipil di Colorado State University,AS. Dalam PP IAGI 2020-2023, Basuki didaulat sebagai Dewan Kohormatan.

Nah, dalam sambutannya Basuki mengungkapkan dengan tegas bahwa latar belakangnya sebagai ahli geologi sangat membantu dalam menjalankan tugasnya sebagai Menteri PUPR. Dalam setiap pembangunan infrastruktur, dia selalu memperhatikan secara detail aspek geologinya.

Demikian pula dalam hal terjadi bencana alam, ilmu geologi Basuki menjadi faktor penting dalam rangka melaksanakan tugas pada tahap prabencana, tanggap darurat hingga rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana. “Saya sangat terbantu dengan ilmu geologi ketika saya melihat peta kejadian bencana dan peninjauan lapangan”, ujar Basuki.

Hubungan baiknya dengan para ahli geologi,membuat Basuki memiliki jaringan untuk mendapat masukan terkait masalah kebumian dan kebencanaan geologi.

Aspek Kebencanaan

Dari pengalaman Menteri Basuki, nampak nyata betapa keahlian geologi sangat dibutuhkan oleh negara ini untuk pelaksanaan tugas-tugas pembangunan termasuk dalam aspek penanggulangan bencana alam.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan definisi bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Definisi tersebut menyebutkan bahwa bencana disebabkan oleh faktor alam, non alam, dan manusia. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tersebut juga mendefinisikan mengenai bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial.

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Pandemi Covid-19 termasuk dalam kategori ini. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

Rasanya di awal tahun 2021 ini, suasana duka menyelimuti Tanah Air tercinta. Berbagai bencana datang secara beruntun, mulai dari peristiwa banjir, erupsi, longsor, gempa hingga jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ-182 di Laut Jawa. Pada saat yang sama sejak Maret 2020 hingga saat ini, kita juga sedang menanggulangi bencana non alam yaitu wabah Covid-19 dengan sekuat tenaga.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 197 bencana alam terjadi di seluruh wilayah Indonesia sejak tanggal 1 hingga 23 Januari 2021. Mayoritas bencana tersebut merupakan bencana geologi atau hidrometeorologi, yaitu bencana yang terjadi sebagai dampak dari fenomena alam atau meteorologi.

Bencana banjir menjadi peristiwa bencana alam yang paling mendominasi. Tercatat banjir terjadi sebanyak 134 kejadian, disusul tanah longsor sebanyak 31 kejadian, dan puting beliung sebanyak 24 kejadian. Tiga gunung yaitu Sinabung, Merapi dan Semeru juga ikut mengeluarkan isi perutnya. Serangkaian bencana di awal tahun 2021 menyebabkan tidak kurang dari 184 orang meninggal dunia, lebih dari 2.700 orang mengalami luka-luka. Sedangkan yang dinyatakan hilang sebanyak sembilan orang, dan mereka yang menderita dan mengungsi mencapai 1,9 juta orang.

Faktanya Indonesia memang rawan bencana alam geologi seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, dan tanah longsor atau gerakan tanah. Oleh karena itu pemahaman tentang bencana geologi dan usaha mitigasi bencana menjadi sangat penting dalam rangka mengurangi risiko berbagai bencana tersebut.

Urgensi UU Geologi dalam aspek kebencanaan

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek meliputi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat; kelestarian lingkungan hidup; kemanfaatan dan efektivitas; serta lingkup luas wilayah. Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, menjadi tugas Pemerintah untuk menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk permukiman.

Sedangkan penyelenggaraan penanggulangan bencana dibagi atas 3 (tiga) tahap meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan tahap ascabencana. Sangat jelaslah bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana ada kaitan yang sangat erat dengan aspek kegeologian,baik aspek keilmuan, pengaturan, tanggung jawab hingga kepastian dan penegakan hukumnya.

Pimpinan Komisi VII DPR RI Periode 2014-2019 dan juga Anggota Komisi VII Periode 2019-2024 Ir HM Ridwan Hisjam ketika menerima audiensi PP IAGI tahun 2018 lalu menyampaikan pandangannya tentang pentingnya UU Geologi bagi negara seperti Indonesia yang berada zona pertemuan lempeng besar. Persoalan bencana alam tidak bisa dilepaskan dengan pergerakan dibawah perut bumi yang hanya bisa dilakukan dengan pendekatan ilmu geologi.

Menurut Ridwan, pemerintah seharusnya memperhatikan dan mendorong peran ahli geologi termasuk urgensi UU Geologi. Seperti halnya dengan Amerika Serikat, Taiwan, Filipina, Jepang dan banyak negara lain, negara tersebut sama-sama rawan bencana seperti Indonesia, namun mereka memiliki badan geologi yang memiliki otoritas penuh melalui undang-undang, sehingga bisa meminimalisir korban bencana alam.

Selain masalah kebencanaan geologi, hal-hal lain yang perlu diatur dalam UU Geologi adalah sumberdaya geologi termasuk sumber energi, potensi dan cadangannya, geologi tata lingkungan yang didalamnya termasuk kepewarisan geologi dan geowisata/geopark, hidrogeologi (cekungan dan konservasi air tanah), hubungan dengan penataan ruang, geologi kelautan serta profesi kegeologian.

Pada saat ini pengelolaan kegeologian tersebar di berbagai instansi baik pemerintah maupun badan usaha untuk kepentingan komoditi, menyebabkan tidak adanya payung hukum yang kuat demi optimalnya kordinasi dan sinergi penanganan data dan informasi kegeologians Indonesia untuk kepentingan pembangunan nasional.

Langkah menuju UU Geologi

RUU tentang Geologi sebenarnya masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) jangka lima tahunan dengan nomor urut 99 pada periode DPR 2014-2019. Saat itu inisiator dari RUU tentang Geologi adalah DPR (Komisi VII) dan DPD RI. Sayangnya, RUU tentang Geologi tak pernah masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas sejak 2015 hingga 2019.

Masalah utama ketika itu adalah macetnya tahapan pembahasan revisi atas UU Minerba (UU No.4 Tahun 2009) dan UU Migas (UU No.22 Tahun 2001) karena pemerintah tidak kunjung mengirimkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) keDPR. Kecuali DIM RUU Minerba dikirim saat last minute menjelang DPR Periode 2014-2019 habis. Selama RUU ini belum selesai tuntas, Komisi VII tidak bisa mengajukan tambahan RUU dalam list prolegnas prioritas karena setiap Komsi/Badan maksimal mengajukan dua RUU dalam prolegnas prioritasn tahunan. Akhirnya hingga hari terakhir masa jabatan DPR periode 2014-2019, kedua RUU tersebut tidak kelar juga.

Untuk DPR Periode 2019-2024, RUU tentang Geologi kembali masuk dalam Prolegnas 2020-2024. Permasalahannya, apakah RUU ini bisa masuk dalam prolegnas prioritas? Hanya RUU yang masuk dalam list prolegnas prioritas yang akan dibahas oleh DPR dan Pemerintah. Selebihnya masuk dalam waiting list. Sangat tidak mudah saat ini untuk menembus ke list prolegnas prioritas. Kebijakan DPR saat ini, setiap Komisi hanya bisa memasukkan satu RUU untuk masuk prolegnas prioritas.

Tahun 2020 yang masuk hanya RUU Perubahan atas UU Minerba dan sudah disahkan pertengahan tahun lalu. Tahun 2021 ini, adalah RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang masuk prolegnas prioritas, di antara 33 RUU yang disahkan sebagai RUU prolegnas prioritas. Jika RUU EBT ini bisa diselesaikan pada tahun 2021 ini, maka tahun 2022 akan terbuka mengusulkan RUU dalam waiting list untuk masuk dalam prolegnas prioritas.

Saat ini Komisi VII mempunyai beberapa RUU yang tersisa dalam waiting list (prolegnas 2020-2024) yaitu RUU tentang Geologi, RUU tentang Perubahan atas UU Migas, RUU tentang Perubahan atas UU No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, RUU tentang Ketenaganukliran, RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan RUU tentang perubahan UU No.30 Tahun 2001 tentang Energi.

Penentuan RUU yang akan masuk ke dalam prolegnas prioritas adalah kewenangan penuh Komisi VII. Sebagai lembaga politik, Komisi VII akan mempertimbangkan segala aspek termasuk aspek keurgensiannya dan tentunya aspek (kepentingan) politiknya. Bagaimana pun semua RUU itu penting dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.Tugas IAGI dan stake holders lainnya untuk meyakinkan wakil rakyat di Komisi VII agar menjadikan RUU Geologi masuk dalam list prolegnas prioritas, entah tahun 2022, 2023 ataupun 2024.

Note: Tulisan ini tidak mewakili institusi

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.