Senin, 27 September 21

Urgensi ‎UU Pemajuan Kebudayan untuk Peradaban Bangsa‎

Urgensi ‎UU Pemajuan Kebudayan untuk Peradaban Bangsa‎
* Ridwan Hisjam nomor dua dar kanan usai menjadi pemateri seminar nasional UU Pemajuan Kebudayaan.

Surabaya, Obsessionnews.com – Anggota Komisi X DPR RI, Ridwan Hisjam menegaskan, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan harus terus disosialisasikan ke masyarakat guna mendorong kebudayaan dan peradaban bangsa Indonesia yang memiliki nilai luhur yang tinggi.

“Komisi X DPR RI, berpandangan bahwa UU tentang Pemajuan ‎Kebudayaan ini memiliki tingkat urgensi dan mengandung substansi yang strategis untuk memperteguh jati diri bangsa, dan bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan bangsa serta ‎peradaban bangsa,” ujar Ridwan saat menjadi  pemateri ‎ Seminar Undang-Undang Kebudayaan oleh ‎Konsolidasi Dewan Kesenian Provinsi Jawa Timur, di Hotel IBIS Surabaya, Sabtu (13/5/2017).‎
‎‎‎
L‎ebih lanjut, Ridwan memaparkan, UU‎ Pemajuan Kebudayaan dibentuk dengan tujuan untuk bagaimana mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa dan melestarikan warisan budaya bangsa.

“Dan juga bisa mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional,” jelasnya.

Menurutnya, UU tentang Pemajuan Kebudayaan ini, akan melahirkan beberapa hal penting, yakni pokok pikiran kebudayaan daerah
kabupaten/kota, provinsi, Strategi Kebudayaan, dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.

Adapun pemajuan kebudayaan itu sendiri, menurut politisi senior Golkar asal Jatim ini, dilakukan diantaranya melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan.

Anggota DPR dari Dapil Jatim V Malang Raya ini juga menambahkan, bahwa setiap orang yang berkontribusi atau berprestasi luar biasa dalam pemajuan kebudayaan akan mendapatkan penghargaan.

“Selain itu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah memberikan ‎fasilitas kepada SDM kebudayaan yang berjasa dan/atau ‎berprestasi luar biasa seperti Maestro dan Empu. Fasilitas ‎tersebut antara lain dalam bentuk biaya hidup, materi, dan/atau ‎sarana prasarana, sesuai dengan kemampuan keuangan negara, ‎diberikan untuk mengembangkan karya-karyanya,”pungkasnya.

Dalam acara seminar dihadiri oleh unsur komunitas seni dan Budayawan Se-Jatim, unsur Pakar Hukum, unsur Pakar Akademisi, unsur Pakar Praktisi, serta unsur Pengamat Budaya. Seminar tersebut juga mengundang pemateri lainya yakni Hilmar Farid,. Ph.D (Dirjen Kebudayaan RI). (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.