Senin, 25 Oktober 21

Untuk Revisi UU Lalu Lintas, Presiden Bisa Keluarkan Perppu

Untuk Revisi UU Lalu Lintas, Presiden Bisa Keluarkan Perppu
* Wakil Ketua DPR Agus Hermanto.

Jakarta, Obsessionnews – Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan, untuk merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas membutuhkan waktu yang lama. Sebab, pembahasan ini harus melibatkan pemerintah dan pihak-pihak terkait.

Sementara itu, di luar tuntutan masyarakat untuk memperbaiki aturan tranpotasi angkutan umum berbasis aplikasi semakin kuat. Menyusul adanya demo besar-besaran oleh supir taksi konvensional yang berujung pada aksi anarkisme.

Untuk itu melihat persoalan ini yang dianggap urjen, Agus menilai Presiden bisa melakukan tindakan dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

“Bisa saja kalau dibutuhkan, dikeluarkan Perppu,” katanya di DPR, Rabu (23/3/2016).

Hanya persoalannya, para taksi dan angkutan umum ini hanya meminta penyelarasan. Dimana, taksi online ini juga diminta membayar pajak perusahaan, menggunakan plat kuning‎ dengan aturan yang sama.

Bila memang itu yang dibutuhkan, Presiden tidak harus mengeluarkan Perppu. Cukup dengan peraturan presiden atau peraturan pemerintah. Sebab, diakui angkutan umum ini berbasis aplikasi ini memang dibutuhkan masyarakat. Namun, disini lain, keberadaan mereka dianggap melanggar UU.

‎”Taksi online ini juga harus dikasih kebijakan yang sama, sehingga bila melayani masyarakat dia punya kekuatan hukum,” jelasnya. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.