Rabu, 30 September 20

Unjuk Rasa Dukung KPK di Semarang

Unjuk Rasa Dukung KPK di Semarang

Semarang – Aksi demonstrasi yang diperuntukan guna mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semarak di berbagai daerah se-Indonesia. Di kota Semarang sendiri unjuk rasa diadakan oleh berbagai elemen masyarakat sejak Jumat hingga Minggu (23-25/1).

Pada hari Jumat (23/1) massa dari sejumlah aktivis anti korupsi menggelar aksi menolak penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) oleh Bareskrim Polri. Massa yang terdiri atas aktivis anti korupsi, Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, serta akademisi berunjuk rasa meminta BW dibebaskan. Para demonstran mengutuk tindakan Polri yang semena-mena menangkap BW tanpa adanya tuduhan yang jelas. Mereka berorasi sambil membawa nisan dan melakukan doa bersama di depan patung Diponegoro di Jalan Pahlawan, Semarang.

Komite  Penyelidikan  Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) beserta aktivis anti korupsi di Kota Semarang melakukan unjuk rasa terkait penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto
Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) beserta aktivis anti korupsi di Kota Semarang melakukan unjuk rasa terkait penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto

Koordinator aksi dari KP2KKN Eko Haryanto mengatakan, seharusnya penangkapan BW yang dilakukan oleh Polri terlalu mengada-ada dan terkesan hanyalah tindakan balas dendam terkait ditetapkannya status calon Kapolri Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka kasus gratifikasi . Para aktivis merasa saat ini KPK sedang beradu dengan para koruptor yang bercokol di belakang layar. “Ini sudah cicak vs isi kebun binatang. Ada tikus, banteng, babi dan binatang rakus lainnya!” teriak Eko membakar semangat massa.

Save KPK
Save KPK

Aksi massa ditutup dengan menggelar doa bersama seraya menebar poster-poster tuntutan mereka di sekitar patung Diponegoro. Di antara para demonstran turut hadir Mahfudz Ali, mantan Walikota Semarang. Mahfudz prihatin atas penangkapan BW karena hal tersebut merupakan upaya pelemahan KPK yang selama ini sudah bekerja dengan baik. “Ini aksi solidaritas. Selama ini diakui sebagai lembaga kredibel. Apa yang dilakukan KPK sejauh ini terbukti di persidangan. Apa yang dilakukan KPK membuat rakyat percaya,” ungkap Mahfudz.

Sabtu (24/1) giliran massa dari Aliansi Masyarakat Anti Korupsi dan Anti Kriminalisasi menggelar aksi di pelataran Mapolda Jawa Tengah. Aksi serupa menuntut agar Presiden Jokowi melakukan langkah tegas terkait kesewenang-wenangan institusi kepolisian di negeri ini. “Agar tidak semakin parah, Jokowi harus segera mengambil tindakan untuk menghentikan pertikaian ini,” ujar koordinator aksi, Fatkhurrozi.

Pihaknya mengkhawatirkan penangkapan BW sebagai alasan penonaktifan Wakil Ketua KPK tersebut. “Jika penangkapan itu memang terjadi maka masuk pada skenario mereka, di mana KPK akan hanya terdiri dari tiga pimpinan. Kami menolak pemberhentian sementara waktu Bambang Widjajanto dari KPK karena ilegal,” kata Fatkhurrozi.

Gelombang aspirasi terhadap KPK pun terus berlanjut. Massa yang menamakan diri Koalisi Masyarakat Semarang melakukan aksi damai di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Minggu (26/1). Mereka menggelar kain putih sepanjang 10 meter untuk dibubuhi tanda tangan oleh para pengunjung Car Free Day sebagai bentuk dukungan terhadap KPK. Massa juga melakukan aksi teatrikal berupa pertarungan dua orang yang menunjukkan perseteruan antar dua lembaga besar di Indonesia. “Teatrikal ini untuk mendorong Presiden Jokowi bersikap tegas menangani permasalahan itu,” kata koordinator aksi, Hanendya.

Koalisi Masyarakat Semarang juga menuntut agar kedua lembaga yang sedang bermasalah ini tidak dipolitisasi guna menjaga marwah dan kinerja dari masing-masing institusi.

Tanggapan masyarakat pun beragam terkait adanya aksi damai ini. Kurnia (24), warga Ngaliyan, mengatakan, seharusnya kedua lembaga saling berdampingan memberantas korupsi, bukan malah saling menyerang. “KPK dan Polri yang harusnya nggak boleh seperti ini. Kesannya seperti saling menyandera. Padahal musuh utama kan sama-sama koruptor,” ujarnya.

Lain halnya dengan Fajar (23), warga Tlogosari. Dia berpendapat seharusnya KPK diselamatkan sesegera mungkin, mengingat pentingnya peran KPK dalam pemberantasan korupsi. “Diselamatkan dulu KPK-nya. Soalnya kan KPK penting buat nangkepin para koruptor,” tutur Fajar.

Hingga kini tarik ulur antar dua institusi semakin memanas. Presiden Jokowi sudah membentuk satuan tugas yang berjumlah tujuh orang guna meredam konflik yang terjadi di KPK dan Polri. Pro kontra adanya penangkapan dari kedua belah pihak menyiratkan kedua lembaga harus lebih mengevaluasi diri untuk berpikir ke depan. Jangan sampai tugas mulia yang diemban KPK dan Polri hancur berantakan digerakkan dalang dari belakang layar. (Yusuf Isyrin Hanggara)

Related posts