Jakarta – Sudah empat hari berlalu, semenjak dilantik menjadi presiden Senin 20 Oktober 2014, Joko Widodo (Jokowi) belum juga mengumumkan struktur kabinetnya. Memang, ia punya waktu 14 hari untuk menyusun kabinet dan mengumumkannya ke publik.
Namun sepertinya publik sudah tidak sabar menunggu kabar formasi kabinet Jokowi. Terlebih Jokowi dalam pidato kerakyatan di Monumen Nasional (Monas) mengatakan, untuk menjadi bangsa yang besar masyarakat dituntut untuk selalu bekerja dengan keras. Slogan “kerja, kerja dan kerja” selalu disampaikan oleh Jokowi. Tapi di sisi lain Jokowi belum bisa membentuknya kabinetnya untuk segera bekerja.
Jokowi memang punya cara tersendiri untuk membentuk kabinetnya. Berbeda dengan para presiden sebelumnya, pembentukan kabinet Jokowi terlihat lebih selektif. Semenjak awal dia sudah membentuk Tim Transisi untuk ditugaskan membantu dirinya mempersiapkan hal-hal yang menyangkut dengan pemerintahan baru.
Ketua Tim Transisi Rini Soemarno dan Deputi Tim Transisi Hasto Kristiyanto adalah dua nama yang terlihat cukup instens mengawal Jokowi dalam proses ini. Bahkan, katanya, Jokowi akan mengumumkan formasi kabinetnya di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Rabu (22/10/2014) malam.
Para awak media pun, sudah berlarian menuju kawasan pelabuhan. Mereka menunggu berjam-jam untuk mengetahui kabar yang menegangkan dari Jokowi itu. Segala sesuatu juga sudah dipersiapkan, baik pangung maupun tata cahayanya. Namun, secara tiba-tiba pengumuman kabinet Jokowi dibatalkan alias diundur untuk beberapa hari lagi.
Banyak desas desus beredar, diundurnya pengumuman kabinet, disebabkan karena Jokowi diminta untuk merombak kembali delapan calon menteri yang sudah diberi tanda merah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK meminta agar Jokowi tidak memilih para calon menteri yang dianggap punya keterkaitan dengan kasus korupsi.
Rekomendasi dari KPK, pun menjadi logis karena sejak awal Jokowi ingin berusaha menciptakan pemerintahan yang bersih. Jika tidak, bisa jadi pemerintahan Jokowi akan dipenuhi banyak kritik oleh lawan politiknya apabila kedepan ternyata ada pembantu Jokowi yang ditangkap KPK.
Alasan lain, pembatalan itu disebabkan karena Jokowi masih menunggu pertimbangan DPR menyangkut perubahan nomenklatur kementerian, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, pengubahan kementerian akibat pemisahan atau penggabungan kementerian harus dilakukan melalui pertimbangan DPR.
“Masih menunggu pertimbangan DPR,” ujar Rini, Rabu (22/10/2014).
Apapun itu, alasannya yang pasti cara Jokowi dalam menyusun kabinetnya terlihat sangat rahasia dan tertutup. Mereka harus melalui seleksi atau tahapan-tahapan yang panjang untuk bisa menduduki kursi menteri. Para tokoh beberapa hari ini berseliweran di Istana Negara, seperti Rektor UIN Jakarta, Komaruddin Hidayat, Politisi Hanura Yuddy Chrisnandi dan Politisi Nasdem Siti Nurbaya, mereka mengaku diundang oleh Jokowi, namun tidak mau membeberkan hal-hal apa saja yang dibicarakan dengan Jokowi.
Terlepas dari itu, penundaan kabinet Jokowi sudah menimbulkan spekulasi dan tanda tanda tanya yang besar, apa sebenarnya skenario yang ada dibalik Istana Negara. Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago menilai, batalnya pengumuman kabinet Jokowi karena banyak tarik ulur kepentingan.
Pangi menyebut, ada tiga kubu di Istana yang mewakili kepentingan masing-masing. Pertama, ada kubu Jokowi sebagai presiden. Kemudian kubu Jusuf Kalla sebagai kader Partai Golkar, dan juga kubu Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum partai terbesar pengusung Jokowi-JK.
“Ini fakta yang tak bisa disangkal. Jusuf Kalla punya gerbong, Megawati punya gerbong, Jokowi punya gerbong, dan gerbong yang disebut-sebut sembilan taipan. Jokowi juga tersandera oleh kepentingan parpol pendukung pada pilpres kemarin,” kata Pangi, Rabu (20/10/2014).
Benar saja, dalam mengumumkan kabinetnya Jokowi dan JK sempat berbeda pendapat. Jokowi menginginkan pengumuman dilakukan di Tanjung Priok, Waduk Pluit atau di Tanah Abang. Sementara JK menginginkan pengumuman dilakukan di Istana Negara.
Sebagai presiden, sebenarnya Jokowi hak prerogatif untuk memilih dan menentukan para menterinya. Namun terkadang, kata Pangi, dalam politik praktis kewenangan itu tidak bisa sepenuhnya dilakukan oleh Jokowi, karena banyak sekali tekanan dan dorongan dari pihak luar, sehingga bisa jadi menyebabkan pekerjaan Jokowi selalu tertunda. (Abn)
