Kamis, 2 Desember 21

Tuntutan ‘Reshuffle’ Kabinet Bentuk Kekecewaan Masyarakat

Tuntutan ‘Reshuffle’ Kabinet Bentuk Kekecewaan Masyarakat
* Giat Wahyudi (bertopi), tokoh Relawan Sahabat Nusantara yang mendukung Jokowi-JK dalam Pilpres 2014

Jakarta, Obsessionnews – Relawan Sahabat Nusantara (RSN) salah satu tim sukses Jokowi-JK pada Pilpres 2014. Kerja keras para aktivis yang tergabung dalam RSN berbuah manis, yakni Jokowi-JK berhasil menaklukkan Prabowo Subianto-Hatta Radjasa dalam Pilpres tersebut. Salah seorang tokoh penting RSN adalah Giat Wahyudi yang sehari-harinya adalah pengamat politik dan Ketua Dewan Pakar Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).

Sebagai orang yang berjasa mengantarkan Jokowi dan JK menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Giat mengaku risau melihat kinerja Kabinet Kerja. Ia setuju dengan usulan berbagai pihak yang menginginkan Jokowi melakukan reshuffle atau pergantian kabinet.

Giat mengemukakan, sejak ia bersama kawan-kawannya menggagas RSN menjelang Pilpres 2014, ia telah memprediksi jika Jokowi-JK terpilih akan mengalami kesulitan untuk mengimplementasikan Nawacita dengan semangat Trisakti sebagaimana digariskan oleh Bung Karno, yakni berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya.

“Hal ini mengacu pada realita politik, bahwa tampilnya pasangan Jokowi-JK didukung oleh koalisi partai-partai yang tidak begitu nyaman dengan ideologi Bung Karno. Selain itu koalisi yang terselenggara tidak diikat oleh undang-undang dan hanya berbasis pada kepentingan jangka pendek, yaitu maju sebagai kandidat presiden. Pada sisi lain etika politik era reformasi dewasa ini belum terbangun, yang ada hanya sebatas intuitif atau naluri elite partai dalam melakukan sosialisasi dan agregasi kepentingannya,” kata Giat kepada obsessionnews.com di Jakarta, Sabtu (18/4/2015).

Maka pasangan siapapun dalam realita politik reformasi saat ini akan berhadapan dengan hingar-bingar kepentingan jangka pendek yang saling tusuk. Karena demokrasi yang dibangun tidak terkonsolidasi secara apik dalam tata kelola undang-undang politik dalam rupa undang-undang kepartaian, undang-undang koalisi, undang-undang Pemilu, undang-undang pilpres, undang-undang kepresidenan, undang-undang kementerian, undang-undang kedudukan MPR, DPR, DPRD dan DPD, yang semuanya harus mengacu pada Pembukaan UUD 1945.

“Dalam kaitan ini sudah ada beberapa undang-undang politik, namun bila dikaji secara cermat masih belum sinkron dengan Pembukaan UUD 1945. Hal ini yang menjadi sumber malapetaka berpemerintahan dan bernegara dewasa ini,” tandasnya.

Menurut Giat, tak urung kedudukan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan akan selalu mengalami gocangan karena statusnya yang formal presidential, tetapi dalam praktiknya berhadapan dengan stelsel multi partai baik di parlemen maupun di lingkungan istananya sendiri yang abai dengan etika politik.

“Bagaimana mungkin Jokowi-JK yang lemah di parlemen dan kurang kondusif dalam menjalankan pemerintahannya buah koalisi yang tidak terintegrasi dalam corak ideologi dan regulasi, mampu secara efektif menyelenggarakan Nawacita dengan semangat Trisakti?” cetusnya.

Maka saat ini Jokowi-JK tidak saja berhadapan dengan parlemen, tapi juga tengah menghadapi tuntutan publik yang melihat ada beberapa kejanggalan dalam tatakelola pemerintahannya, sehingga dinilai oleh sebagian masyarakat tidak menunjukkan kemajuan.

“Tuntutan reshuffle kabinet adalah bentuk kekecewaan sebagaian masyarakat atas kinerja pemerintah dewasa ini,” tandasnya.

Apalagi komunikasi politik Jokowi dengan partai pendukung mengalami kemunduran, utamanya dengan PDI Perjuangan. Maka sulit bagi Jokowi-JK mempertahankan penampilan dan postur kabinetnya dengan situasi seperti ini.

“Tidak ada cara lain untuk meningkatkan kinerja pemerintahannya kecuali menempuh jalan perombakan kabinet,” tegasnya.

Giat menambahkan, cara yang tepat untuk merombak kabinet adalah menakar kerja para pembantunya dengan ukuran Nawacita dan Trisakti. Siapa saja para menteri yang membelot, bahkan ada gelagat ingkar dengan Nawacita dan Trisakti harus dicopot.

“Selain itu Jokowi-JK harus benar-benar menempatkan sistem pemerintahannya sebagai koalisi presidential, yaitu hadir sebagai representasi partai politik. Maka perubahan kabinet dirancang oleh presiden dan dikomunikasikan kepada partai pendukung. Perlu diingat kedudukan koalisi presidential diatur oleh konstitusi dan undang-undang pemilihan presiden. Artinya dalam sitem politik liberal dewasa ini, tak mungkin ada presiden jika tidak menempuh cara koalisi dengan berbagai partai politik. Kelemahannya belum ada undang-undang koalisi,” tuturnya.

Terhadap perubahan kabinet, meski publik sudah banyak menyoroti siapa saja menteri yang harus diganti, seperti Menteri BUMN, Menko Polhukam, Menteri ESDM, Mendikbud, Menkoinfo, Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, dan lain-lain, Presiden Jokowi harus menjalankan pergantian kabinet secara saksama dalam tempo sesingkat-singkatnya, menurut ukuran Nawacita dan Trisakti.

“Begitu pula penggantinya ke sana ukurannya, bukan ke tempat lain. Khusus mengenai Sekretaris Kabinet selayaknya ditiadakan, cukup dengan Sekretaris Negara yang handal dibantu oleh Kepala Istana Kepresidenan. Maka rapat-rapat kabinet bisa diselenggarakan secara efektif. Presiden pun tak perlu juru bicara, sebab sudah ada Menkoinfo,” ujar Giat.

Sungguhpun demikian perubahan kabinet akan sia-sia, lanjutnya, bila setelah itu konsolidasi koalisi presidential tidak berjalan efektif. Untuk itu perlu ada pembenahan dan kekompakan partai pendukung guna mengisi lingkar dalam istana dengan komposisi personil yang cakap ideologi, cakap dan menguasai jaringan politik aliran, cakap menghimpun fakta-fakta (bukan fiksi) di lapangan untuk dijadikan data analisis strategik (DAS) sebagai dasar kebijakan, yang kesemuanya berbasis Nawacita dan Trisakti.

“Istana harus diisi personil yang penuh dedikasi, bukan para agen kepentingan asing. Ini adalah tantangan rezim negara-negara berkembang yang tak kuasa bersikap berdikari. Tak urung kepemimpinan Jokowi diuji pertanggungjawabannya mengenai Trisakti melalui dinamika politik dewasa ini,” pungkasnya. (Arif RH)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.