Jumat, 27 Mei 22

Tuntutan Pengungkapan Genosida 1965 Dipertanyakan?!

Tuntutan Pengungkapan Genosida 1965 Dipertanyakan?!

Jakarta, Obsessionnews.com – Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB-PII) mempertanyakan tuntutan pengungkapan Genosida 1965, apakah murni pengusutan atasnama HAM (hak azasi manusia) atau agenda terselubung?! Pasalnya. beragam tanggapan mengenai penyelesaian peristiwa tragedi 1965 hingga hari ini masih menjadi polemik.

“Sebagaimana sudah diketahui, puncak peristiwa tragedi 1965 ditandai oleh aksi penculikan terhadap sejumlah petinggi TNI AD oleh sekelompok orang bersenjata simpatisan dan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) di Jakarta, yang dikenal dengan nama G30S/PKI,” tegas pernyataan sikap KB-PII yang ditandatangani Ketua Umumnya Nasrullah Larada dan Sekjen Fajar Nursahid, Minggu (24/7/2016).
.
Sebelumnya, berbagai aksi sepihak telah dilakukan PKI dan organisasi sayap yang menteror kedaulatan NKRI dan berbagai komponen bangsa Indonesia. Aksi teror ini dalam bentuk pelecehan-penculikan-pembunuhan terhadap Ulama dan Pemimpin Islam di berbagai daerah.

KB-PII menegaskan, Pelajar Islam Indonesia merupakan salah satu obyek teror PKI bersama organisasi sayapnya, seperti pelecehan terhadap Al Quran dalam kegiatan Mental Training yang diselenggarakan PII di Kanigoro, Januari 1965.

“Meski ada sebagian masyarakat yang berpendapat bahwa peristiwa tragedi 1965 merupakan konflik internal Angkatan Darat saat itu, namun tidak bisa diingkari bahwa Tragedi G30S/PKI tersebut merupakan upaya kudeta PKI sehingga menjadi alasan kuat bagi militer untuk melakukan tindakan pengamanan demi penegakkan Pancasila, UUD 1945 dan kedaulatan NKRI,” tandasnya.

Nasrullah mengemukakan, KB-PII menilai aksi balasan terhadap PKI pun meluas sampai ke daerah-daerah, menimbulkan kerugian rakyat: banyak anggota keluarga yang hilang tak diketemukan keberadaannya hingga kini, selain kerugian harta benda.

“Fakta hari ini, korban dari keturunan keluarga PKI dengan berbagai usaha meyakinkan kepada pihak asing, bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan kejahatan kemanusiaan yaitu salah satunya pembunuhan massal (genosida). Tanpa ada pengakuan bahwa mereka sebelumnya melakukan tindakan yang lebih kejam terhadap berbagai komponen bangsa lainnya,” bebernya.

“Tuduhan pembunuhan massal (genosida) yang ditujukan kepada pemerintah Indonesia menjadi “darling’s issue” yang digaungkan oleh aktifis dan keturunan PKI dengan tujuan memposisikan pemerintah Indonesia bertanggung jawab kepada keluarga PKI yang menjadi korban. Di lain pihak, harus disadari pula bahwa masyarakat yang menjadi koban dari aksi kekejaman PKI bisa menuntut hal yang sama demi mendapatkan keadilan dan kesetaraannya di mata hukum,” ungkapnya pula.

Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII) sebagai salah satu elemen umat Islam Indonesia dan Dunia menyerukan bahwa Pengadilan Rakyat yang dilaksanakan di Belanda beberapa hari lalu tidak memiliki landasan hukum positif yang mengikat. Oleh karena itu, tegasnya, KB-PII, menyuarakan kepada seluruh komponen bangsa Indonesia agar tetap mempererat persatuan dan kesatuan dari semua anasir komunisme yang akan mengancam keutuhan NKRI.

Atas perkembangan yang terjadi dewasa ini, Pengurus Besar KBPII menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Menolak semua rekomendasi dari IPT (International People’s Tribunal) karena tidak mengikat secara hukum positif.

2. Menolak semua intervensi dalam bentuk apa pun terkait dengan kasus penuntasan peristiwa 1965 terutama dari pihak-pihak yang berkepentingan di luar negeri, karena Indonesia adalah bangsa yang merdeka dan berdaulat.

3. Mengingatkan kepada semua komponen rakyat Indonesia, walaupun PKI sudah dibubarkan melalui TAP MPRS no.XXV/MPRS/1966, namun pemahaman komunisme tidak serta merta hilang dari bumi Indonesia.

4. Menyerukan kepada semua komponen rakyat Indonesia agar memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada Kejaksaan Agung untuk bertindak profesional serta sungguh-sungguh dalam menindaklanjuti rekomendasi dari Umat Islam Indonesia dan Komnas HAM

5. Mencermati dan mewaspadai kemungkinan aksi lanjutan yang menunggangi rekomendasi IPT untuk kepentingan kelompok tertentu. (Red)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.