Senin, 14 Oktober 19

Tuntut UMSK 2018, Buruh Akan Unjuk Rasa di Gedung Sate Bandung

Tuntut UMSK 2018, Buruh Akan Unjuk Rasa di Gedung Sate Bandung
* Ketua Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) Muhamad Sidarta.

Bandung,  Obsessionnews.com –  Ribuan buruh yang tergabung dalam empat  Federasi Serikat Pekerja Anggota Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPA SPSI) Provinsi Jawa Barat  (Jabar) kembali  akan menggelar unjuk rasa damai di depan Gedung Sate Bandung atau kantor Gubernur Jabar, Selasa (5/3/2018). Dalam unjuk rasa kali mereka  akan menuntut Gubernur  Jabar segera menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2018 yang sampai Maret 2018 ini belum ada kejelasan. Sebelumnya para buruh berunjuk rasa di Bandung , Selasa (21/11/2017)

Para buruh se-Jawa Barat (Jabar) berunjuk rasa menolak upah minimum 2018 di Bandung, Selasa (21/11/2017).

Ketua PD FSP TSK SPSI Jabar Roy Jinto Ferianto  dalam siaran pers yang diterima Obsessionnews.com, Senin (5/3), menjelaskan, surat  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nnomor : 332/9371/SJ tanggal 22 Desember 2017 telah dikirim kepada  gubernur di seluruh Indonesia. Pada prinsipnya  gubernur harus aktif menjalin koordinasi dan komunikasi serta mendiskusikan masalah yang dapat mengganggu iklim investasi,  termasuk persiapan penetapan upah minimum 2018 dengan serikat pekerja. Faktanya sampai saat ini bupati/wali kota se-Jabar dan Gubernur  Jabar belum mampu menyelesaikan penetapan UMSK 2018, yang sebentar lagi akan memasuki hari raya 1439 H, di mana UMSK tersebut sebagai acuan pembayaran THR.

Roy menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar turut menghambat proses penetapan UMSK 2018 yang meminta bupati/wali kota se-Jabar agar proses  penetapan UMSK 2018 berdasarkan perundingan serikat pekerja dengan asosiasi pengusaha sektor. Di mana di dalam peraturan perundang-undangan tidak ada satu kalimat atau satu pasal pun yang menyatakan penetapan upah minimum sektor berdasarkan kesepakatan Asosiasi Pengusaha Sektor.

Sementara itu Ketua Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI)  Muhamad Sidarta mengatakan, Pemprov Jabar  terkesan ikut mempersulit proses penetapan UMSK 2018 melalui surat Sekretaris Daerah Pemprov Jabar pada 6 Februari 2018 kepada bupati/wali kota se-Jabar. Isinya menegaskan  bahwa tahapan pengusulan UMSK harus didahului dengan kajian berdasarkan data dan informasi untuk sektor unggulan yang diajukan.

“Klausul kajian tidak ada dalam peraturan perundang-undangan,”  tegas Sidarta.

Yang ada, lanjutnya, menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 7 tahun 2013, tentang upah minimum : Pasal 13 (1) Untuk menetapkan UMSP dan/atau UMSK, Dewan Pengupahan Provinsi  atau  Dewan  Pengupahan  Kabupaten/Kota  melakukan  penelitian  serta  menghimpun data dan informasi mengenai  homogenitas perusahaan,  jumlah perusahaan,  jumlah tenaga kerja,  devisa yang dihasilkan, nilai tambah yang dihasilkan,  kemampuan perusahaan,  asosiasi perusahaan, dan  h.  serikat pekerja/serikat buruh terkait.  (2) Dewan  Pengupahan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  melakukan  penelitian  untuk  menentukan  sektor  unggulan  yang  selanjutnya  disampaikan  kepada  asosiasi  perusahaan  dan  serikat  pekerja/serikat  buruh di sektor yang bersangkutan untuk dirundingkan.

Pasal 14 (1) Besaran UMSP dan/atau  UMSK sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 11  ayat  (3)  disepakati oleh  asosiasi  perusahaan  dan  serikat pekerja/serikat  buruh di sektor yang bersangkutan.   (2) Hasil  kesepakatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  disampaikan  kepada  gubernur  melalui  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  Provinsi  yang  bertanggung  jawab  di  bidang  ketenagakerjaan  sebagai  dasar  penetapan  UMSP dan/atau UMSK.

Di tempat yang sama Ketua FSP KEP SPSI Jabar Bawit Umar Wakil meminta Gubernur  Jabar mencabut surat Sekretaris Daerah Pemprov Jabar Nomor 561/608/Yanbangsos tanggal 6 Februari 2018, tentang pengajuan UMSK2018 yang dinilai tidak ada dasar hukumnya dan menghambat proses penetapan UMSK 2018.

Sementara itu Ketua FSP RTMM SPSI Provinsi Jawa Barat H. Ateng Ruhyat meminta Gubernur Jabar di akhir jabatannya mau menerima perwakilan buruh yang tergabung dalam empat FSPA SPSI Jabar  untuk mencari solusi terbaik sebagaimana yang dimaksud oleh surat Kemendagri nomor : 332/9371/SJ tanggal 22 Desember 2017. (arh)

Baca Juga: 

Ribuan Buruh se-Jabar Unjuk Rasa Tolak Upah Minimum 2018

Buruh Jabar Tolak PP Pengupahan No. 78/2015

Buruh Jabar Tolak PP Pengupahan

Ribuan Buruh se-Jabar Unjuk Rasa Tolak Upah Minimum 2018

Ribuan Buruh se-Jabar Unjuk Rasa Tolak Upah Minimum 2018

Inilah Daftar Upah Minimum Buruh di Jabar

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.