Minggu, 26 September 21

Tunda Pilkada, Kerugiannya Jauh Lebih Besar

Tunda Pilkada, Kerugiannya Jauh Lebih Besar
* ilustrasi. (ist)

Jakarta, Obsessionnews – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengaudit anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) tahun 2013-2014. Dari hasil audit tersebut ditemukan kerugian negara sebesar Rp334 miliar. DPR kemudian mempersoalkan temuan tersebut dan meminta penjelasan KPU.

Anggota Komisi II DPR Amirul ‎Tamim justru meminta agar DPR tidak mempersoalkan kan audit BPK dengan mendorong agar hasil audit tersebut diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna ditelusuri lebih lanjut. Sebab, tidak perlu diminta KPK sudah punya kewenangan untuk menelusuri penggunaan anggaran KPU.

“DPR itu tugasnya mengawasi saja, jadi jalankan apa yang sudah menjadi tugas DPR. KPK diminta atau tidak diminta sudah punya kewenangan untuk menyelidiki,” ujar Tamim, di DPR, Senin (22/6/2015).

Terlebih, jika audit BPK dijadikan alasan bagi DPR untuk meminta KPU menunda pelaksanaan Pilkada serentak pada Desember 2015. Menurut Tamim, alasan ini tidak tepat. Pasalnya, jika diundur justru kerugian negara jauh lebih besar karena Pilkada adalah perintah Undang-Undang.

‎”Memang banyak temuan di daerah, tapi tidak berarti semua tugas KPU harus berhenti, Pilkada ini perintah UU tidak ada alasan untuk penundaan.Artinya melihat temuan BPK ada kerugian negara, maka penundaan Pilkada itu kerugian negara yang lebih besar,” jelasnya.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menilai BPK sudah biasa melakukan audit terhadap kinerja lembaga negara. Lantaran, BPK memang memiliki tugas menyelamatkan keuangan negara. Untuk itu, jika ada kerugian ‎negara, cukup dikembalikan. “Ya memang kalau ada dikembalikan saja jumlahnya berapa,” terangnya.

Sebelumnya, KPU kembali disorot oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI setelah ditemukan adanya indikasi kerugian negara sebesar Rp 334 miliar dalam hasil pemeriksaaan tujuan tertentu BPK RI. Sebagai tindak lanjut temuan, bahkan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyebut hanya ada opsi antara KPU diganti atau Pilkada ditunda. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.