Jakarta, Obsessionnews – Pakar ilmu politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro menilai 1 tahun masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla telah gagal mewujudkan moto revolusi mental dan 9 program nawacita yang telah menjadi program unggulan pasangan ini selama masa kampanye Pilpres 2014.
“Selang satu tahun pemerintahan Jokowi kita mencoba melihat dari perspektif publik arahnya masih belum jelas khususnya kalau dikaitkan dengan moto revolusi mental dan 9 program nawacita yang menjadi program unggulannya,” ujar Siti Zuhro saat dihubungi, Selasa (20/10/2015).
Menurut Siti ada tujuh poin kegagalan pemerintahan Jokowi-JK. Usulan dia supaya apa yang menjadi catatan kegagalan itu harus segera dibehani di sisa masa pemerintahan berjalan. Karena poin yang direkomendasikan menyangkut hal yang sangat fundamental.
“Kalau mengatakan revolusi mental ya apa buktinya, revolusi mindset, revolusi moral, perbaikan-perbaikan karakter kita itu tidak hanya melalui pendidikan dasar tapi juga secara konteks makronya di era otonomi ini apa, nah ini perlu disampaikan kepada masyarakat,” katanya.
Pertama, Perbaikan maindset atau perbaikan karakter bangsa yang mengalami disorientasi ini ternyata belum mampu diluruskan oleh pemerintahan ini, sehingga kata dia orientasi masyarakat kita ini masih menilai pemerintah ini belum mewujudkan apa yang ingin capai.
Kedua, rasa aman warga masyarakat kurang terjamin. Siti mengatakan dalam posisi ini negara tentunya bisa dinilai belum hadir secara serius dalam melindungi rakyat. Satu contoh yang paling terakhir adalah kasus pembakaran hutan di beberapa daerah yang dampaknya cukup luar biasa terutama kepada kesehatan masyarakat lokal
“Dan ini menurut saya ini isu serius karena telah terjadi beberapa atau sejumlah warga meninggal karena asap ini,” kata dia.
Ketiga, keprcayaan masyarakat kepada pemerintahan tampaknya turun, ini kalau dilihat dari hasil sejumlah survei. Kepercayaan publik turun, penyebabnya institusi-institusi demokrasi seperti partai politik, parlemen, proses pilkada masih bermasalah, sementara di kabinet sendiri juga tampak belum solid.
“Jadi ini yang menimbulkan kepercayaan publik menurun karena dari perspektif demokrasi atau politik belum terwujud yang namanya kepastian politik atau pembangunan kualitas demokrasi kita,” papa Siti.
Keempat, Karakter pemimpin sebenarnya belum ditunjukan oleh Jokowi sebagai presiden. Dia mengutarakan bahwa membangun NKRI itu memerlukan leadership, dalam konteks ini Jokowi harus memerankan dirinya sebagai pemersatu negara bangsa. Contoh, keberhasilan otonomi daerah dari pembangunan desa itu harusnya menjadi tiang pancang membangun Indonesia dari daerah yang dalam bahasa nawacita disebutkan dengan membangun Indonesia dari pinggiran.
“Nah bagaimana membangun Indonesia dari pinggiran arahnya kemana, kalaupun sekarang katakan pemerintah mengatakan belum terwujud karena baru satu tahun, tapi arahnya kemana, itu yang harus dikomunikasikan oleh pemerintah dalam hal ini presiden kepada rakyat, supaya masyarakat atau warga negara ini memahami, mengetahui itu,” lanjut Siti.
Kelima, Mengenai reformasi sistem. Dengan mengacu kepada 9 program nawacita, bahwa reformasi sistem memerlukan komitmen, konsistensi dan kejujuran pemimpin. Pemimpin tentunya harus bertekad bulat mewujudkan perbaikan sistem dengan siap menanggung segala resiko yang bakal dihadapi.
“Jadi tidak harus menunjuk siapa yang salah dan sebagainya tapi dia harus justru paling depan untuk mempertanggungjawabkan ini sehingga tidak kebingungan dari masyarakat seolah-olah bahwa pa Jokowi tersandra oleh parpol pendukung utamanya, tentunya wacana itu juga perlu terus menurus dibangun. Nah ini yang harusnya dihadirkan oleh pa Jokowi sebagai RI 1,” terangnya.
Keenam, 1 tahun masa pemerintahan Jokowi-JK justru terjadi peningkatan indeks kesengsaraan rakyat dan jumlah pengangguran karena harga-harga kebutuhan pokok yang mahal. Oleh karena itu pemerintah diminta merespon ini. Tidak bisa secara terus menerus hanya sekedar janji-janji, harus diberikan ukuran keberhasilan dari rencana program dari pemerintah itu seperti apa.
“Yang terjadi selama 1 tahun terakhir bukan poin 5 dari nawacita yang menegaskan menurut program poin lima nawacita itu meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan dan Indonesia kerja. Kabinetnya kan disebut kabinet kerja dan menurut pa Jokowi kerja-kerja-kerja dengan menyebut tiga kali kerja memang mau tidak mau memberikan nuansa meyakinkan atau janji yang sangat tinggi bahwa kabinet ini dalam 1 tahun arahnya jelas, beberapa hal bisa diwujudkan dan sebagainya, ataupun juga seluruhnya.”
“Tapi yang terjadi tidak seperti itu. Justru yang kita lihat adalah meningkatnya indeks kesengsaraan rakyat dan jumlah pengangguran karena harga-harga kebutuhan pokok itu meningkat, menjadi mahal,” ujar dia.
Ketujuh, Pemantapan pondasi bhineka tunggal ika, ini belum terwujud, dalam konteks politisasi isu SARA. Hal ini terbukti dengan munculnya insiden Tolikara saat perayaan Idul Fitri dan pembakaran gereja di Aceh Singkil. Menurutnya pentingnya menjaga keseimbangan tidak hanya ke-Indonesiaan dan kedaerahan yang dijaga tapi juga bagaimana meyakinkan masyarakat kita tentang konsep bhineka tunggal ika.
“Jadi jangan sampai ada politisasi isu sara jangan sampai ini yang kita melihat pastinya hal yang given yang sudah cair gitu ya, nah ini karena politisasi SARA tampak kembali,” ungkap Siti.
Dari permasalahan yang ada, menurut dia, yang paling urgen dan mendesak yang perlu dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah melakukan ekonomi recovery. Tujuannya supaya beban masyarakat khususnya menengah ke bawah tidak semakin terhimpit oleh kebetuhan-kebutuhan mendasar.
“Jangan sampai kalau mengacu pada kondisi sosial masyarakat kita yaitu jumlah kemiskinan yang tambah, pengangguran yang tambah, ini kan akan menimbulkan bahan untuk dijadikan komoditi politik,” tutupnya. (Has)
