Minggu, 19 September 21

Tujuh Kementerian Lembaga yang Dapat Predikat Disclaimer BPK

Tujuh Kementerian Lembaga yang Dapat Predikat Disclaimer BPK

Jakarta, Obsessionnews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan tujuh kementerian lembaga yang laporan keuangannya memperoleh opini disclaimer atau tidak diberikan pendapat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pengumuman itu disampaikan saat menerima hasil Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2014, di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/6/2015).

Ketujuh kementerian lembaga dimaksud adalah 1. Badan Informasi Geospasial (BIG); 2. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 3. Kementerian Tenaga Kerja dan Trasmigrasi; 4. Kementerian Komunikasi dan Informatika; 5. Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI; 6. LPP TVRI; dan 7. Ombudsman RI.

“Saya tadi hanya membacakan hasil bukan memberikan opini, yang memberikan opini itu BPK. Hasil pemeriksaan ini harus kita terima sebagai sebuah momentum untuk berbenah, untuk memperbaiki,” ujar Jokowi.

Presiden menegaskan, sejak dirinya dilantik menjadi Presiden pada bulan Oktober beserta Wakil Presiden Jusuf Kalla, ia melihat permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan BPK menjadi pekerjaan rumah bersama untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan negara, dan para pimpinan K/L harus bekerja lebih keras lagi.

“Hasil ini mengharuskan kita semuanya mengambil langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas baik dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional di tahun tahun mendatang,” kata Presiden.

Untuk perbaikan sistem akuntabilitas keuangan negara ke depan, Presiden Jokowi meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk memberikan perhatian yang serius pada empat masalah yang ditemukan dalam pemeriksaan LKPP tahun ini.

“Tingkatkan kepatuhan pada standar akuntansi pemerintah dan peraturan perundang undangan, benahi sistem dan tata kelola keuangan di setiap kementrian dan lembaga, termasuk mekanisme pengelolaan dan pelaporan mengenai tuntutan hukum. Selain itu saya juga meminta kementrian dan lembaga untuk memperkuat fungsi pengawasan intern pemerintah,” tutur Presiden Jokowi

Karena itu, Presiden Jokowi mengharapkan agar aparat pengawasan intern pemerintah dapat memberikan peringatan dini atas terjadinya penyimpangan atau mengidentifikasi resiko yang akan terjadi.

“Para pimpinan kementrian dan lembaga dan pemerintah daerah saya yakin akan lebih nyaman dalam bekerja apabila sistem pengawsan intern bisa bekerja dalam mengawal proses pengelolaan keuangan pembangunan, dan aparat pengawas intern pemerintah dapat menjadi pihak yang memberikan solusi atas berbagai masalah dalam pengelolaan keuangan negara atau daerahdan pembangunan nasional,” terangnya.‎ (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.