* Sohibul Iman.
Jakarta, Obsessionnews – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Imam mengatakan, tuduhan Politisi PDI-P Masinton Pasaribu kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) patut diselidiki. Sebab kata dia, bisa jadi ada dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh JK sebagai pejabat negara.
“Maka selidiki juga barangkali ada pelanggaran etik di keluarga Wapres JK. Jadi kita harus fair,” kata Sohibul di Jakarta, Senin malam (21/12/2015).
Jika di DPR ada Mahkamah Kehormatan Dewan yang bertugas mengadili pelanggaran etik anggota DPR. Maka Presiden PKS ini mengaku belum mengetahui mekanisme mengadili pelanggran etik bagi Wapres atau dikalangan pejabat, sekelas menteri.
“Makanya diusulkan mahkamah etik kebinet waktu itu pernah dua orang siapa itu. Semakin tinggi jabatan semakin sempit keleluasaan pribadi, maka keluarga kita semakin terbatasi. Jadi tidak boleh harusnya,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR ini.
JK dituduh telah mengunakan sebagai biang kerok kegaduhan politik nasional. JK disebut telah menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan bisnis pribadi. Misalnya terkait perpanjangan kontrak karya PT Freeport.
JK sendiri mengakui adanya pertemuan antara Aksa, Erwin dan Jim Bob di kantor Bosowa, Jakarta. Aksa dan Erwin adalah saudara JK.
Namun, JK menegaskan pertemuan itu berdasarkan keperluan bussines to bussines.
“Itu kan pertemuan bussines to bussines, boleh saja. Apa yang salah? Kita kembali ke zaman kuno tidak boleh pengusaha ketemu pengusaha?,” kata JK.
Kendati begitu, JK menyatakan tidak mengetahui isi pembicaraan pertemuan tersebut, termasuk dugaan tentang adanya lobi-lobi politik terkait Freeport. JK justru menantang agar pertemuan itu diungkap.
”Ah saya tidak tahu, dua-duanya pengusaha. Masak tidak boleh. Selidiki saja, bagus itu. Makin diselidiki makin baik buat dunia ini berkembang,” sebut mantan Ketum Partai Golkar tersebut. (Albar)
