Oposisi utama pemerintahan Korea Selatan (Korsel) Partai Demokrat, mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Lee Sang Min dan Kepala Polisi Nasional Yoon Hee Keun mundur usai tragedi Halloween di Itaewon yang menewaskan 156 orang pada 29 Oktober lalu.
Selaku kepala keamanan publik, Lee dianggap turut bertanggung jawab atas insiden yang mematikan itu. Sementara itu, Yoon juga turut diseret karena polisi tak bergerak cepat usai menerima 11 panggilan darurat.
“Menteri Lee dan Komisaris Jenderal Yoon Hee Keun [Kepala polisi nasional Korsel] harus segera dipecat,” demikian dikutip Yonhap, Selasa (2/11/2022).
Senada anggota Majelis Nasional Korsel Jang Kyung Tae meminta Presiden Yoon Suk Yeol memecat Lee.
Jang juga meminta Wali Kota Seoul Oh Se Hoon agar mengundurkan diri.
Sementara itu partai berkuasa saat ini Partai Kekuatan Rakyat (PPP) mengakui perlu meminta pertanggungjawaban pejabat terkait. Namun, mereka menyatakan pemerintah tak perlu mengambil keputusan dengan tergesa-gesa.
“Mengambil tindakan disipliner terhadap pejabat harus dilakukan setelah penyelidikan yang akurat soal penyebab insiden dan harus berdasarkan temuan yang ada,” kata ketua sementara PPP Chung Jin Suk.
Baru-baru ini Badan Kepolisian Nasional Korsel memecat dua pejabat polisi.
Mereka yakni Kepala polisi sektor Yongsan, tempat Itaewon berada, Lee Im Je dan Inspektur Senior Ryu Min Jin yang bertugas memantau situasi.
Usai melakukan pemecatan itu, pihak berwenang akan meminta penyelidikan resmi terhadap petugas lain yang lalai dalam bertugas.
“[Tokoh-tokoh terkait] akan mengambil tanggung jawab yang sesuai bergantung hasil penyelidikan, kata salah satu pejabat senior Kementerian Dalam Negeri Korsel, Kim Sung Ho, seperti dikutip Korea Herald.
Kantor kepresidenan Korsel juga menyatakan akan mengambil tindakan lebih lanjut jika masih ada keraguan.
“Polisi tengah menyelidiki masalah ini dengan tekad khusus mengungkap kelemahan mereka,” demikian kata staf kepresidenan Korsel.
Korsel tengah berduka usai 156 orang tewas dalam tragedi Itaewon. Insiden ini memicu banyak warga geram terhadap polisi lantaran mereka tak sigap menangani kerumunan.
Pemerintah juga panen kecaman karena tak memiliki manajemen risiko terkait kerumunan besar. (CNNIndonesia/Red)
