Kamis, 8 Desember 22

Tolak Perppu, Pemerintah Usulkan PKPU Soal Calon Kepala Daerah Tersangka

Tolak Perppu, Pemerintah Usulkan PKPU Soal Calon Kepala Daerah Tersangka
* Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Jakarta, Obsessionnews.com – Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menolak usulan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai payung hukum yang mengatur tentang calon kepala daerah yang menjadi tersangka.

“Pandangan saya sikap pemerintah menolak Perppu dengan mempertimbangkan parameter objektif sebagaimana dimaksud putusan MK Nomor 138 Tahun 2009,” Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Senin (26/3/2018).

Pemerintah memandang tidak perlu dikeluarkan Perppu, namun payung hukum yang dinilai tepat untuk itu, yakni Peraturan KPU (PKPU). Mengingat belum ada payung hukum, maka PKPU dibutuhkan agar tidak terjadi kekosongan hukum.

Menurut Tjahjo, kekosongan hukum tidak dapat diatasi dengan membuat UU lewat prosedur biasa karena membutuhkan waktu yang lama, sedangkan keadaan sangat mendesak untuk diberikan solusi.

“Problem teknis pemilu yang dihadapi KPU tersebut sudah ada rujukan hukumnya sebagaimana diatur dalam UU Pilkada maupun UU Pemilu,” terang Tjahjo.

Tjahjo akan menyampaikan usulan ini dalam rapat koordinasi kementerian terkait di kantor Kemenko Polhukam. Dia berharap usulan segera dibahas, sehingga bisa menjadi keputusan resmi pemerintah.

“Untuk itu, solusinya lebih tepat diberikan oleh KPU melalui Peraturan KPU. Kemendagri berprinsip mendukung langkah KPU untuk mengeluarkan PKPU,” tandasnya. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.