Selasa, 30 November 21

TKI Desak Jokowi Cabut Moratorium di Kawasan Timteng

TKI Desak Jokowi Cabut Moratorium di Kawasan Timteng

‎Jakarta, Obsessionnews – Ratusan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang tergabung dalam TKI Mengguat, melakukan aksi demonstrasi di depan Istana Negara, Selasa (7/4/2015). Mereka memprotes kebijakan Presiden Joko Widodo terkait penerapan moratorium penempatan TKI baik informal maupun pekerja rumah tangga di seluruh wilayah Timur Tengah (Timteng).

Menurut mereka, kebijakan tersebut merupakan kebijakan sepihak atas hak kerja warga negara, dan merupakan tindakan pembumi-hangusan harapan bagi sebagian warga Indonesia yang ingin berjuang memperbaiki kehidupannya dan keluarganya, meski dengan latar belakang pendidikan yang minim‎.

Salah seorang aktivis TKI, Yusri Albima mengatakan, salah satu tujuan diadakan aksi demonstrasi ini untuk mengingatkan kepada Presiden Jokowi, bahwa bahwa agenda blusukan tidak hanya dilakukan di pasar-pasar tapi juga di Istana Negara, ia ingin Jokowi tahu TKI yang selama ini menjadi menyumbang devisa negara‎ punya hak untuk diperhatikan oleh pemerintah.

“Mestinya kami para TKI ini diperhatikan nasibnya, bukan dipersempit ruang geraknya. Kalau distop terus kami mau makan apa,” ujar Yusri di depan Istana Negara.

‎Selain itu, Yusril juga menegaskan selama ini para TKI yang umumnya berasal dari masyarakat bawah perpendidikan minim, tidak pernah menuntut apa-apa terhadap pemerintah, tidak pernah meminta gaji, tidak pernah meminta penghidupan. Mereka kata Yusri hidup dengan kerja keras mereka bukan dengan minta-minta kepada negara.

“Kami dilatih untuk selalu mandiri, tidak pernah mengemis kepada negara untuk digaji setiap bulan. Harusnya negara bangga dengan warganya,” jelasnya.

Untuk itu, ia meminta Jokowi untuk konsisten dengan janji-janjinya pada saat kampanye Pilpres tahun lalu. Dimana Jokowi berjanji akan melindungi TKI dan dan tidak akan mengirim TKI ke negara yang tidak punya UU yang jelas terhadap TKI. Serta tegas dan konsisten dalam menerapkan proses seleksi dan peningkatan kualitas TKI sebelum ke luar negeri.

Selain itu, pemerintahan Jokowi juga diminta untuk menjaga amanat konstitusi dan regulasi secara baik dan benar, tanpa ada diskriminasi dan tanpa dikotomi Timur Tengah atau Asia Pasifik. Mereka juga meminta kepada Presiden untuk memulangkan staf KBRI/KJRI yang anti TKI. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.