Jakarta, Obsessionnews.com – Banyak pihak yang memprotes rencana pemerintah mendatangkan 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China untuk mengerjakan proyek strategis nasional di Sulawesi Tenggara. Kebijakan itu dinilai telah mencederai masyarakat.
Wakil Ketua Komisi II DPR, Arwani Thomafi menilai kebijakan itu sangat tidak elok dan tidak pantas dilakukan pemerintah di tengah upaya masyarakat melawan Covid-19. Meski pemerintah menyebut 500 TKA China tersebut telah melewati prosedur kesehatan,
Namun tetap saja kata Arwani, hal itu tidak bisa dijadikan alasan oleh pemerintah di tengah masa pandemi ini. Ia juga menilai protokol kesehatan bagi TKA China tersebut tidak menjamin tidak adanya penyebaran virus corona.
“Pemerintah pusat baiknya tidak merusak mood bangsa Indonesia dalam perlawanan terhadap Covid-19,” ujar Arwani dalam keterangan tertulis yang diterima (3/5/2020).
Lebih lanjut, Arwani menilai kebijakan tersebut bertolak belakang dengan Kepres No 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta Kebijakan larangan mudik.
“Apa gunanya ditetapkan sebagai bencana nasional kalau orang asing masih diperbolehkan masuk. Sementara masyarakat aja dilarang mudik, jelasnya.
Seluruh masyarakat tahu bahwa wabah virus corona ini pertama kali beredar di China, dan tetap saja pemerintah mendatangkan TKA meski sudah melewati serangkaian prosedur kesehatan.
Di sisi lain, pemerintah melarang masyarakat untuk mudik agar mencegah penyebaran virus, namun pemerintah malah mendatangkan warga Tiongkok yang menjadi daerah episentrum wabah Covid-19.
Arwani menyarankan agar pemerintah fokus menangani wabah virus corona tanah air dan menunda sementara proyek strategis nasional yang nantinya juga dapat dijalankan.
“Mestinya menjadi basis pemerintah pusat dalam kebijakan mendatangkan TKA berasal dari China yang notabene merupakan negara yang pertama kali terkena wabah Covid-19,” jelas Arwani.
Sebelumnya, Gubernur dan DPRD Sulawesi Tenggara satu suara menolak kedatangan 500 TKA China yang rencananya datang mulai pekan ini secara bertahap.
Gubernur Sultra Ali Mazi menyatakan penolakan itu dilakukan karena bertentangan dengan suasana kebatinan masyarakat Sultra yang tengah berjuang melawan pandemi Covid-19. (Albar)
