Senin, 26 September 22

Tjahjo Kumolo Menteri di Episentrum Politik

Tjahjo Kumolo Menteri di Episentrum Politik
* Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Situasi politik nasional yang dinamis tak bisa dilepaskan dari sosok Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri. Betapa tidak, karena kementerian yang dipimpinnya berada dalam pusaran episentrum politik dalam negeri itu sendiri. Sebutlah pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak yang akan berlangsung di tahun 2017 ini dan soal penguatan bela negara yang kembali ramai belakangan ini.

Pilkada serentak gelombang kedua pada 15 Februari 2017 ini akan diikuti 101 daerah dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Galibnya suatu kontestasi seperti Pilkada, tentu saja akan memiliki implikasi tersendiri pada bidang lainnya. Karena pengalaman membuktikan Pilkada, dimanapun levelnya, kerap memunculkan residu politik yang berimplikasi pada masalah sosial, keamanan dan ketertiban.

Namun, Tjahjo meyakinkan bahwa pihaknya bersama-sama dengan KPU, Bawaslu, Polri, TNI dan Kejaksaan Agung sedang fokus untuk mensukseskan pilkada gelombang kedua. Ia yakin, secara prinsip tidak ada masalah. Memang diakui ada muncul kasus seperti di DKI Jakarta dan Cimahi, Jawa Barat, tetapi hal tersebut wajar. “Sejauh ini tidak ada masalah di 101 daerah, kalau ada masalah seperti di DKI atau Cimahi, KPU sudah ada aturannya seperti apa,” kata Tjahjo.  Seperti diketahui di DKI kasus yang  ada adalah adanya calon gubernur yang menjadi tersangka dan adanya penghalangan kampanye kandidat tertentu. “KPU sudah mengantisipasi kasus ini. Sedangkan di Cimahi adalah adanya calon yang tertangkap tangan oleh KPK karena dugaan korupsi,” ujarnya.

Seperti diketahui, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada.

Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015, Pilkada yang sebelumnya dilaksanakan dengan waktu yang berbeda di tiap daerah, berubah menjadi serentak.
Pilkada serentak 9 Desember 2015 menjadi gelombang pertama ajang pesta demokrasi di Indonesia. Tjahjo menilai sukses pelaksanaan Pilkada yang diselenggarakan di 264 daerah ini berkat kerja sama antarlembaga pelaksana, penanggung jawab, pengambil kebijakan, aparat keamanan, partai politik, peran pers, dan masyarakat.

Meskipun terjadi sengketa pencalonan dan lima daerah ditunda pemilihan kepala daerahnya. Mendagri Kabinet Kerja era Presiden Joko Widodo ini merasa puas dengan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada serentak.
Politikus kelahiran Surakarta ini juga menggarisbawahi, kunci sukses Pilkada serentak tidak hanya berada pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pemegang kepentingan lainnya. Harus ada peran aktif dari seluruh elemen masyarakat untuk mengawasi Pilkada di daerahnya masing-masing.

“Masyarakat harus ikut terlibat untuk mengawasi sekecil apa pun tahapan-tahapan yang ada. Sebab jika hanya Bawaslu yang mengawasi akan banyak celah kotor yang nantinya sulit terawasi,” tandasnya seraya menambahkan bahwa yang terpenting adalah kualitas Pilkada, bukan ramai atau tidaknya karena hal tersebut tidak ada indikatornya.

Arti penting Pilkada yang akan dilaksanakan di 101 daerah tahun 2017, terang Tjahjo, adalah pesta demokrasi masyarakat Indonesia untuk memilih para pemimpin yang amanah dan bertanggung jawab dalam menyusun kebijakan-kebijakan untuk masyarakat. Karena Pilkada serentak 2017 merupakan wujud pemerintah bersama DPR serta elemen masyarakat untuk mewujudkan Pilkada efektif dan efisien.

Penguatan Bela Negara

Sementara dalam soal penguatan bela negara yang belakangan ini sempat ramai kembali, Kementerian Dalam Negeri juga memiliki tugas dalam upaya penguatan bela negara, khususnya dari perspektif pembangunan daerah.  Tugas-tugasnya antara lain adalah pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman Pancasila, pelaksanaan UUD 45, pelestarian Bhineka Tunggal Ika dan pemeliharaan keutuhan NKRI.

“Kemendagri juga bertugas untuk melakukan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Tjahjo dalam paparannya saat menjadi pembicara Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di Aula Bhineka Tunggal Ika kantor Kemenhan Jakarta.

Kemudian, melakukan pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional serta nasional. Lalu penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu juga melakukan koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan pemerataan.

Satu hal yang penting dari penguatan bela negara dalam pandangan Tjahjo adalah perlu secara konsisten menyampaikan materi kebangsaan dan nilai-nilai ideologi Pancasila kepada masyarakat. Sebab, bela negara merupakan sebuah kebutuhan yang harus dimiliki seluruh elemen bangsa untuk mempertahankan kedaulatan NKRI mengingat tujuan bela negara adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Bela negara merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan segera. Karena, menurut dia kini banyak warga negara Indonesia yang meninggalkan dasar negara Indonesia tersebut. Makanya peran TNI dalam memberikan pemahaman ke masyarakat menjadi penting.

Menurut dia, bela negara tak selalu identik dengan wajib militer. Cara pembekalan dalam materi tersebut juga tak harus bergaya militeristik. Namun ke depannya, akan ada aturan yang menjadi payung hukum teknis bagi sipil yang ingin ikut dalam wajib militer.

“Kalau yang mau, masuk cadangan, ada di UU. Cadangan penting. Tapi, Kalau orang sipilnya, pemahaman bela negara. Jangan hanya hafal pancasila saja, tapi apa implementasi pancasila itu,” tutup Mendagri Tjahjo.

Tak Pernah Absen Membangun Pemerintahan yang Bersih

Dibawah kepemimpinan Tjahjo Kumolo, Kementerian Dalam Negeri terus melakukan berbagai perbaikan dan peningkatan untuk mendukung visi misi pemerintahan saat ini yang bertekad untuk tidak pernah absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.  Untuk mengetahui itu, berikut kutipan dari Menteri Dalam Negeri:

Mohon dijelaskan kebijakan dan agenda prioritas Kemendagri?

Kemendagri sebagai komponen utama dari pemerintahan Negara Indonesia, senantiasa menempatkan diri dalam upaya untuk mengintegrasikan segenap potensi dari seluruh provinsi dan kabupaten dan kota menjadi satu kekuatan kolektif nasional yang sinergis, berdaya juang dan berorientasi pada terwujudnya visi, misi dan program Kabinet Kerja masa bhakti tahun 2014-2019. Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kemendagri menggariskan kebijakan lembaga untuk mendukung terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang merata dan berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan berbasis pada sumberdaya aparatur yang professional dalam wadah NKRI.

Agenda prioritas apa saja yang dijadikan acuan dalam menyusun kerja lembaga?

Untuk mencermati itu semua, Kemendagri telah menetapkan kebijakan dan agenda prioritas sebagai acuan dalam menyusun kerja lembaga. Dari aspek kelembagaan, misalnya, Kemendagri telah menetapkan komitmen yang sungguh-sungguh untuk mengimplementasikan semangat reformasi birokrasi melalui restrukturisasi organisasi yang tidak hanya mengubah atau menyesuaikan nomenklatur jabatan, akan tetapi juga menyempurnakan substansi tugas dan fungsi serta sejumlah unit kerja yang ada.

Bisa dijelaskan apa saja?

Pertama, kami akan mengawal pembahasan bersama DPR RI atas PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota untuk disahkan menjadi Undang Undang sebagai satu bentuk konsistensi sikap dalam menempatkan kedaulatan rakyat melalui mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung yang disertai dengan perbaikan secara sistemik aspek penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Kedua, mengakselerasi pembahasan peraturan-peraturan sebagai tindak lanjut atas UU.Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, penyesuaian pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terutama setelah dibacakannya Putusan Mahkamah Konstitusi No.82/PUU/XI/2013 dan No.3/PUU-XII/2014 tanggal 23 Desember 2014, serta perangkat aturan terkait daerah-daerah yang bersifat khusus dan istimewa.

Kemudian yang ketiga, menindaklanjuti usulan 87 Rancangan Undang Undang kumulatif terbuka tentang pembentukan daerah otonom baru atas usul inisiatif DPR RI dengan cermat, proporasional serta berpedoman pada manajemen daerah transisi sebagaimana telah diatur secara tegas dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kalau dari aspek penyelenggaraan pemerintahan?

Dalam aspek ini, Kemendagri akan terus mendorong dan memfasilitasi terwujudnya pelayanan publik yang prinsipnya adalah menghadirkan Negara sedekat mungkin dengan masyarakat. Seperti misalnya dalam bidang perizinan, dibentuklah Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP. Di seluruh daerah. Kami bentuk juga Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan atau ‘Paten’ guna mereduksi hambatan hambatan birokratis.

Bagaimana dengan akuntabilitas dan transparansi tata kelola keuangan daerah?

Nah, untuk mendorong terwujudnya akuntabilitas dan transparansi tata kelola keuangan daerah, kami akan terus meningkatkan kerjasama dengan KPK dan PPATK dalam mengawal strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi. Terkait dengan itu, di kantor Kemendagri itu sudah dibuka Unit Layanan Administrasi, Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa serta Layanan Konsultasi Bagi Anggota DPRD dan Aparat Pemerintah Daerah. Kami terus berupaya agar beberapa unit ini terus semakin ditingkatkan efektifitasnya. Kami memahami bahwa tantangan di tahun ini semakin kompleks dan dinamis, meskipun berpijak dalam sudut pandang realistik namun Kemendagri tetap mengedepankan dan memperkuat semangat optimis, dalam artian secara obyektif masih banyak terdapat hal-hal yang perlu mendapatkan perbaikan dan penanganan serius, namun Kemendagri berkeyakinan dan optimis bahwa kebijakan dan agenda prioritas ini dapat dilalui dengan kerja keras dan kerja sama diantara seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota serta segenap rakyat Indonesia.

Bisa dijelaskan program utama yang dilaksanakan Kemendagri?

Utamanya adalah membangun tata kelola hubungan pemerintahan Pusat dan daerah yang barus efektif efisien mempercepat reformasi birokrasi dalam upaya memperkuat otonomi daerah dan menyerasikan program pembangunan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dalam penyusunan RAPBD. Harus dipahami bahwa membangun konektifitas sinergi antar daerah sangat penting dan sebagai Mendagri kami harus menjaga kemandirian kepala daerah untuk melakukan inovasi kebijakan pembangunan didaerahnya.

Kembali ke soal Pilkada, apa prinsip Pilkada serentak itu dikatakan sukses?

Tentunya kalau pelaksanaan Pilkada tidak ada politik uang, stabilitas terjaga, kampanye program yang baik sehingga masyarakat pemilih atau partisipasi pemilihnya maksimal dalam rangka memilih pemimpin di daerahnya yang amanah.

Baik Pak, dalam soal meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kemendagri, bagaimana?

Tentunya kami terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan terbuka, cepat dan tanpa pungutan yang tidak perlu. Sebagai Mendagri saya selalu mengingatkan jajaran Kemendagri untuk selalu memahami area rawan korupsi yang harus dihindari seperti perencanaan anggaran yang harus benar dan fokus, termasuk masalah dana hibah dan bantuan sosial harus tepat sasaran. Jangan main main dengan uang dalam penempatan jabatan aparatur pemerintahan di semua tingkatan dan harus hati hati pada masalah restribusi dan pajak daerah-. Karena itu harus digunakan e planning dalam setiap proses agar transparan dan tidak membuka peluang penyelewengan. Sebagai aparat pemerintahan dari Pusat dan daerah dalam mengambil kebijakan aspek pemerataan harus dikedepankan demi pemerataan dan percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Tujuh Pegangan di 2017

Memasuki tahun 2017 Kementerian Dalam Negeri semakin serius memacu kinerja. Dalam Rapat Koordinasi di awal tahun, kementerian ini mengukuhkan tujuh pegangan yang menjadi pedoman kementerian ini dalam berkiprah. Seperti disampaikan Sekretaris Jendral Kemendagri, Yuswandi A Temenggung dalam acara rapat koordinasi tersebut, ketujuh poin pokok itu adalah pertama, segera bergerak cepat dan antisipasi kalau ada gelagat perkembangan dinamika yang muncul. Kedua, pola kerja harus diubah, tidak terjebak pada rutinitas, dan kurangi hal-hal yang bersifat administrasi serta seremonial. Harus ada terobosan dan inovasi.
Ketiga, pekerjaan tidak berorientasi pada prosedur, namun lebih pada hasil kerja dan manfaatnya. Keempat, cermati dan kaji regulasi di semua lingkup, mulai dari undang-undang sampai surat edaran menteri. Prioritaskan untuk memangkas, hapus dan perbaharui aturan-aturan tersebut.

“Hapus dan perbaharui regulasi yang tidak sesuai agar proses pengambilan putusan bisa dilakukan dengan cepat,” kata Sekjen Yuswandi.
Kelima, agendakan secara periodik untuk turun ke bawah melakukan pengecekan program di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Keenam, setiap keputusan dan program yang diambil harus ada koordinasi antarkementerian/badan dan pemerintah daerah (Pemda), terutama sinergi ditjen/badan.

Ketujuh, tingkatkan kualitas kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan publik. Misal permudah birokrasi, lalu sederhanakan program kegiatan yang langsung pada pokok masalah, yaitu apa yang dikerjakan dan hasilnya bisa langsung dirasakan masyarakat, pemda, dan kementerian/lembaga.

“Kalau memang mau adakan program untuk nelayan, harus kongkrit. Misal bantuan jaring untuk nelayan, sekian banyak. Jangan ada lagi program yang namanya, peningkatan kapasitas nelayan, ini tidak jelas,” tutur Mendagri Tjahjo memberikan arahan.

Sisi Lain Tjahjo, Dari Gitar Hingga Barang Antik

Meski berkutat dalam persoalan politik dan pemerintahan yang cenderung terkesan serius, tak berarti Tjahjo juga merupakan figur yang serius. Ada ruang dan sisi dimana dia juga bisa menjadi dirinya sendiri yang cuek dan familiar serta memiliki hobi yang jauh dari hobinya kebanyakan para pejabat. Berikut ini beberapa sisi menarik seorang Tjahjo yang dicatat oleh para wartawan peliput di Kementerian Dalam Negeri dan kemudian menuangkannya dalam buku berjudul “Kisah dari Merdeka Utara”.

Cueknya Pak Menteri
Salah satu hobi Tjahjo adalah makan. Menu makanan yang paling digemarinya adalah sop kambing dan nasi kebuli. Lantaran hobinya itu, jarang sekali ia mau menyantap hidangan yang sudah disediakan misalnya oleh pemerintah provinsi atau kabupaten, jika ia tengah berkunjung ke daerah.

Tjahjo selalu mencari sendiri rumah atau tempat makan di setiap kunjungannya. Dan menariknya, rumah atau tempat makan yang dicarinya tak selalu harus restoran besar. Ia bahkan sering makan di pinggir jalan. Yang penting, tempat makan itu memang terkenal di daerah tersebut.

Contohnya, usai melakukan Sidak ke kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Batam pada Februari 2015 lalu, Tjahjo ditemani Wakil Gubernur Kepulauan Riau, meluncur ke sebuah tempat. Bukan ke sebuah restoran kelas wahid di kota itu. Ia malah masuk ke sebuah ruko kecil, hanya ada beberapa baris meja, dan kipas angin. Menunya, kebanyakan ikan, dan ayam goreng. Praktis, beberapa orang tak kebagian tempat makan. Tjahjo cuek saja menyantap makanannya. Padahal udara cukup pengap dan lumayan panas. Apalagi dalam ruangan. Ia harus menyeka wajahnya yang berkeringat dengan tisu.

Kisah lain, saat Tjahjo berkunjung ke Surabaya, ia tiba-tiba berhenti di sebuah warung bakso sederhana di pinggir jalan. Ia cuek menyantap baso desak-desakan dengan pembeli lain.

Belum Pernah Main Golf

Golf, adalah olahraga kaum berduit atau orang terkenal. Biasanya yang gemar main golf itu adalah pengusaha atau pejabat. Tapi ternyata ada pejabat negara yang seumur hidupnya tak pernah main golf. Salah satunya, Tjahjo. Hal itu diakuinya saat mengundang para wartawan makan di sebuah rumah makan di Jatinangor, Sumedang di sela kunjungan kerja di IPDN.

Ia banyak bercerita. Salah satunya tentang kisah tak pernah main golf seumur hidup. Katanya, pernah suatu ketika, awal-awal jadi menteri dapat undangan untuk membuka turnamen golf. Sontak ia kaget. Sebab seumur hidupnya ia belum pernah mengayunkan stick golf. Bahkan ia buta sama sekali tentang olahraga mahal itu. Istilahnya pun tak tahu. Undangan itu pun ditolaknya.
Kejadian menarik lainnya soal golf terjadi saat ia menginap di hotel yang bersisian dengan lapangan golf. Tiba-tiba pengelola hotel menghampiri. Ia ternyata sudah disiapkan seperangkat alat main golf. Pengelola hotel menyangkanya ia gemar main golf. Ia pun menolak tawaran main golf dari pengelola hotel.

“Bagi saya golf adalah olahraga mahal. Lebih baik uangnya buat kuliner saja, buat beli sop kambing atau nasi padang. Lebih mengenyangkan,” ujar Tjahjo ketika itu.

Dekat dengan Wartawan
Salah satu kebiasaan Tjahjo yang disukai para wartawan adalah mentraktir makan. Setiap meliput kunjungan kerja ia keluar daerah, pasti orang nomor satu di Kemendagri itu akan ajak makan atau ngopi.

Dan wartawan yang diajak makan atau ngopi bareng, selalu diajak pula duduk satu meja. Begitu pun ketika usai menghadiri acara di Jakarta, hobi mentraktir wartawan juga sering dilakukan. Menariknya, ia mentraktir wartawan bisa dimana saja. Di warung kopi pinggir jalan pun jadi.

Ngobrol Via Medsos  
Kedekatannya dengan wartawan memang tak disangsikan lagi, ia bahkan bersedia ikut masuk sebagai anggota group BBM yang dibentuk oleh inisiatif para kuli tinta yang biasa meliput Kemendagri. Lewat layanan blackberry messenger, para kuli tinta saling berbagi informasi, bahkan sekadar ngobrol ngalor ngidul di grup wartawan tersebut. Kian ramai pembicaraan di group, karena Tjahjo kerap ikut nimbrung.

Ia juga pernah membagikan doa yang selama ini selalu ia lafadz-kan: “Allah atau Tuhan: Bersamaku, membimbingku, menolongku. Ya Allah, Tuhanku, aku yakin dapat sukses sehat berkat bimbingan dan pertolonganMu. Ya Allah, Tuhanku aku yakin dapat sukses dan sehat berkat bimbingan dan pertolonganMu -Amin,” tutur Menteri Tjahjo dalam pesannya. Katanya doa ini untuk semua. Bagi yang beragama Islam diakhiri baca Al Fatihah. Bagi agama lain menyesuaikan. “Insya Allah pasti berhasil apa yang kita inginkan,” katanya.

Pandai Memetik Gitar

Selain lihai meracik strategi politik, Tjahjo pintar memetik gitar. Bahkan, dalam sebuah perbincangan santai dengan wartawan, ia pernah mengungkapkan jika dirinya punya seperangkat alat musik band.

Kolektor Keris, Barang Antik, dan Batu Akik

Hobi unik Tjahjo adalah mengkoleksi barang-barang yang antik. Seperti keris yang berusia ratusan tahun, batu akik dan mulia.

Jarang Pakai Mobil Dinas

Tjahjo mungkin salah satu menteri yang agak unik di jajaran kabinet kerja Jokowi-Jusuf Kalla. Ia jarang sekali pakai mobil dinas menteri. Ia lebih sering pakai mobil Toyota Innova miliknya.

Sejak pertama jadi Mendagri, mobil dinasnya Toyota Camry Royal Saloon jarang dipakainya. Ada sebuah pemandangan menarik ketika Tjahjo menghadiri acara Musyawarah Nasional Asosiasi Pemerintahan Provinsi seluruh Indonesia (APPSI) di Makassar, Sulawesi Selatan. Deretan mobil yang dipakai para gubernur, semua mobil mewah. Kebanyakan membawa Alphard. Tapi diantara deretan mobil mewah itu terselip mobil Toyota Innova dengan plat nomor RI-20. Itulah mobil yang dipakai Tjahjo.

Ingin Meninggal Dalam Tugas

Usai Tjahjo menutup acara Musyarawah Besar Masyarakat Adat Batak yang digelar di tepi Danau Toba. Bupati Tapanuli Utara, Nikson Nababan yang menyertai kunjungan Mendagri, mengajak untuk makan sore. Di sebuah rumah makan, Tjahjo menuturkan banyak hal kepada Nikson dan para pewarta. Salah satunya, ia sangat ingin meninggal saat menjalankan tugas. Entah meninggal di perjalanan, atau ketika sedang tugas berkunjung ke daerah. (Men’s Obsession/Giatri)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.