Medan, Obsessionnews.com — Sengketa pertanahan merupakan momok bagi banyak hal. Stabilitas keamanan menjadi terganggu karena sengketa pertanahan, investasi menjadi terhambat serta banyak terjadi ketidakpastian dalam kepemilikan tanah.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil mengatakan penanganan dan penyelesaian sengketa pertanahan sudah menjadi perhatian khusus Presiden Joko Widodo.
“Setiap Rapat Terbatas, kasus sengketa tanah menjadi bahasan untuk diselesaikan,” kata Sofyan A. Djalil saat bertemu dengan jajaran Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Sumatra Utara di Medan sebagaimana dalam siaran pers, Rabu (29/7/2020).
Sengketa tanah memang seperti benang kusut, serta melibatkan banyak pemangku kepentingan. Oleh karenanya sengketa harus diurai sehingga diketahui duduk permasalahan dan mendapatkan solusi penyelesaian.
“Sengketa tanah yang terjadi pada PTPN II sudah berlangsung hingga 20 tahun dan Presiden sudah menyoroti kasus sengketa ini. Untuk itu kita perlu menggandeng semua pihak baik Kejaksaan Agung, Kementerian BUMN, Tentara Nasional Indonesia serta Gubernur Sumatra Utara,” tambah Sofyan A. Djalil.
Menteri ATR/Kepala BPN juga mengungkapkan bahwa sengketa pertanahan bisa selesai dengan cara mendaftarkan seluruh tanah di wilayah Indonesia. Ia menargetkan bahwa hal itu dapat direalisasikan pada tahun 2025.
“Daerah-daerah yang rawan sengketa segera dipercepat pendaftaran tanahnya dan jika sengketa pertanahan bisa kita selesaikan, citra Kementerian ATR/BPN jadi lebih baik,” kata Menteri ATR/Kepala BPN.
Kinerja Kementerian ATR/BPN dalam mendaftarkan tanah di seluruh Indonesia, dalam tiga tahun terakhir, mendapat apresiasi dari banyak pihak. Menteri ATR/Kepala BPN mengakui bahwa sertipikat tanah yang dihasilkan melalui PTSL sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat.
“Namun, saat ini ada juga Kantor Pertanahan yang masih memiliki tunggakan pekerjaan. Pada masa pandemi, ini harus menjadi fokus agar diselesaikan. Jika memang ada berkas yang tidak bisa diproses, bisa kita kembalikan ke pemohon. Ikuti filosofi ular, yang tidak mau menyambar sembarang mangsa untuk makan. Ular memilah mana mangsa yang bisa ditelan dan tidak,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN.
Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Menteri ATR/Kepala BPN mendorong agar Kepala Kantor Pertanahan bekerja secara maksimal. Ia meminta bahwa para Kepala Kantor Pertanahan terus menjalin silaturahmi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda.
“Jika ada salah satu Kepala Kantor Pertanahan yang dikriminalisasi akan saya bela. Namun, jika ada seseorang yang menjadi bagian dari masalah, akan diberikan sanksi,” kata Sofyan A. Djalil.
Pada kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN bidang Pengadaan Tanah, Arie Yuriwin mengungkapkan bahwa kegiatan pengadaan tanah di Tol Trans Sumatra terus menunjukkan kemajuan.
“Pengadaan tanah Tol Trans Sumatra terus berprogres di empat ruas. Selain itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan membuka food estate di Humbang Hasundutan. Ada kebutuhan tanah seluas 500 ha, yang akan dikeluarkan dari Area Penggunaan Lain (APL). Kementerian ATR/BPN siap membantu penyertipikatannya, dimana 115 hektare akan dipergunakan untuk hutan sosial,” kata Arie Yuriwin.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Sumatra Utara, Dadang Suhendi pada kesempatan yang sama mengatakan bahwa jajaran Kanwil BPN Provinsi Sumatra Utara beserta Kantor Pertanahan terus melakukan perbaikan dalam hal pelayanan kepada masyarakat serta pelaksanaan program prioritas Kementerian ATR/BPN.
“Saat ini, kami sedang mengobarkan semangat untuk berubah dengan semboyan “JITU” yaitu Jujur, Ikhlas serta Tuntas,” ujar Kakanwil BPN Provinsi Sumatra Utara.
Selain Jajaran Kepala Kantor Pertanahan se-Sumatra Utara, kegiatan ini diikuti juga oleh Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN bidang Penanganan Sengketa Konflik Tanah dan Ruang, Hary Sudwijanto, dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat Yulia Jaya Nirmawati. (Has)
