Terjemahan : “East is Red”
Oleh: Dennis Ignatius *
“Timur adalah Merah! ASEAN mungkin juga menggantung logo di bendera China untuk mencerminkan kenyataan baru ini.”
KETERGANTUNGAN YANG BERLEBIHAN PADA CHINA UNTUK INVESTASI DAN PERDAGANGAN DAN PENGKHIANATAN POLITISI KORUP SEKARANG MENJADIKAN ASEAN BENAR-BENAR RENTAN TERHADAP HEGEMONI CHINA, TULIS DENNIS IGNATIUS.
Pada puncak Revolusi Kebudayaan, ” The East is Red,” menjadi lagu kebangsaan de facto dari Republik Rakyat Cina. Komposer tersebut, yang dilaporkan seorang petani dari provinsi Shaanxi, tentu saja, tidak tahu bahwa nyanyiannya sebenarnya adalah pertanda hal-hal yang akan datang.
Sekitar 50-sesuatu tahun kemudian, “The East is Red” lebih dari sekedar lagu lama; Ini telah menjadi realitas politik dan ekonomi yang menggelisahkan.
Tiongkok sudah pasti datang jauh-jauh dari hari-hari Revolusi Kebudayaan. Saat ini, ini adalah raksasa ekonomi dan politik yang besar dengan ambisi regional dan global yang sama besar. Para pemimpin barunya telah lama meninggalkan lapisan kerendahan hati dan penghormatan terhadap kebaikan diplomasi yang diadopsi saat berusaha mendapatkan penerimaan di wilayah tersebut.
Penguasa baru China sekarang fokus pada pencarian hegemoni daerah yang berpikiran tunggal sebagai langkah pertama dalam pencarian supremasi global mereka.
Jejak ekonomi raksasa
Tidak ada yang lebih baik menggambarkan ambisi China daripada strategi investasi regionalnya yang hiruk pikuk. Bila dilihat secara keseluruhan, proyek investasi yang tersebar di seluruh wilayah melukiskan gambaran sebuah negara yang bertekad untuk menggunakan kekayaan dan pengaruhnya secara ekonomi untuk mendominasi wilayah ini secara meyakinkan.
Pertimbangkan, misalnya, ambisius “One Belt, One Road” atau Prakarsa Jalan Sutera Baru yang, di antara tujuan lain, bertujuan untuk memposisikan China sebagai pusat seluruh wilayah.
Dilucuti dari semua kelembak, ini benar-benar strategi neo-merkantilis untuk membuka pasar bagi kelebihan kapasitas industri China, menjadikan yuan pilihan mata uang internasional Asia, dan memperkuat dominasi ekonomi China di kawasan ini.
Dalam menjalankan ambisinya, perusahaan negara China saat ini terlibat dalam serangkaian proyek infrastruktur yang mengejutkan, terutama proyek kereta api, di Myanmar, Laos, Kamboja, Thailand, Malaysia dan Indonesia.
China juga membangun pelabuhan laut dalam di Myanmar yang akan memberikan akses langsung ke Samudera Hindia. Proyek tersebut juga melibatkan pembangunan jaringan pipa minyak, yang akan memungkinkan minyak mentah Timur Tengah dikirim ke Myanmar dan kemudian diangkut darat ke China, melewati Selat Malaka. Sepertiga dari semua investasi asing asing sudah berasal dari China.
Di Laos, investasi China sudah melebihi US $ 31 miliar, jumlah yang lebih besar dari PDB negara tersebut. China juga membangun, membiayai dan meluncurkan satelit komunikasi Laos saja. Di negara tetangga Kamboja, perusahaan China benar-benar mendominasi zona ekonomi khusus negara tersebut.
Singapura, pada gilirannya, menjadi tuan rumah bagi lebih dari 7.500 perusahaan China; Statusnya sebagai pusat perbankan dan keuangan di Asia Tenggara semakin bergantung pada rencana ekonomi regional China.
Di Indonesia, China mungkin sudah menjadi investor asing terbesar jika investasi melalui anak perusahaan yang berbasis di negara lain diperhitungkan. Badan Koordinasi Penanaman Modal memperkirakan akan memperoleh investasi China senilai US $ 30 miliar pada 2016, meningkat dua kali lipat menjadi US $ 60 miliar pada tahun berikutnya.
Bandar Malaysia – ibukota regional baru China
Malaysia, rentan, terpapar dan matang untuk dieksploitasi sebagai konsekuensi skandal 1MDB masif, ditetapkan sebagai permata di mahkota agenda regional ambisius China. Sebagai imbalan atas bailout China, aset nasional yang signifikan dan kontrak yang menguntungkan diserahkan ke China dalam serangkaian transaksi yang suram.
Perkeretaapian China telah mendapatkan proyek kereta api pelacakan Gerbang Gemuk-Johor Baru senilai RM7.13 miliar (US $ 1.71 miliar) dan proyek kereta api East Coast senilai RM55 miliar (US $ 13.2b) dan merupakan peluncur untuk RM60 Miliar (US $ 14.4b) Proyek Kereta Api High Speed Kuala Lumpur-Singapura juga.
Dan ini terjadi setelah China dianugerahi proyek Gateway Malaka di Malaka senilai RM43 miliar (pelabuhan laut dan taman laut) dan kontrak utama untuk paket pertama proyek Jembatan Penang kedua (jembatan terpanjang di Asia Tenggara).
Kita harus bertanya-tanya apakah seseorang di suatu tempat sedang memimpikan proyek-proyek ini hanya untuk keuntungan China. Adakah kesepakatan rahasia yang memberi China kunci pada semua proyek mega-infrastruktur di Malaysia?
Tangkapan terbesar dari semuanya, bagaimanapun, diharapkan menjadi proyek Bandar Malaysia, sebuah monumen kolosal untuk ketamakan dan keangkuhan. Dengan nilai pengembangan bruto yang diharapkan sebesar RM160 miliar (US $ 38,36 miliar), kota ini akan menampilkan kota bawah tanah terbesar di dunia, pusat perbelanjaan, taman hiburan dalam ruangan, pusat keuangan serta area RM8.3 miliar (US $ 1.9b) Kantor pusat China Railway.
Setelah selesai, kota ini akan mengubah ibu kota Malaysia menjadi stasiun kereta api Cina yang paling mengesankan di sepanjang Jalur Besi yang menghubungkan Beijing dengan Singapura.
Orang-orang Malaysia belum terbangun dengan monstrositas yang disisipkan pada mereka.
Bandar Malaysia, yang akan biaya hampir empat kali melaporkan biaya Putrajaya, ibukota administratif bangsa, akan mendistorsi pasar properti, menambah kemacetan lalu lintas sudah tak tertahankan kota, mengurangi livability kota dan melihat pengenalan ribuan pekerja RRC, kontraktor Dan staf.
Tidak diragukan lagi banyak ruang perumahan dan kantor di Bandar Malaysia juga akan diambil oleh warga negara RRC, sudah kehadiran yang berkembang di pasar properti lokal.
Secara keseluruhan, ini adalah proyek kronik keterlaluan yang dirancang untuk memberi keuntungan bagi para kroni, baik lokal maupun asing, dengan mengorbankan orang Malaysia biasa. Ini melayani kepentingan China jauh lebih banyak daripada melayani Malaysia.
Dan akan sangat naif untuk percaya bahwa investasi besar semacam itu tidak akan diterjemahkan ke dalam kontrol politik dan ekonomi yang signifikan terutama mengingat kurangnya transparansi hampir sebagian besar proyek ini. Pada tingkat ini, Malaysia mungkin mendapati dirinya terasing menjadi status satrapy dalam tatanan Cina yang sedang berkembang dengan Bandar Malaysia ibukota regional China yang baru.
Ketergantungan ASEAN terhadap perdagangan dengan China
China juga mendominasi perdagangan regional; Telah menjadi mitra dagang terbesar ASEAN selama tujuh tahun berturut-turut terakhir dengan perdagangan tumbuh pada tingkat tahunan sebesar 18,5 persen. Tahun lalu perdagangan China-ASEAN senilai US $ 472 miliar. Diperkirakan akan mencapai US $ 1 triliun pada tahun 2020. Bilateral, Malaysia, Indonesia, Thailand, Myanmar, Singapura, Vietnam dan Laos menghitung China sebagai mitra dagang terbesar mereka.
Sekali lagi, posisi ekonomi komandan seperti itu ditambah dengan kontrol kritis atas aset infrastruktur nasional di seluruh wilayah oleh perusahaan negara dari satu negara niscaya akan diterjemahkan ke dalam pengaruh, kekuasaan dan kontrol yang tak tertandingi.
Negara-negara ASEAN sudah begitu bergantung pada China karena kemakmuran ekonomi mereka sehingga mereka tidak memiliki ruang kosong di sebagian besar masalah yang mempengaruhi China. Hal yang sama dapat dikatakan dari banyak perusahaan dan perusahaan bisnis di kawasan ini. Bahkan institusi akademik dan think tank di kawasan ini sebagian besar menghindari komentar kritis terhadap China karena takut dikunci dari jaring akademis, pertukaran, hibah dan konferensi akademis yang menguntungkan.
Menemukan penyebab bersama dengan para otokrat dan politisi korup Penguasa
China juga telah difasilitasi oleh bangkitnya pemimpin-pemimpin yang tidak liberal di wilayah yang bergantung pada China untuk mendapatkan dukungan dan perlindungan dalam menghadapi pergolakan internasional dan ketidakpopuleran domestik.
Beijing telah, misalnya, lama mendukung junta militer di Myanmar sementara mengamankan akses ekonomi istimewa itu sendiri. Ini juga merupakan sekutu setia Thailand junta sementara pemimpin Malaysia, dihadapkan pada skandal yang sedang diselidiki oleh beberapa yurisdiksi internasional untuk korupsi dan pencucian uang, secara teratur ditampilkan di Beijing sebagai teman khusus.
Memang, Perdana Menteri Najib Razak melakukan kunjungan lagi ke Beijing pada akhir Oktober dan awal November – keenam sejak menjadi perdana menteri pada tahun 2009. Kunjungan tersebut akan mengubah Malaysia secara meyakinkan menjadi orbit China.
Tidak mengherankan juga, Beijing juga mendukung kampanye pembunuh Presiden Filipina Rodrigo Duterte melawan para pelaku obat bius pada saat dia menghadapi kecaman internasional atas tindakannya.
ASEAN secara efektif dinetralkan
Secara keseluruhan, ketergantungan ekonomi dan politik yang berkembang di China juga telah memberi China keunggulan atas file Laut China Selatan.
Malaysia, misalnya, sangat takut menyinggung China sehingga secara teratur berusaha mengatasi serangan gigih China ke perairannya dan pelecehan terhadap nelayan Malaysia. Sementara orang China secara agresif menekan klaim mereka, duchers Malaysia dan berpura-pura bahwa “hubungan istimewanya” dengan China akan tetap aman dari ambisi China.
Filipina, setelah memenangkan sebuah kemenangan penting di Den Haag, sekarang tampaknya telah dengan ceroboh menyia-nyiakan keuntungannya untuk hubungan yang lebih baik dengan Beijing (dan mungkin dengan bodohnya membujuk orang Amerika).
Istilah Beijing untuk pemulihan hubungan dengan Manila mungkin akan mahal bagi Filipina.
Dalam sebuah laporan Xinhua yang dikeluarkan pada malam kunjungan Duterte ke China baru-baru ini, dinyatakan dengan tegas bahwa apa yang harus dilakukan Duterte untuk mendapatkan kembali bantuan Beijing: meninggalkan “kasus arbitrasi Laut China Selatan yang lucu yang dibawa oleh pendahulu Duterte melawan China … hindari Keistimewaan pendahulunya berkolusi dengan para penghalang dari luar [baca AS] dan membuat provokasi yang tidak perlu [baca menantang klaim China]. ”
Kemudian ditambahkan bahwa Filipina harus menerima dialog dan negosiasi mengenai konfrontasi, dengan mudah melihat fakta bahwa China adalah agresor, bukan Filipina.
Implikasinya cukup jelas baik untuk Filipina maupun negara-negara Asia Tenggara lainnya: hubungan baik dengan China harus didasarkan pada penerimaan klaim maritim Beijing, sebuah akhir untuk menutup kerjasama militer dengan AS dan sebuah komitmen untuk terlibat dalam hal yang tidak berarti dan terbuka. Dialog yang memungkinkan China berpura-pura menjadi aktor internasional yang bertanggung jawab.
ASEAN, yang dibentuk untuk memanfaatkan kekuatannya sebagai sebuah kelompok ketika berhadapan dengan kekuatan yang lebih besar, kini membuktikan dirinya tidak berfungsi dengan baik dalam menghadapi China.
Bersikeras bahwa perselisihan teritorial harus diselesaikan secara bilateral (di mana ia dapat memanfaatkan keuntungan asimetrisnya secara maksimal), China, dengan bantuan kuasanya, Kamboja dan Laos, berhasil menghalangi usaha ASEAN untuk mengambil teguh pendirian mengenai masalah ini.
Yang mengherankan, Sekretaris Luar Negeri Filipina menyebut bencana Vientiane sebagai “kemenangan bagi ASEAN.” Jika itu adalah kemenangan, seperti apakah kekalahan itu?
Bagaimanapun, hanya yang paling mudah tertipu akan percaya bahwa China benar-benar tertarik pada negosiasi, bilateral atau sebaliknya; Itu hanya membeli waktu sementara itu mengubah fakta di lapangan dan militeristik posisinya di Laut Cina Selatan.
Dengan tetap diam, waffling dan berpura-pura bahwa entah bagaimana China terbuka untuk negosiasi, ASEAN hanya menyetujui pengambilalihan China di seluruh Laut Cina Selatan. Hal ini juga membuktikan elang di Beijing benar bahwa taktik lengan yang kuat berhasil, bahwa ASEAN tidak memiliki keberanian untuk berdiri di Beijing.
Saksi juga keheningan kehati-hatian para pemimpin ASEAN sehubungan dengan kebijakan AS yang menantang keras ancaman China untuk memberlakukan zona eksklusi di Laut Cina Selatan. Meskipun para pemimpin ASEAN terlalu tak berdaya untuk mengakuinya, angkatan laut AS sekarang adalah negara yang menghalangi penguasaan Cina Laut Cina Selatan secara de facto.
Alih-alih menunda-nunda satu-satunya negara yang dapat membantu menjaga kawasan ini tetap terbuka dan bebas, seperti yang Presiden Duterte lakukan di Filipina baru-baru ini, para pemimpin ASEAN harus meningkatkan usaha AS dengan menegaskan bahwa China menunjukkan ketulusannya sendiri dengan melakukan kode etik yang berarti, menghormati Keputusan Hague baru-baru ini, dan menghentikan militerisasi pulau-pulau yang disengketakan.
Tapi, tentu saja, China telah benar-benar mengkonstruksikan ASEAN bahwa tindakan semacam itu sekarang tidak terpikirkan.
Kemenangan Kerajaan Tengah
Lebih dari 40 tahun yang lalu, para pemimpin Asia Tenggara memiliki firasat buruk tentang China. Bahkan saat mereka pindah untuk menormalkan hubungan dengan China, mereka tahu bahwa tidak akan ada yang normal dalam berurusan dengan China. Meski begitu, mereka berharap bisa menjalin hubungan ekonomi yang erat dengan China tanpa diliputi olehnya. Mereka juga merasa yakin bahwa mereka bisa mengandung ambisi China dalam keseimbangan kekuatan regional.
Jelas mereka meremehkan Kerajaan Tengah dan merampas penerus mereka sendiri.
Ketergantungan yang berlebihan pada China untuk investasi dan perdagangan dan pengkhianatan politisi korup sekarang menjadikan ASEAN benar-benar rentan terhadap hegemoni China.
Timur adalah Merah! ASEAN mungkin juga menggantung logo di bendera China untuk mencerminkan kenyataan baru ini.
Dennis Ignatius bertugas di London, Beijing dan Washington dan merupakan duta besar Malaysia untuk Cile, Argentina dan Kanada.
*) Penulis bertugas di London, Beijing dan Washington dan merupakan duta besar Malaysia untuk Cile, Argentina dan Kanada
