Selasa, 5 Maret 24

Timnas AMIN Tanggapi “Dirty Vote”, Film Dokumenter tentang Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Timnas AMIN Tanggapi “Dirty Vote”, Film Dokumenter tentang Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
* Timnas AMIN Tanggapi “Dirty Vote”, Film Dokumenter tentang Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Obsessionnews.com – Tiga ahli hukum tata negara, yakni Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari tampil di film dokumenter Dirty Vote. Mereka secara terang benderang mengungkapkan kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Bahwa memang telah terjadi kecurangan yang luar biasa. Sehingga Pemilu ini tidak bisa dianggap baik-baik saja.

 

 

Baca juga: Bawaslu Petakan TPS Rawan di Pemilu 2024, 7 Indikator Terbanyak Ini yang Terjadi

 

 

 

 

 

Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) memberikan tanggapan soal penayangan Dirty Vote.  Timnas AMIN mengungkapkan Dirty Vote memberikan pendidikan kepada masyarakat bagaimana politisi kotor telah mempermainkan publik hanya untuk kepentingan golongan dan kelompok mereka.

 

“Kami melihat semua rencana kecurangan Pemilu ini tidak didesain dalam semalam, juga tidak didesain sendirian. tetapi terencana dengan baik dan butuh waktu yang tidak sebentar dan dana yang sangat besar,” kata Jubir Timnas AMIN Iwan Tarigan dalam keterangan tertulis yang diterima Obsessionnews.com, Senin (12/2/2024).

 

Timnas AMIN menduga desain kecurangan yang sudah disusun bersama sama  ini akhirnya jatuh ke tangan satu pihak, yakni pihak yang sedang memegang kunci kekuasaan di mana ia dapat menggerakkan aparatur dan anggaran.

 

Dari film dokumenter ini masyarakat bisa melihat bagaimana penguasa kotor, culas dan tidak beretika mempermainkan  demokrasi, hukum dan mengatur semuanya baik eksekutif, pemerintah daerah, kepala desa, Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Komisi Pemberantasan Korupsai (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Kepolisian untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kelompoknya.

 

“Kami meminta agar masyarakat menghukum penguasa atas perilaku mereka pada tanggal 4 Februati 2024. Dan kita harus menyelamatkan demokrasi dan Indonesia dari tangan-tangan politisi kotor, jahat dan culas,” tegas Iwan.

 

Sinopsis Film “Dirty Vote”

 

Film Dirty Vote yang dirilis pada 11 Februari 2024 ini merupakan karya sutradara Dandhy Dwi Laksono. Durasi film ini sekitar 1,5 jam dan sudah ditonton 500 ribu penonton pada setengah hari pertama perilisannya. Film ini berisi kritik atas sistem demokrasi dan Pemilu di Indonesia untuk kondisi terakhir khususnya jelang Pemilu 14 Pebruari 2024.

 

Dirty Vote menampilkan tiga pakar hukum tata negara, yaitu Dr Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Dr Feri Amsari dari Universitas Andalas, dan Dr Zainal Arifin Mochtar dari UGM. Mereka menjelaskan berbagai kelemahan, manipulasi politik, dan kecurangan yang terjadi dalam sistem Pemilu di Indonesia.

 

Film ini bertujuan meningkatkan kesadaran publik tentang masalah-masalah mendasar dalam demokrasi dan Pemilu di Indonesia. Manipulasi politik, penyalahgunaan kekuasaan, serta mobilisasi birokrasi tampaknya telah menjadi hal yang lumrah. Hal ini perlu segera diperbaiki untuk menjamin terselenggaranya Pemilu yang jujur dan berintegritas.

 

Potret Masalah Demokrasi dan Pemilu

Data penyelewengan dana desa serta distribusi bantuan sosial menjelang Pemilu meningkat tajam. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa bantuan-bantuan tersebut dimanfaatkan untuk mendulang suara Pemilu, bukan semata-mata demi kesejahteraan rakyat.

 

Serupa dengan itu, banyak pejabat yang diduga menyalahgunakan kewenangan dan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye pemilu. Contohnya penggunaan pesawat militer dan mobil dinas untuk keperluan kampanye. Padahal menurut aturan, pejabat negara yang terlibat kampanye politik harus cuti dan tidak boleh memanfaatkan fasilitas negara.

 

Hal lain yang disoroti adalah rendahnya independensi lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu seperti KPU dan Bawaslu. Lembaga ini sering dituduh hanya menjadi corong kepentingan penguasa dan tidak bersikap netral serta independen. Misalnya dalam hal verifikasi partai politik tertentu atau penanganan pelanggaran kampanye. Independensi MK yang notabene berperan sebagai pengawal demokrasi juga dipertanyakan lantaran ada konflik kepentingan Ketua MK dalam beberapa kasus Pemilu.

 

Kritik Senada soal Demokrasi

Dalam film ini juga dikritik mobilisasi massal oleh kepala desa yang menuntut revisi UU Desa agar dana desa ditingkatkan. Hal ini diduga sekadar memanfaatkan momentum politik menjelang Pemilu untuk mencari keuntungan pribadi dan kelompok.

 

Pemerintah juga dikritik karena diduga menggunakan bantuan sosial (bansos) sebagai alat politik menjelang Pemilu. Distribusi bansos sering kali tidak tepat sasaran dan hanya dimaksudkan sebagai strategi populis untuk meraih dukungan.

 

Fakta lain yang disoroti adalah banyaknya menteri dan pejabat pemerintahan yang diduga terlibat kampanye, meski seharusnya mereka bersikap netral sebagai pelayan publik. Bahkan Presiden Joko Widodop (Jokowi) pun dituduh ikut berkampanye dengan menggunakan fasilitas kenegaraan seperti mobil presiden, meskipun hal itu jelas-jelas melanggar aturan.

 

Intrik dan Konflik Kepentingan

Dalam film ini Ketua MK Anwar Usman menjadi sorotan karena dianggap memberi perlakuan istimewa pada perkara perubahan syarat usia calon presiden. Ia diduga memiliki konflik kepentingan karena keponakannya mencalonkan diri sebagai cawapres. Selain itu ada indikasi transaksi politik di balik putusan MK ini.

 

Contoh lain ketidaknetralan lembaga peradilan juga ditunjukkan oleh sikap MA yang menolak putusan MK terkait syarat calon presiden. Ketua MA diduga hanya mempertahankan kepentingan politik tertentu. Fakta ini memperlihatkan lemahnya checks and balances antar lembaga tinggi negara.

 

Demokrasi yang Sehat dan Berkualitas

Secara keseluruhan film ini mengkritisi masalah-masalah mendasar dalam sistem demokrasi dan Pemilu di Indonesia. Banyak sekali terjadi kecurangan dan manipulasi demi kepentingan politik tertentu. Pelembagaan demokrasi yang berkualitas hanya bisa tercapai melalui kesadaran kritis dari segenap elemen bangsa. Komitmen untuk membersihkan sistem Pemilu dari politik uang dan kecurangan perlu terus ditingkatkan. Film-film seperti ini penting artinya untuk merangsang dialog publik guna memperbaiki sistem politik dan Pemilu yang lebih berintegritas. (red/arh)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.