Pontianak, Obsessionnews – Kepala Pusat Studi Perbatasan, DR Ir Ida Rochmawati, mengatakan berdasarkan hasil penelitian belum lama ini, ditemukan jika terdapat kurang lebih 79 kebijakan yang kontra produktif, selain itu dari perbatasan pula terjadi loss kapital dalam transaksi perdagangan dengan negara tetangga hingga Rp 139 juta perbulannya, katanya saat hadir pada Focus Group Discussion (FGD) bertemakan “Sinergisitas Menjaga Kedaulatan NKRI di Perbatasan Kalimantan Barat (Kalbar) 2016” pada Selasa (29/12/2015).
Ia menegaskan, pihaknya telah melakukan studi terutama berkaitan dengan arus batas barang dan orang. “Sedikitnya terdapat 79 kebijakan yang kontra produktif kami juga telah mengkaji loss kapital Indonesia yang diserap oleh negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam,” paparnya.
Ida Rochmawati yang merupakan akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik (Fisip) Universita Tanjungpura menuturkan, dalam melakukan pengawasan pintu-pintu perbatasan yang terdapat di Kalbar, perlu secepatnya membentuk forum komunikasi antar institusi di Pos Lintas Batas guna menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
Sementara itu, Kapolda Kalbar Brigjen Arief Sulistyanto mengatakan, pihaknya semakin melakukan peningkatan pengamanan di daerah perbatasan dengan menerapkan Custom, Security, Imigration, dan Quarantine yang nantinya akan menjadi ujung tombak dalam pengawasan kawasan tersebut.
Menurutnya, saat ini selain border yang merupakan jalur resmi pintu perbatasan kedua negara, juga terdapat banyak jalan – jalan tradisional yang digunakan oleh masyarakat antara dua negara serumpun ini.
“Saat ini, dari empat border baru tiga pintu border yang telah dilengkapi pemeriksaan lintas batas yakni Borde Entikong di Kabupaten Sanggau, Border Aruk di Kabupaten Sambas, dan Border Nangau Badau di Kabupaten Kapuas Hulu. Sedangkan Border Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang, belum dilengkapi PPLB (Pos Pemeriksaan Lintas Batas),” tandasnya. (Saufie)
