Senin, 9 Desember 19

Tiga Tanda-tanda Besar PAN Merapat ke Jokowi

Tiga Tanda-tanda Besar PAN Merapat ke Jokowi
* Zulkifli Hasan tampak berbincang dengan Jokowi. (Foto: Tribunnews)

Jakarta, Obsessionnews.com – Pasca pilpres 2019 geliat partai politik banyak yang menunjukan tanda-tanda perubahan. Khususnya di kalangan parpol pendukung Prabowo Subianto. Meski belum ada keputusan resmi dari KPU tentang siapa capres yang dinobatkan sebagai pemenenag. Namun tanda kemenangan itu semakin jelas.

Sesuai dengan hasil hitungan quick count capres Joko Widodo (Jokowi) masih diunggulkan dibanding Prabowo. Bahkan sejauh ini suara Jokowi juga masih unggul dihitungan real count KPU. Atas dasar ilmiah itu, banyak partai pendukung Prabowo diprediksi kuat hijrah ke Jokowi.

PAN dan Demokrat menjadi partai yang diisukan bakal merapat ke Jokowi. Ada tiga tanda-tanda besar bahwa PAN bakal merapat ke Jokowi.

1. Dukungan Bima Arya

Sejak masa kampanye wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto sudah menyatakan dukungan terhadap Jokowi. Bahkan Bima menyatakan siap dipecat dari kader PAN karena sikap politiknya berbeda dengan kebijakan partai.

Menyadari Jokowi menang, ia menegaskan bahwa PAN akan kembali menentukan arah dukungan setelah pilpres dinyatakan selesai. Langkah itu akan dilakukan seperti yang terjadi usai Pilpres tahun 2014. Dimana akhirnya PAN juga merapat ke Jokowi.

“Tahun 2014 kan sama juga begitu selesai, ada format ulang, kita lihat saja. Nanti akan ada forum partai khusus, mengevaluasi pilpres, mengevaluasi pileg, mengevaluasi kebijakan partai,” ujar Bima Arya di Bogor, Kamis (2/5/2019).

Menurut dia, PAN akan terlebih dahulu melihat hasil Pileg dan Pilpres 2019. Dari hasil itu, Bima menyebutkan bahwa akan ada perbandingan suara PAN dengan Pileg dan Pilpres sebelumnya.

“Nanti kelihatan apakah PAN turun atau naik. Kalau naik kenapa, kalau turun kenapa. Di situ pula dibahas kecenderungan ke depan gimana, arahnya harusnya ke mana,” terang Wakil Wali Kota Bogor itu.

Di samping itu, pendiri Lembaga Survei Charta Politika ini menanggapi tuduhan dari calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto yang menganggap pelaksanaan Pilpres tahun 2019 penuh kecurangan.

“Kalau kemudian tidak puas dengan hasil ‘real count’ KPU, ada mekanismenya. Bisa ke Mahkamah Konstitusi (MK), bisa menggugat itu,” kata Bima.

2. Kontroversi Bara Hasibuan

Tak hanya Bima Arya, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Bara Hasibuan, juga mengatakan komitmen PAN mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno hanya sampai pada pemilihan presiden.

Setelah pemenang pilpres ketahuan, kata dia, partainya bebas menentukan sikap apakah tetap bersama Koalisi Indonesia Adil Makmur atau menyebrang ke Koalisi Indonesia Kerja dan mendukung Joko Widodo atau Jokowi.

“Kami bebas dengan otoritas penuh untuk menentukan langkah berikutnya bagi PAN, tentu saja sesuai dengan kepentingan apa yang terbaik bagi partai dan kontribusi apa yang bisa kami berikan kepada bangsa ini,” katanya di D’Hotel, Jakarta, Senin, 29 April 2019.

Menurut Bara, jika PAN bergabung dengan kubu Jokowi maka langkah tersebut tidak aneh. Alasannya merujuk sejarah partai, sejak berdiri posisi PAN selalu berada di lingkaran pemerintah.

PAN, kata Bara, berada di luar pemerintah hanya terjadi pada 2014-2015 akibat pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa kalah di pemilihan presiden oleh Jokowi-Jusuf Kalla. Namun, pada 2016, PAN pindah posisi mendukung pemerintah meski keluar lagi setelah memutuskan mendukung Prabowo di pilpres 2019.

“Jadi sebetulnya histori kami, pattern kami adalah memang berada di dalam pemerintahan. Jadi itu bukan sesuatu yang aneh kalau PAN akan lakukan itu (mendukung Jokowi lagi),” ujarnya.

3. Zulkifli bertemu Jokowi

Pasca pilpres, Ketua MPR sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan telah bertemu dengan Jokowi di Istana. Zul menjelaskan soal perbincangannya dengan Jokowi ke Istana dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara.

“Terima kasih untuk pertanyaan2 terkait kehadiran saya di Istana. Kehadiran yg sebenarnya rutin saja dalam tugas sebagai Ketua MPR,” kata Zul lewat akun Twitter @ZUL_Hasan, Jumat (26/4/2019).

Zul mengatakan datang ke dalam rangka pelantikan Murad Ismail dan Barnabas Orno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku pada Rabu (24/4). Ia menyebut Murad Ismail merupakan sahabatnya dan diusung PAN dalam pilkada.

“Saya hadir di Istana sebagai Ketua MPR dalam Pelantikan Gubernur Maluku. Sama seperti pelantikan gubernur gubernur lainnya. Apalagi, Murad Ismail adalah sahabat dan PAN MENGUSUNGNYA di Pilkada Maluku lalu,” cuitnya.

Ia lantas berbicara pengawalan penghitungan suara Pemilu 2019. Zul mengatakan PAN senantiasa memberikan masukan untuk KPU. Zul juga mengingatkan soal persatuan bangsa. Menurutnya, berbeda pilihan adalah hal biasa dalam demokrasi.

“Saudaraku dan sahabat semua, di masa masa krusial penghitungan suara ini, mari tetap jaga dan rekatkan persaudaraan kita sesama anak bangsa. Pilihan boleh beda, Merah Putih kita tetap sama,” ucap Zul.

Namun di luar itu, Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Johnny G Plate membocorkan hasil perbincangan Jokowi dengan Zulkifli. Menurutnya, Zul telah meminta kepada Jokowi bahwa jatah ketua MPR kembali diduduki oleh kader PAN.

“Bahwa minta itu saya dengar memang ada meminta, peran apa yang kira-kira dilakukan oleh PAN. Itu sesuai dengan resources atau sumber daya yang ada di PAN. Ada pembicaraan soal kursi pimpinan MPR,” ujar Jhonny kepada wartawan, Selasa (30/4/2019).

Bagi Johnny, kedatangan Zulkifli bertemu Jokowi di Istana bukan hanya sebagai Ketua MPR tapi juga Ketua PAN. Karena itu, perbicangan itu bisa menyangkut peran PAN di pemerintahan dan juga legislatif.

“Pak Zul ke sana yang banyak dibilang itu sebagai Ketua MPR, betul itu sebagai Ketua MPR, tapi betul juga Pak Zul sebagai Ketua PAN pergi ke sana. Dia ke sana karena dua-duanya. Dan dia bisa mengatakan dalam dua-duanya. Kaitan yang relevan untuk diskusi partai politik kaitan dia sebagai Ketua PAN,” jelas Johnny.

“Kami merasa itu hal yang biasa saja dia sampaikan ke presiden, yang potensi terpilihnya tinggi, yaitu Pak Joko Widodo, yaitu peran apa yang bisa dimainkan oleh PAN,” tambah Sekjen NasDem itu.

Lebih jauh, Johnny mengatakan Zulkifli bertanya soal peran yang mungkin dimainkan PAN, baik di dalam kabinet ataupun di luar kabinet. Untuk di luar kabinet, Zulkifli mengejar kembali posisi kursi pimpinan MPR untuk PAN.

“Minta supaya gimana kursi yang bisa diperankan oleh PAN untuk membangun negara. Salah satu yang punya potensi adalah lembaga-lembaga di luar kabinet. Kalau di luar kabinet, sekarang yang pimpin MPR adalah PAN,” sebut Johnny. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.