Ketika terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, pasangan Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK) sudah merancang sembilan agenda prioritas yang disebut Nawa Cita. Sebuah program prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Sembilan agenda itu adalah :
Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar”; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.
Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.
Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.
Lalu, setelah kurang lebih tiga tahun berjalan, bagaimana progres pembangunan nasional yang berlandaskan Nawa Cita tersebut ?
Presiden Jokowi sejak awal memimpin negeri ini memang menggelorakan kembali semangat membangun kesadaran rakyat Indonesia untuk bekerja.
Jokowi yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja dalam memimpin bangsa ini, tentunya menjadi teladan bagi bangsa ini untuk terus selalu dan selamanya bekerja secara nyata dan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan bangsa ini.
Tahun 2016 yang ditetapkan oleh Jokowi sebagai tahun percepatan pembangunan, telah berjalan sesuai target. Dimana, pada tahun percepatan pembangunan ini, pemerintah fokus pada tiga langkah terobosan untuk pengentasan kemiskinan, pengangguran, serta ketimpangan dan kesenjangan sosial. Tiga langkah itu adalah, pertama, percepatan pembangunan infrastruktur; kedua, penyiapan kapasitas produksi dan sumber daya manusia; ketiga, deregulasi dan debirokratisasi.
Pemerintah telah membangun berbagai sarana insfrastruktur secara lebih merata di seluruh Tanah Air guna memperkuat konektivitas antarwilayah dan memperkecil ketimpangan dan kesenjangan sosial. Akselerasi pembangunan infrastruktur logistik meliputi jalan, pelabuhan, bandara, dan rel kereta api, sedangkan, akselerasi pembangunan infrastruktur
strategis mencakup pembangkit listrik, telekomunikasi, irigasi, dan perumahan rakyat.
Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, di era Jokowi desa di Indonesia mampu membangun 66.000 kilometer (Km) jalan desa. Selain itu, desa di Tanah Air keseluruhan mampu membangun 5.000 Km jembatan dan 38.000 unit penahan longsor. Selain itu, desa juga membangun 16.000 saluran air bersih. “Ini belum pernah ada dalam sejarah republik ini,” ucap Eko. Suksesnya pembangunan tak lepas dari besarnya dana desa yang dialokasikan pemerintah Jokowi untuk membangun desa. Pada 2015, pemerintah mengalokasikan Rp 20,8 triliun. Angka ini terus naik di 2016 menjadi Rp Rp 46 triliun dan naik lagi jadi Rp 60 triliun di 2017.
Di bidang pertanian, Kementerian Pertanian mampu memenuhi ekspektasi target swasembada dalam hanya dalam 2 tahun. Ditahun 2016 pemerintah pun mengambil kebijakan yang berpihak kepada petani dengan tidak mengeluarkan rekomendasi impor, beras, cabai, dan bawang merah.
Selama kurun waktu 2016 dan 2017 pemerintah tidak pernah mengeluarkan rekomendasi impor beras medium, karena produksi kita berhasil dan cukup memenuhi konsumsi masyarakat. Rekomendasi impor hanya dikeluarkan untuk beras dengan kebutuhan khusus atau sering disebut specialty rice yang peruntukannya untuk hotel, restoran dan kesehatan.
Pencapaian peningkatan produksi juga diikuti dengan meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) yaitu NTP tahun 2016 mencapai 101,65 meningkat 0,06% dibandingkan NTP 2015 yang sebesar 101,59. NTUP rata-rata nasional tahun 2016 juga berada di posisi tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Tahun 2016 NTUP mencapai 109,86 atau naik 2,3% dibandingkan tahun 2015.
Data Biro Pusat Statistik mencatat pencapaian produksi jagung di Februari 2017 sebesar 6,3 juta ton, jika dibandingkan Februari 2016 hanya sebesar 3,2 juta ton. Dari pencapaian tersebut bukan mustahil jika target 24,2 juta ton di tahun 2017 ini dapat tercapai.
Guna mengatasi gejolak harga pangan, Kepolisian Republik Indonesia bersama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Badan Urusan Logistik (Bulog) membentuk Satgas Pangan. Kinerja satgas pangan terbukti efektif, bergerak di seluruh provinsi dan mampu menjaga kestabilan harga dan ketersediaan stok pangan menjelang dan berakhirnya Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri.
Upaya pemerintah dalam membentuk satgas pangan berdampak besar terhadap stabilnya harga pangan di masyarakat. Karena selama ini naiknya harga pangan berdampak besar bagi peningkatan inflasi.
Di bidang infrastruktur, pemerintah telah mempercepat pembangunan jalan nasional kurang lebih sepanjang 2.225 km, jalan tol sepanjang kurang lebih 132 km, dan jembatan sepanjang lebih 16.246 m atau sebanyak 160 jembatan. Capaian tersebut telah melampaui target pembangunan jalan nasional sepanjang 703 km dan jembatan sepanjang lebih dari 8.452 m.
Sementara, pembangunan rel kereta api tidak hanya dilakukan di Jawa tetapi juga di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Sampai sekarang jalur kereta api yang beroperasi telah mencapai lebih dari sepanjang 5.200 km spoor (km sp).
Untuk tol laut, pemerintah telah menetapkan 24 pelabuhan sebagai simpul jalur tol laut. Sebagai pendukung, turut dibangun 47 pelabuhan nonkomersiil dan 41 pelabuhan sedang dalam proses pembangunan. Target pemerintah adalah sudah terbangun 100 pelabuhan pada tahun 2019.
Sementara sembilan bandara telah dikembangkan tahun ini sehingga memiliki standar lebih tinggi, dan enam bandara telah resmi dibuka.
Dalam percepatan pembangunan infrastruktur, pemerintah juga membangun wilayah-wilayah marjinal, tertinggal, dengan menggunakan dana APBN sedangkan daerah-daerah lain yang ekonomi mengeliat dana tumbuh, pemerintah mendorong peran dunia usaha dan kerja sama dunia usaha dengan BUMN. []
