Rabu, 18 September 19

Tiga Persoalan Hukum yang Belum Dibenahi

Tiga Persoalan Hukum yang Belum Dibenahi
* - Inisiator Aliansi Advokat Indonesia Bersatu, Safriyanto Refa (kiri).

Jakarta, Obsessionnews.com – Inisiator Aliansi Advokat Indonesia Bersatu, Safriyanto Refa SH MH menilai setidaknya ada tiga persoalan di bidang hukum yang masih belum berhasil dibenahi oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Menurutnya, salah satunya adalah ketidakadilan penegakkan hukum. Hal ini terlihat ketika penanganan kasus penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Ia menuturkan bahwa kasus tersebut sebenarnya sederhana dan tidak sulit untuk diselesaikan pihak penegak hukum kalau ada keserisuan untuk mengusutnya.

“Hingga kini polisi mengaku belum berhasil menemukan dua alat bukti yang mengarah pada pelakunya. Padahal, kasus yang jauh lebih rumit bisa diselesaikan oleh polisi,” kata Safriyanto Refa dalam diskusi yang dipandu oleh praktisi media Arief Gunawan di Tebet, Jakarta, Jumat (12/4/2019).

Persoalan berikutnya, lanjut Refa, adalah masalah pengawasan penegakkan hukum yang lemah. Ia menilai, persoalan pengawasan dan penegakan hukum erat hubungannya dengan integritas penegak hukum.

Meski ada upaya pemerintah untuk menaikkan gaji para hakim, jelas dia, namun persoalan integritas masih saja sulit untuk diatasi. Sedangkan persoalan ketiga adalah lemahnya perlindungan terhadap pelapor. “Pelapor malah bisa jadi tersangka kalau aparat hukum tidak punya integgritas yang baik,” ungkapnya.

Refa menegaskan, ketiga alasan tersebut menjadi bagian dari alasan Aliansi Advokat Indonesia Bersatu yang dipimpin oleh advokat senior Otto Hasibuan untuk memberikan dukungan suara kepada pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 02 Prabowo -Sandi.

Pelapor Harus Dilindungi
Tidak hanya soal hukuman yang dirasa kurang adil, Refa juga menilai saat ini tidak ada perlindungan hukum bagi pelapor. “Nah, kalau pelapor diberikan perlindungan orang akan berani memberikan laporan. Ada orang yang melapor tapi kan itu tidak semua tidak benar, pasti banyak benarnya juga. Cuma kalau tiap lapor harus diminta pembuktian secara hukum, maka sulit,” lanjutnya.

Dengan demikian, Refa menilai kepemimpinan Joko Widodo yang paling menonjol hanyalah infrastruktur, yang padahal infrastruktur adalah pekerjaan yang memang harus diteruskan dari kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga bukan hal yang dibangga-banggakan.

“Yang dikedepankan adalah infrastruktur, kan sebetulnya itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang berlanjut, enggak usah diklaim, ‘nah ini kerjaan saya’, ‘hasil saya’, itu adalah pekerjaan yang berlanjut dan diselesaikan oleh orang yang sekarang. Dan tanpa itu pun akan tetap berjalan, jadi enggak bisa diklaim begitu saja,” tutur Refa.

“Tapi yang dibutuhkan adalah bagaimana pemimpin ke depan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita dan bagi kami orang hukum dapat memberikan rasa keadilan untuk semua,” tambahnya. (Red)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.