Jumat, 7 Oktober 22

Tiga Masalah akan Timbul Jika DPR Pilih BG Jadi Kapolri

Tiga Masalah akan Timbul Jika DPR Pilih BG Jadi Kapolri

Jakarta –¬†Persetujuan pencalonan Komjen Budi Gunawan (BG) menjadi Kapolri sedang bergulir. Hal ini menjadi pembicaraan dikalangan pakar maupun pengamat politik ikut menyuarakan tentang permasalahan yang dihadapi oleh BG.

Direktur Sinergi masyarakat untuk demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memberikan persetujuan atas usulan Presiden, maka dalam perspektif ketatanegaraan harus dikatakan bahwa BG telah resmi menjadi Calon Kapolri terpilih, sebab ketentuan Pasal 11 UU Kepolisian telah terpenuhi.

“Secara ketatanegaraan keterpilihan Budi juga sangat kuat karena ia dipilih dan disetujui oleh dua lembaga yang mendapatkan mandat langsung dari rakyat, yakni Presiden dan DPR,” ujarnya kepada Obsessionnews.com di Jakarta, Kamis (15/1/2015).

Namun demikian, lanjut Said, keterpilihan BG sebagai Kapolri berpeluang menimbulkan tiga permasalahan. Pertama, apabila ada pihak yang mempersoalkan ke pengadilan terkait kekeliruan proses seleksi Calon Kapolri oleh DPR yang tidak sesuai dengan aturan. yaitu sssdengan melakukan fit and proper test, padahal cara itu tidak dibenarkan menurut ketentuan Pasal 198 ayat (3) Tatib DPR.

“Maka bisa saja pengadilan menilai DPR telah melakukan pelanggaran prosedur, sehingga hasil seleksinya dianggap cacat hukum,” katanya.

Kedua, masih kata Said, ada potensi kewibawaan institusi Polri akan runtuh karena lembaga itu dipimpin oleh orang yang punya status sebagai tersangka (BG), padahal Polri adalah lembaga penegak hukum.

“Boleh jadi akan muncul ketidakpercayaan yang meluas dari masyarakat terhadap institusi Polri,” tutur Said

“Apalagi jika kemudian KPK menangkap dan menahan Kapolri. Itu akan sangat mencoreng nama Indonesia di dunia internasional,”tambahnya.

Ketiga, hubungan kerjasama antara lembaga KPK dan Polri dalam proses penegakan hukum sudah barang tentu tidak akan berjalan harmonis. Alih-alih bekerjasama, lanjut Said, antara KPK dan Polri bisa saja malah akan saling ‘cakar-cakaran’.

Karena, menurut Said, sebagai Kapolri Budi Gunawan pastilah akan mengambil langkah-langkah tertentu untuk memproteksi dirinya agar tidak diciduk oleh KPK. Bukan mustahil kasus “cicak versus buaya” jilid dua akan terjadi.

“Kalau hal itu sampai terjadi, maka sudah pasti masyarakatlah yang dirugikan karena proses penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya,”pungkasnya. (Pur)

Related posts