Minggu, 31 Mei 20

Tiga Daerah Ini Rawan Pelanggaran Pilkada 2020

Tiga Daerah Ini Rawan Pelanggaran Pilkada 2020
* Acara konferensi pers peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 di Hotel Redtop, bilangan Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2020). (Foto: Istimewa)

Jakarta, Obsessionnews.com – Mengantipasi sejumlah pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada 2020 yang akan diselenggarakan di 270 daerah, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI telah meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 di Hotel Redtop, bilangan Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2020).

Ketua Bawaslu RI Abhan mengungkapkan, pembuatan IKP Pilkada 2020 ini mengutamakan metodologi dan analisis dengan menyempurnakan produk IKP 2019 berdasarkan data pengalaman hasil penyelenggaraan Pemilu 2019.

“Serta pengetahuan tim ahli dalam mengidentifikasi dan memproyeksi potensi terjadinya kerawanan di Pilkada 2020,” ujar Abhan.

Baca juga: Antisipasi Adanya Pelanggaran, Bawaslu Luncurkan IKP Pilkada 2020

Pada penelitian IKP Pilkada 2020 ini, Bawaslu menitikberatkan dimensi utama yang dijadikan sebagai alat ukur yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan yang demokratis, berkualitas, dan bermartabat. “Ada tiga kategori kerawanan yang dibagi ke dalam enam level,” ungkapnya.

Dari hasil penelitian IKP Pilkada 2020 yang menyoroti 261 Kabupaten/Kota didapati tiga daerah yang memiliki kerawanan level tertinggi, yaitu Kabupaten Manokwari, Kabupaten Mamuju, dan Kota Makassar.

“Sedangkan daerah dengan kerawanan level terendah adalah Kabupaten Lombok Utara,” tambah Abhan.

Tak hanya itu, IKP Pilkada 2020 juga menunjukkan dari 9 provinsi yang mengadakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Hasilnya Provinsi Sulawesi Utara menjadi provinsi dengan kerawanan paling tinggi, sedangkan Kalimantan Utara menjadi provinsi dengan kerawanan terendah.

Dengan hasil penelitian ini, Abhan berharap IKP dapat menjadi indera bagi semua pihak pemangku kepentingan dalam menangkap setiap fenomena dan gejala pelanggaran dan kerusakan dalam Pilkada 2020.

Fenomena yang dimaksud, adalah pelanggaran netralitas ASN (aparatur sipil negara), politisasi SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan), ujaran kebencian dan dan politik uang.

“Kiranya setiap pihak bisa menekan, mengurangi bahkan mencegah terjadinya pelanggaran pemilu dengan wewenangnya masing-masing,” tegas Abhan. (Poy)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.