Sabtu, 23 Oktober 21

Tiga Daerah di Sumbar Masih Menunggak Pembayaran Raskin 2014

Tiga Daerah di Sumbar Masih Menunggak Pembayaran Raskin 2014

Padang, Obsessionnews – Meski penyaluran beras untuk rumah tangga miskin (raskin) di Sumatera Barat (Sumbar) tahun 2014 sudah terealisasi 100 persen, masih ada daerah yang menunggak pembayaran pasca peluncuran raskin 2015 pada Rabu (11/2). Kepala Divisi Regional (Divre) Badan Urusan Logistik (Bulog) Sumbar Ajun Ansol Siregar mengatakan, terdapat tiga daerah yang masih menunggak dengan total tunggakan Rp 362 juta.

“Daerah yang belum melunasi pembayaran raskin tahun 2014 supaya segera melunasinya, sekaligus mengajukan Surat Pengajuan Alokasi (SPA) beras miskin 2015 ke Bulog,” kata Ansol, Jumat (13/2).

Dia menambahkan, daerah yang belum melunasi pembayaran raskin 2014 akan berdampak terhadap pendistribusian beras ke daerah dimaksud. Bulog akan memperioritaskan pendistribusian beras ke daerah yang sudah melunasi.

Meskipun penyaluran raskin 2014 sudah mencapai 100 persen, masih perlu dievaluasi untuk pelaksanaan penyaluran raskin 2015. Evaluasi terkait data penerima, jumlah alokasi dan kualitas beras.

“Tahun ini kita akan lebih fokus agar raskin ini tepat sasaran dengan melakukan validitasi data di kabuptaen/kota. Selain itu kita juga akan melakukan peningkatan kualitas raskin yang akan disalurkan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumbar Wardarusmen mengatakan, Pemprov Sumbar menetapkan pagu raskin tahun 2015 sebanyak 49.577 ton untuk 275.431 rumah tangga sasaran (RTS). Pagu raskin dan penerima manfaat atau RTS tahun ini sama dengan tahun 2014. Meski sama dengan jumlah pagu raskin tahun lalu, menurut Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, hal itu bukan berarti jumlah penduduk miskin tahun lalu sama dengan jumlah penduduk miskin di tahun ini. Hanya saja, kesamaan pagu raskin yang ditetapkan tersebut dinilai untuk menghemat keuangan untuk pendataan.
“Untuk mendata penduduk miskin ini butuh biaya yang sangat besar. Maka, kita pertimbangkan untuk tidak mendata lagi demi menghemat anggaran. Lagi pula jumlah penduduk miskin itu tidak akan jauh berbeda dari tahun sebelumnya,” terangnya.

Meski demikian, Irwan tidak melarang untuk membagikan raskin kepada penduduk yang tidak terdata.

“Walaupun secara aturan tidak boleh, tapi agar semua dapat jatah, boleh-boleh saja membagikan kepada penduduk yang tidak terdata dengan ketentuan masyarakat penerima sama-sama menyetujui,” kata Irwan. (Musthafa Ritonga)

 

 

Related posts