Selasa, 29 September 20

Tidak Kooperatif, Polisi Bakal Jemput Paksa Bachtiar Nasir

Tidak Kooperatif, Polisi Bakal Jemput Paksa Bachtiar Nasir
* Ustaz Bachtiar Nasir. (Foto: Kompas)

Jakarta, Obsessionnews.com – Pasca ditetapkan sebagai tersangka, mantan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Bachtiar Nasir, dianggap tak kooperatif karena tak mau memenuhi panggilan polisi. Sebab, itu polisi kembali menjadwalkan pemanggilan ulang pada Selasa (14/5/2019).

 

Baca juga:

Alasan Pemilu, Polri Lanjutkan Lagi Kasus Bachtiar Nasir

Bachtiar Nasir Jelaskan Hubungan GNPF MUI dengan Yayasan

 

Pemanggilan Bachtiar pada hari ini adalah yang ketiga kalinya untuk kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dua panggilan sebelumnya, Bachtiar tidak memenuhi pemanggilan penyidik Bareskrim Polri.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo mengatakan, jika dalam pemanggilan ketiga ini Bachtiar Nasir kembali tak hadir, Dedi menegaskan polisi akan melakukan penjemputan paksa.

“Kalau pada panggilan ketiga minggu depan tidak juga hadir, akan kita lakukan upaya penjemputan selanjutnya,” ujar Dedi.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri telah menetapkan Bachtiar Nasir sebagai tersangka TPPU. Diduga, dia terlibat dalam pengalihan dan penyelewengan dana dari Yayasan Keadilan Untuk Semua (YKUS).

Perkara ini bergulir pada tahun 2017. Ketika itu, diduga ada aliran dana dari Bachtiar, yang merupakan Ketua GNPF MUI, ke Turki. Padahal dana yang dikumpulkan di rekening YKUS untuk donasi Aksi Bela Islam 411 dan 212.

Bachtiar disangka melanggar Pasal 70 juncto Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 16/2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 28/2004 atau Pasal 374 KUHP juncto Pasal 372 KUHP atau Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau Pasal 56 KUHP atau Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Nomor 10/1998 tentang Perbankan atau Pasal 63 ayat (2) UU Nomor 21/2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 3 dan Pasal 5 dan Pasal 6 UU Nomor 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.