Sabtu, 18 September 21

THR Wajib Dibayar Dua Minggu Sebelum Lebaran

THR Wajib Dibayar Dua Minggu Sebelum Lebaran

Jakarta, Obsessionnews – Sekarang, pengusaha kudu patuh aturan Menteri Ketenagakerjaan soal pembayaran tunjangan hari raya (THR). Disebutkan, harus dilakukan paling telat dua minggu sebelum Lebaran.

Himbauan tersebut, kudu dilaksanakan sesuai ketentuan seperti diatur Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor PER 04/MEN/1994 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja di perusahaan.

Dalam peraturan tersebut, sebenarnya pembayaran THR dilaksanakan paling lambat H-7. Namun, Menaker menghimbau agar dilakukan maksimal dua minggu sebelum Lebaran agar persiapan mudik lebih baik.

Menurut Menaker seperti dilansir beberapa media, pemberian THR bagi pekerja merupakan tradisi sebagai salah satu upaya pemenuhan kebutuhan dalam perayaan hari besar keagamaan.

Akhirnya, demi kelancaran pemberian hak pekerja, Menaker menerbitkan surat edaran bernomor 7/MEN/VI/2015 tentang pembayaran tunjangan hari raya keagamaan dan himbauan mudik Lebaran bersama.

Surat edaran bertanggal 3 Juni 2015 tersebut ditujukan kepada para Gubernur, Bupati serta Walikota di seluruh Indonesia. Tujuannya, menegaskan kembali Permen nomor PER 04/MEN/1994 agar perusahaan memenuhi kewajiban terhadap pekerja yang telah mencapai masa kerja tiga bulan secara terus menerus atau lebih.

Sementara ketentuan besaran THR didasari peraturan bagi pekerja yang mencapai masa kerja 12 bulan terus menerus atau lebih, maka mendapat THR sebesar satu bulan gaji. Sedangkan pekerja yang baru tiga bulan atau lebih namun belum sampai satu tahun, diberikan secara proporsional dengan menghitung jumlah bulan dibagi 12 bulan dikali satu bulan upah.

Jika perusahaan telah mengatur pembayaran THR dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan (PP) atau perjanjian kerja bersama (PKB) dan ternyata lebih baik dari ketentuan Menteri Tenaga Kerja, maka yang dibayarkan kudu berdasar PP atau PKB.

Namun, bagi perusahaan yang telah mengatur pembayaran THR Keagamaan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan (PP), atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan ternyata lebih baik dari ketentuan di atas, maka THR yang dibayarkan kepada pekerja harus dilakukan berdasarkan pada PP atau PKB tersebut. (MBJ)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.