Sabtu, 21 Mei 22

THR Lebih Pantas Diberikan Rakyat Miskin dan Pengangguran!

THR Lebih Pantas Diberikan Rakyat Miskin dan Pengangguran!
* Presiden Jokowi.

Jakarta, Obsessionnews.com – Kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait pemberian gaji pensiunan, gaji ke-13, dan tunjangan hari raya (THR) pada 2018 sebesar Rp 35,76 triliun, ternyata berbuntut panjang. Apalagi, seluruh kepala daerah dan anggota DPR, DPRD, DPD, ikut menerima THR dan gaji ke-13 tersebut.

 

“Terbitnya peraturan Mendagri tentang THR dan Gaji ke 13 untuk Kepala Daerah dan Anggota Dewan, menegaskan Rezim saat ini adalah pemerintahan pro penguasa. Pemerintah pro penguasa sudah jelas tidak pro Rakyat miskin,” tegas Ketua Presidium Musyawarah Rakyat Indoneia (MRI) Yudi Syamhudi Suyuti dalam pernyataannya, Sabtu dini hari (2/6/2018).

“THR lebih pantas diberikan kepada rakyat miskin dan pengangguran, daripada Kepala Daerah dan Anggota Dewan,” tandas Yudi yang telah mendeklarasikan sebagai bakal calon presiden.

Menurutnya, jika pemerintah tidak pro Rakyat miskin, tidak mungkin ada upaya meng NOL kan kemiskinan di Indonesia.

“Dana THR dan Gaji ke 13 itu jumlahnya mencapai 35 triliunan. Untuk apa diberikan ke Kepala Daerah atau Anggota Dewan. Tentu lebih bermutu diberikan ke Rakyat miskin dan pengangguran,” protes Yudi.

“Rakyat miskin dan pengangguran jumlahnya mencapai 50 juta. Jika dana yang besarnya sekitar 35 Triliunan diberikan ke setiap orang miskin dan pengangguran, setiap orang bisa mendapatkan 700 ribu rupiah. Jika perlu, ditambah hingga 1 juta rupiah. Ini bisa bermanfaat untuk Rakyat miskin, apalagi di saat hari raya Idul Fitri nanti,” tambahnya.

Yudi menuturkan, Pemerintah mestinya pro Rakyat miskin dibandingkan pro pejabat. “Ini sungguh tidak mutu. “Rezim ini memang tidak mutu dan terlalu berlebihan menservis pejabat. Belum selesai urusan bagi-bagi gaji ratusan juta ke pejabat BPIP, kemudian mau bagi-bagi kepala daerah dan anggota dewan,” ungkapnya pula.

Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani  memastikan seluruh pejabat negara, termasuk presiden dan wakil presiden, akan menerima tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri 2018. Pegawai honorer akan memperoleh THR.

“Seluruh PNS dan seluruh pegawai honorer termasuk pejabat negara masuk (menerima THR),” ujar Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (28/5).

Sebelumnya, berbagai pihak juga melakukan kritik kepada Presiden Jokowi yang telah menandatangani Perpres No.42/2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Seperti dilansir laman setneg.go.id pada Senin (28/5/2018), Ketua Dewan Pengarah BPIP, Megawati Soekarnoputri memperoleh gaji Rp112.548.000 dan anggota Dewan Pengarah mendapat gaji Rp100.811.000 yaitu Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma’aruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya.

Sedangkan Yudi Latief sebagai Kepala BPIP mendapat gaji Rp 76.500.000. Selain mendapat gaji, pada Pasal 4 disebutkan sejumlah fasilitas lain kepada Ketua dan anggota dewan pengarah, kepala, wakil kepala, deputi, dan staf khusus BPIP.  (Red)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.