Jakarta, Obsessionnews – Terkait dengan mahalnya biaya tarif listrik, ternyata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli menemukan ada permainan harga pulsa listrik yang dilakukan pihak PLN sendiri.
Dalam konferensi Pers Pembangkit Listrik 35 ribu megawatt (MW), Rizal Ramli meminta kepada Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basyir untuk serius dalam menindak kedua hal tersebut. Yakni, memberantas monopoli listrik di PLN, serta menetapkan biaya administrasi maksimal sehingga tidak menimbulkan permainan harga dari mafia token listrik.
Usai konferensi Pers, Rizal membeberkan permainan monopoli di lingkungan PLN yang mewajibkan penggunaan pulsa listrik bagi masyarakat. Ditengarai kasus ini sudah terjadi cukup lama hingga saat ini dan itu katanya cukup merugikan pelanggan atau masyarakat.
“Ada yang main monopoli di PLN, itu kejam sekali. Karena ada keluarga yang anaknya masih belajar jam 8 malam, tiba-tiba pulsa habis. Mencari pulsa listrik tidak semudah mencari pulsa telepon,” ungkap Rizal di kantornya, Jakarta, Senin (7/9/2015).
Menurut Rizal, selama ini masyarakat hanya mendapatkan jatah token senilai Rp73 ribu saja dari harga token yang dibayar sejumlah Rp100 ribu. Sehingga Rizal menganggap mafia memperoleh untung besar dari penjualan pulsa listrik tersebut.
“Artinya, 27 persen disedot provider setengah mafia. Mereka mengambil untung besar sekali. Padahal pulsa telepon saja kalau beli Rp 100 ribu, cuma bayar Rp 95 ribu. Itu kan uang muka, provider bisa taruh uang muka di bank lalu dapat bunga,” jelasnya.
Berdasarkan kasus tersebut Rizal menginstruksikan pihak PLN agar segera memberantas oknum yang melakukan praktik monopoli. Selain itu Rizal meminta juga dalam pelayanannya PLN perlu memberikan pilihan kepada pelanggan atau masyarakat, apakah ingin menggunakan meteran listrik atau pulsa listrik.
“Lalu yang kami minta lagi lanjutnya, kalau harga pulsa Rp 100 ribu, maka masyarakat bisa beli listrik Rp 95 ribu. Ada maksimum biaya Rp 5 ribu. Ini akan menolong rakyat kita, jadi tolong dilakukan Pak Sofyan,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sofyan Basyir mengaku masyarakat kalangan bawah (miskin) mengalami kesulitan dalam memberli pulsa listrik Rp 100, sehingga masyarakat melakukan metode pembelian pulsa secara bertahap atau mencicil.
“Misalnya dia beli Rp 30 ribu, lalu Rp 50 ribu, dan kemudian Rp 15 ribu. Sehingga kadang-kadang biaya pulsa termakan biaya administrasi. Jadi kami harus melakukan pengkajian dengan Menteri ESDM karena ini sangat mendesak untuk diperbaiki supaya meringankan beban rakyat kecil,” tandas mantan Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu. (Asma)
