Senin, 27 September 21

Tersangka Korupsi PLN, Dahlan Iskan Dicekal

Tersangka Korupsi PLN, Dahlan Iskan Dicekal

Jakarta, Obsessionnews – Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta secara resmi telah menetapkan bekas Menteri BUMN yang juga bekas Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Dahlan Iskan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan 21 gardu induk di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara pada 2011-2013 senilai Rp1,06 triliun.

“Berdasarkan dua alat bukti, tim penyidik menyatakan bahwa saudara Dahlan Iskan telah memenuhi syarat untuk menjadi tersangka,” tegas Kepala Kejati DKI Adi Toegarisman dalam jumpa pers, Jumat sore (5/6/2015).

Menurutnya, Dahlan Iskan ditetapkan sebagai tersangka dalam posisi sebagai kuasa pengguna anggaran dalam kasus dugaan korupsi pembangunan 21 gardu induk tersebut, saat konglomerat media tersebut menjabat sebagai Dirut PLN.

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Dahlan Iskan telah diperiksa oleh tim penyidik kejaksaan pada Kamis (4/6) dan dilanjutkan pada Jumat (5/6) ini. Dahlan Iskan akan diperiksa kembali oleh Kejati pada minggu depan.

Setelah ditetapkan menjadi tersangka korupsi PLN, Dahlan Iskan langsung dicekal berpergian ke luar negeri. “Hari ini Kejati DKI minta melalui Jamintel Kejaksaan Agung yang bersangkutan (Dahlan iskan dicekal,” tegas Kepala Kejati DKI.

Sebagai catatan, Kejaksaan telah menetapkan 15 tersangka, dan sembilan orang di antara mereka adalah petinggi PLN cabang Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, serta para petinggi rekanan. Kejaksaan mengusut kasus ini sejak Juni 2014 setelah menerima laporan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap proyek senilai Rp1,06 triliun tersebut.

BPKP dalam auditnya menyebutkan bahwa proyek tersebut diduga merugikan negara sebesar Rp33 miliar. Menurut Kejaksaan, penyimpangan ditemukan antara lain ketika penandatanganan kontrak pembangunan gardu induk pada 2011, tetapi lahannya belum dibebaskan. Hingga tenggat proyek berakhir pada 2013, hanya lima gardu yang dapat dibangun oleh pihak rekanan PT PLN.

Atas perbuatannya, bos Jawa Pos group tersebut dijerat dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Ars)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.