Washington – Salah satu surat kabar AS menyebut sistem politik negeri Paman Sam ini telah rusak, dan sedang menuju kehancuran.
Washington Post menulis, diabaikannya suara langsung rakyat, rekayasa partai pemilu, ketidakpercayaan rakyat terhadap legitimasi politik, besarnya biaya pemilu, dan tekanan terhadap suara publik, mengindikasikan keruntuhan demokrasi AS.
Sebelum digelarnya pemungutan suara, Donald Trump, capres terpilih dalam pemilu presiden AS melempar tudingan kecurangan pemilu, dan mengancam tidak akan menerima hasil pemilu jika dirinya kalah. Tapi kemudian Trump meraih kemenangan dengan menyabet 306 electoral College menyisihkan pesaingnya dari partai Demokrat, Hillary Clinton.
Kini muncul suara dugaan kecurangan dalam penghitungan suara pemilu di sejumlah negara bagian. Selain itu, penghitungan suara menunjukkan perolehan suara Hillary Clinton berada di atas Donald Trump pada tingkat nasional yang melampaui 2 juta suara.
Ketua Tim Kampanye Clinton John Podesta menyerukan penghitungan ulang di Wisconsin, Pennsylvania dan Michigan karena mereka meyakini sejumlah TPS elektronik yang digunakan di negara-negara bagian itu diretas.
Perolehan Hillary Clinton unggul atas presiden terpilih Amerika Donald Trump yang memenangi pipres di negara-negara bagian yang memiliki suara elektoral yang cukup untuk membuatnya menjadi presiden Amerika ke 45.
Tapi tampaknya berapapun suara yang diperoleh Clinton, hal itu tidak akan mengubah hasil pemilu 8 November. Sebab, konstitusi Amerika menetapkan electoral college yang menjadi penentu siapa yang akan menjadi presiden. Dengan sistem tersebut, seorang presiden terpilih AS tidak mewakili suara terbanyak.
Pertanyaannya, bukankah masalah tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi liberal yang dianut AS. Inilah yang disoroti media negeri Paman Sam itu. Washington Post menyebutnya sebagai sistem politik yang mengabaikan suara langsung rakyat. Masalah tersebut juga menyulut gelombang protes luas dari warga AS terhadap hasil pemilu presiden 8 November lalu.
Selama ini, AS mengklaim sebagai negara paling demokratis di dunia. Dengan klaim tersebut, AS mengawasi negara lain dengan memposisikan dirinya selaku “polisi dunia”. Tapi pada saat yang sama sistem politik negaranya sendiri tidak berpijak dari penghargaan terhadap suara langsung rakyat, yang menjadi salah satu ciri dari negara demokratis.
Di sisi lain, pemilu AS sejak 160 tahun hingga kini, hanya mewakili dua partai yang berkompetisi, yaitu partai Republik dan Demokrat. Padahal, di negara itu ada partai lain, tapi tidak bisa menembus tahapan akhir seleksi capres karena sistemnya tidak mengakomodir selain kedua partai. Inilah yang disebut Washington Post sebagai rekayasa partai dalam pemilu yang hanya didominasi oleh Republik dan Demokrat. Masalah tersebut menjadi penyebab ketidakpercayaan rakyat terhadap sistem politik AS.
Masalah lain seperti besarnya biaya pemilu, dan propaganda capres menjadi isu yang disoroti berbagain kalangan termasuk media AS. Washington Post menyebutnya sebagai kerusakan struktur politik AS. (ParsToday)
