Minggu, 24 Oktober 21

Ternyata, Sikap Istana Tidak Akan Melantik BG

Ternyata, Sikap Istana Tidak Akan Melantik BG

Jakarta, Obsessionnews – Ternyata, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan tidak bakal melantik Komjen Pol Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri, yang berarti Presiden akan segera menyodorkan nama baru calon Kapolri kepada pihak DPR RI. Keputusan Jokowi untuk tidak melantik BG tersebut terungkap dalam pesan singkat (SMS) dari Ketua Tim Independen (Tim 9) Prof Sjafi’i Ma’arif yang dikirimkan kepada Wakil Ketua Tim 9 Prof Jimly Asshiddiqie pada hari Selasa (3/2/2015) kemarin.

Menurut Jimly, isi pesan tersebut adalah Sjafi’i Ma’arif menyampaikan bahwa Presiden Jokowi telah menghubungi Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu dan menyatakan akan membatalkan pelantikan BG sebagai Kapolri. Isi pesan Sjafi’i ke Jimly tersebut berbunyi: “Barusan Presiden telp saya: BG tdk akan dilantik, cari wkt yg tepat.”

Pesan tersebut juga sempat beredar di kalangan wartawan pada Selasa sore kemarin. Saat ditanya wartawan, Jimly membenarkan kalau dirinya menerima pesan tersebut dari Sjafi’i. “Itu benar. Secara substansi, tidak ada yang baru, hanya komunikasi politik saja,” kilah Jimly, Rabu (4/2).

Jimly mengaku, pembatalan pelantikan BG adalah memang keputusan Tim Independen yang direkomendasikan kepada Presiden Jokowi. Namun, menurutnya, Jokowi baru akan menyampaikannya secara resmi dan terbuka setelah ada keputusan praperadilan BG di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. “Jadi, hanya soal waktu saja,” ujar Jimly singkat.

Senada pula, Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Dr Adrianus Meliala mengaku, Presiden Jokowi tidak akan melantik BG sebagai Kapolri. Bahkan, hal itu sudah disebutkan Jokowi kepada Kompolnas pada seminggu lalu saat Kompolnas bertemu Presiden. “Beliau (Jokowi- red) tidak akan melantik Komjen Budi Gunawan,” ungkapnya, Rabu (4/2). Karena itu, menurut dia, Kompolnas menyiapkan sejumlah nama pengganti yang berasal dari kalangan jenderal bintang tiga untuk diajukan ke Presiden.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menegaskan, Presiden menghadapi dilema yang sulit dalam kasus BG karena sudah lolos fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) di DPR dan telah disetujui oleh paripurna DPR. Tapi di sisi lain, BG telah dijadikan tersangka oleh KPK. Karena itu,  menurut Pratikno, alangkah lebih baik kalau BG mengundurkan diri. “Tentu saja sangat indah jika Pak BG mundur. Itu bisa menyelesaikan persoalan. Namun jika tidak mundur, berarti dilema antara persoalan politik dan hukum masih perlu waktu penyelesaian,” tandas Mensesneg.

Lantas, bagaimana sikap BG menghadapi permintaan Istana tersebut? Ternyata, BG menolak untuk mundur sebagai calon Kapolri. BG bahkan bersikukuh untuk menunggu proses praperadilan yang diajukannya terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.

Dalam hal ini, Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti mengaku sudah berkomunikasi dengan BG soal imbauan Mensesneg Pratikno agar BG mundur. “Kemarin kan Pak Mensesneg sudah mengimbau untuk mengundurkan diri. Tapi, setelah kita komunikasikan, Pak Budi Gunawan masih akan menunggu proses praperadilannya,” jelas Badrodin di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/2).

Sementara itu, Presiden Jokowi mengaku tengah merampungkan berbagai hal terkait proses pergantian Kapolri. Paling lama pekan depan Jokowi sudah bisa membuat keputusan apakah akan melantik BG atau tidak sebagai Kapolri baru. “Saya selesaikan semuanya minggu depan. Ada yang harus saya selesaikan dulu, dirampungkan dulu,” ujar Jokowi di sela-sela acara Rakornas BNN di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (4/2).

Dalam beberapa hari terakhir, Jokowi sudah bertemu dengan berbagai pihak dan menerima banyak masukan terkait polemik pergantian Kapolri. Saran dan pendapat itu nanti akan dijadikan sebagai pertimbangan Presiden untuk mengambil keputusan. “Minggu depan itu bisa Senin, Selasa, Rabu, pokoknya minggu depan saya selesaikan semua,” jelas Kepala Negara.

Isyarat BG Tidak Bakal Dilantik
Sebenarnya, sinyal bahwa Istana tidak bakal melantik BG sebagai Kapolri sudah diungkapkan oleh Mensesneg pada Selasa (3/2) kemarin. Menurutnya, Jokowi beberapa hari terakhir menghimpun banyak informasi dari Kompolnas terkait pengajuan nama baru calon Kapolri. Sebab, jelas dia, Presiden sudah mempertimbangkan menggantikan BG.

“Opsi-opsi telah dibuka oleh Kompolnas, termasuk calon-calon baru. Juga ada list panjang yang disampaikan yang memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai calon Kapolri,” ungkap Pratikno di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2).

Pratikno mengatakan, opsi menggantikan BG muncul bukan karena terbentur oleh ketentuan yang mengharuskan presiden melantik calon Kapolri paling lama 20 hari setelah disetujui DPR, melaikan untuk menghentikan polemik yang terjadi.

“20 hari itu kan ketentuan bahwa jika DPR tidak merespon usulan presiden, maka dianggap menyetujui, tapi kan bukan sebaliknya. Jadi kita sudah lacak di peraturan perundangan tidak ada ketentuan semacam itu,” terangnya.

Menurut Pratikno, Presiden sedang menghadapi dilema yang mengharusnya mengeluarkan Keppres. Di satu sisi nama BG sudah disetujui oleh DPR, tapi di sisi lain BG menghadapi permasalahan hukum di KPK.

“Nah dua dilema ini kan tidak mudah dicari solusinya. Memang pada akhirnya presiden harus segera memutuskan dan pada harapannya ini segera diputuskan,” ungkap Mantan Rektor UGM ini.

Sebenarnya, kata Pratikno, polemik pencalonan Kapolri ini tidak ada serumit seperti saat ini apabila BG langsung mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Sehingga Presiden pun bisa mencarikan solusi seketika itu untuk mengisi kekosongan jabatan Kapolri setelah Jenderal Sutarman diberhentikan.

“Tentu saja sangat indah kalau misalnya justru, misalnya Pak BG mundur. Itu kan selesai. Kalau tidak mundur berarti dilema antara politik dan hukum ini harus diselesaikan,” tutur Mensesneg.

Sebelumnya, pihak PDI-P tetap menginginkan BG dilantik sebagai Kapolri. “Sampai saat ini PDI-P tetap mendukung kepemimpinan Pak Jokowi dan mendukung BG sebagai Kapolri,” tegas Ketua Badan Bantuan Hukum dan Advokasi DPP PDI-P, Arteria Dahlan, Minggu (1/2).

Pengamat Politik Refly Harun mengingatkan, sikap ngototnya PDI-P memperjuangkan BG justru bisa membuat PDIP terjepit. “Bayangkan jika KMP meng-endorse Jokowi. Jika KIH selain PDIP ditanya mau ikut KIH atau presiden, maka pasti ikut presiden sebagai orang yang pegang kekuasaan. Maka PDIP yang terjepit,” tuturnya. (Ars)

Related posts