Rabu, 12 Agustus 20

Benarkah Indonesia Punya Tiga Kapolri?

Benarkah Indonesia Punya Tiga Kapolri?

Jakarta – Ternyata, Indonesia memiliki tiga Kapolri? Yakni: Pelaksana tugas (Plt) Kapolri Komjen Pol Badrodin Haiti yang diangkat Presiden Jokowi, Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan yang disahkan melalui persetujuan paripurna DPR RI, dan Kapolri Jenderal Pol Sutarman yang masa jabatannya baru habis pada Oktober 2015.

Pasalnya, pemberhentian Kapolri Sutarman dinilai tidak sah. Menurut pakar hukum tata negara Prof Yusril Ihza Mahendra, Plt Kapolri itu baru ada/sah apabila Kapolri diberhentikan sementara dalam keadaan mendesak seperti karena melanggar sumpah jabatan atau membahayakan keamanan negara. “Dalam keadaan normal presiden tidak bisa memberhentikan Kapolri tanpa persetujuan DPR,” kicau Yusril di akun jejaring sosial Twitter @Yusrilihza_Mhd yang diunggah pada Sabtu (17/1/2015).

Guru besar hukum Universitas Indonesia (UI) ini pun menegaskan, jika presiden menunda pengangkatan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri, maka seharusnya Jenderal Sutarman belum diberhentikan dari jabatan Kapolri. “Pemberhentian Sutarman haruslah satu paket dengan pengangkatan Kapolri baru,” jelas Yusril.

Menurut Yusril, pemberhentian Sutarman yang kemudian disusul dengan pengangkatan Plt Kapolri adalah keputusan keliru jika dilihat dari pandangan UU. Kecuali jika Sutarman diberhentikan sementara karena melanggar sumpah jabatan atau membahayakan keamanan negara. “Dalam keadaan (mendesak) seperti itu, maka presiden mengangkat Plt Kapolri yang setelah Plt tersebut diangkat, presiden (masih) harus minta persetujuan DPR,” tegas Mantan Menteri Hukum dan HAM.

Namun, pakar hukum tata negara Refly Harun menilai, Presiden Jokowi tidak lagi membutuhkan persetujuan DPR setelah menunjuk Plt Kapolri Komjen Badrodin Haiti. Pasalnya, Jenderal Sutarman diberhentikan dengan hormat secara tetap, bukan pemberhentian sementara.

Menurut Refly, pemberhentian Jenderal Sutarman sudah sejalan dengan pasal 11 ayat 1 UU No. 2/2002 tentang Polri yang berbunyi: “Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.” Hanya saja, calon Kapolri yang disetujui oleh DPR yaitu Komjen Budi Gunawan saat ini, belum diangkat karena masih terlibat kasus hukum.

“Ini bukan pemberhentian sementara, ini pemberhentian tetap yang diatur di pasal 11 ayat 1 dan sudah dapat persetujuan DPR. Penugasan wakapolri untuk jalankan wewenang kapolri adalah konsekuensi kosongnya kapolri,” tegas Refly, Sabtu (17/1).

Refly menerangkan, pemberhentian Kapolri Sutarman tidak menyangkut ayat 5. Hal ini, jelasnya, bukan keadaan mendesak dan pemberhentian sementara. Namun, jelas dia, penunjukan Plt adalah masuk ke dalam wilayah diskresi atau tidak diatur dalam UU. Meski demikian, menerutnya, Presiden Jokowi tetap memiliki kewenangan sebagai kepala pemerintahan untuk menunjuk Plt.

“Penunjukan Plt tidak diatur dalam UU tapi presiden memiliki kewenangan. Ini aturan mengenai pemerintahan umum. Sebagai chief executive, presiden punya hak untuk kemudian mengisi kekosongan jabatan,” tutur pakar hukum yang berkomentar berbeda dnegan Yusril ini.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Mahfud MD menilai penetapan mendadak BG sebagai tersangka terkesan sebagai politisasi oleh KPK, karena yang dilaporkan memiliki rekening gendut jumlahnya belasan orang.

Ia pun menyoroti langkah Persiden Jokowi yang terkesan tergesa-gesa ingin menggantikan Kapolri Jenderal Sutarman yang masa tugasnya masih baru akan berakhir pada Oktober 2015. “Bukankah atas permintaan Presiden sendiri KPK sudah memberi tahu bahwa BG bermasalah dan tak proper untuk jadi pejabat tinggi?” ungkap Mahfud melalui akun twitternya, @mohmahfudmd, Sabtu (17/1).

Artinya, jelas Mahfud, meski KPK dan Presiden Jokowi secara hukum dan ketatanegaraan, keduanya melakukan tindakan sah, namun disayangkan menimbulkan kisruh ke ranah politik. Meski, menurutnya, pengusulan nama BG oleh Presiden sudah sah secara ketatanegaraan, demikian juga KPK sudah benar dari aspek hukum pidana.

Namun, menurut Mahfud, yang menjadi masalah adalah masalah waktu pengajuan BG sebagai kandidat Kapolri serta momen penetapan BG sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi oleh KPK. “Dua momen ini membawa kisruh ke ranah politik,” ungkap guru besar hukum tata negara UII.

Cacat Hukum
Ketua Presiden Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai, pengangkatan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti sebagai Plt Kapolri adalah cacat hukum dan melanggar UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. “Jika terjadi kerusuhan massal di Indonesia saat ini, Presiden Jokowi harus bertanggung jawab karena membiarkan Polri dalam kondisi status quo tanpa kepemimpinan yang jelas,” paparnya melalui pesan BBM yang diterima Obsession News, Sabtu (17/1).

IPW mengingatkan Presiden Jokowi bahwa mengangkat Plt Kapolri tidak bisa ujug-ujug atau serta merta, tetapi harus mengacu kepada UU Polri. Dalam Pasal 11 ayat 5 UU No. 2/2002 tentang Kepolisan mewajibkan, jika presiden mengangkat Plt harus meminta persetujuan DPR.  “Ironisnya, hingga saat ini Jokowi belum meminta persetujuan DPR. Jika DPR tidak menyetujui pengangkatan Plt Kapolri, Presiden wajib melantik Kapolri yang sudah mendapat persetujuan DPR,” ungkap Neta.

Ia menyatakan, IPW prihatin dengan sikap bingung Presiden Jokowi dalam menyikapi proses suksesi di Polri. Calon Kapolri yang diusulkannya sudah disetujui DPR tetapi mengapa kemudian tidak melantiknya dan cenderung mengabaikan persetujuan DPR sebagai legitimasi suara rakyat.

“Tragisnya, Jokowi larut dalam suara segelintir orang hingga menunda pelantikan BG sebagai Kapolri, yang dijadikan tersangka korupsi oleh KPK, yang sebenarnya belum memenuhi kekuatan hukum dan penuh rekayasa. Sikap tidak jelas dari Presiden ini hanya menghancurkan supremasi hukum,” bebernya.

Menurut Neta, Plt Kapolri tidak bisa mengeluarkan kebijakan strategis. Hanya bisa mengeluarkan kebijaksan rutin, misalnya anggaran untuk gaji. “Tapi untuk anggaran operasional, seperti anggaran operasi pemberantasan terorisme, Plt Kapolri harus meminta ijin dan persetujuan Presiden sebagai atasan Plt Kapolri,” tandas Aktivis IPW.

“Termasuk dalam mengeluarkan keputusan untuk mutasi para pejabat Polri, surat keputusannya harus ditandatangani Presiden sebagai atasan Plt Kapolri. Begitu juga jika terjadi kerusuhan massal, Presiden sebagai atasan Plt Kapolri harus bertanggungjawab,” tambahnya.

Jokowi Sudah Benar
Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar versi munas Jakarta, Siswono Yudohusodo menilai, Jokowi sudah melalui prosedur yang benar saat mengajukan Budi Gunawan (BG) sebagai calon tunggal Kapolri. Politisi Partai Golkar ini menegaskan, Jokowi sudah meminta rekomendasi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), dan lembaga tersebut pun sudah memeriksa rekam jejak BG.

“Presiden sudah menerima usulan dari Kompolnas empat orang, di antaranya ada Pak Budi, dia tahu prestasinya di tiap pendidikan juara, akhirnya dipercaya untuk memimpin Lembaga Pendidikan Polri. Jadi tak ada yang salah dengan Pak Jokowi,” tandasnya, Kamis (15/1).

Komisi III DPR RI pun menggelar fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan), dan sudah mengklarifikasi ke BG soal tuduhan kepemilikan rekening gendut dan penetapan status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasilnya Kepala Lemdiklat Polri yang Mantan Ajudan Presiden Megawati itu pun lolos, dan sehari berikutnya lolos pula di sidang paripurna DPR.

Demikian juga, KPK sudah bekerja sesuai undang-undang serta berhak menetapkan status tersangka pada BG, meski status jdenral bintang tiga polisi tersebut adalah calon tunggal Kapolri yang diajukan Presiden. “KPK sesuai dengan kewenangannya meneliti orang per orang dan menemukan ada indikasi kalau ada yang menyimpang sehingga ditetapkan sebagai tersangka. KPK sudah lakukan tugasnya dengan baik,” jelas Siswono.

Penunjukan Plt Kapolri Bermasalah
Ketua Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra, Habiburokhman SH MH, menegaskan keputusan Presiden Jokowi menunjuk  Komjen Badrodin Haiti sebagai Plt Kapolri justru bermasalah. Menurutnya, ada tiga alasan mengapa keputusan tersebut bermasalah.

Pertama, alasan penunjukan Plt Kapolri adalah tidak tepat. Sebab, menurut Pasal 11 ayat (5) UU No. 2/2002 tentang Kepolisian RI, dalam keadaan mendesak Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat Plt Kapolri tetapi selanjutnya harus dimintakan persetujuan DPR RI.

Namun, jelas Habiburokhman, menurut penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan “dalam keadaan mendesak” ialah suatu keadaan yang secara yuridis mengharuskan Presiden menghentikan sementara Kapolri karena melanggar sumpah jabatan dan membahayakan keselamatan negara.

“Di sinilah letak permasalahannya,  Kapolri Sutarman sama sekali tidak melanggar sumpah jabatan dan juga tidak membahayakan keselamatan negara, sehingga  secara yuridis tidak tepat jika ia diberhentikan dan Presiden menunjuk seorang Pelaksana Tugas (Plt),” ungkap Habiburokhman kepada Obsession News, Jumat malam (16/1).

Kedua, lanjutnya, soal tidak dicermatinya perbedaan tugas dan wewenang Kapolri. Dalam pidatonya Presiden Jokowi menyebut Badrodin Haiti akan melaksanakan tugas dan wewenang Kapolri. Pasalnya, Pelimpahan Tugas dan sekaligus Wewenang ini melampaui apa yang diatur dalam  UU No. 2/2002. Secara jelas istilah yang disebut oleh Pasal 11 ayat (5) UU tersebut hanyalah  “Pelaksana Tugas “ dan bukan “Pelaksana Tugas dan Wewenang”. Padahal “tugas” dan “wewenang” Kapolri adalah dua hal yang sangat berbeda.

“Tugas diatur dalam Pasal 14 seperti melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan,   menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan,  membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan lain-lain,” bebernya.

“Sementara wewenang diatur dalam Pasal 15 antara lain menerima laporan dan/atau pengaduan, membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum,  mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat,” sambungnya.

Ketiga, lanjutnya, soal jangka waktu penundaan yang terlalu lama. Presiden Jokowi tidak menyebutkan secara jelas jangka waktu penundaan, namun jika penundaan tersebut dilakukan hingga proses hukum Budi Gunawan selesai dan dia diputus tidak bersalah oleh pengadilan maka penundaan ini paling tidak akan berlaku selama satu tahun enam bulan.

“Perlu digarisbawahi bahwa proses penyidikan  di KPK tidak mengenal adanya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang artinya kasus ini akan terus bergulir ke persidangan Pengadilan Tipikor, lalu banding ke Pengadilian Tinggi hingga berkekuatan hukum tetap di  Mahkamah Agung. Mengacu pada persidangan kasus-kasus Tipikor terdahulu, rata-rata satu perkara  selesai sampai tingkat kasasi paling cepat satu tahun enam bulan,” tandas Ketua DPP Gerindra.

“Dalam waktu satu tahun enam bulan tersebut banyak sekali masalah yang harus diselesaikan seorang Kapolri. Namun karena sifatnya sementara, secara umum seorang Pelaksana Tugas Kapolri tidak dapat melaksanakan semua portofolio yang diberikan pada jabatannya itu. Penunjukan hanya dilakukan demi kelancaran kegiatan administrasi sehari-hari,” ungkapnya pula.

“Saat ini kami tidak dalam posisi menolak atau menyetujui keputusan Jokowi menunjuk Pelaksana Tugas Kapolri tersebut, namun kami perlu mengingatkan Jokowi dalam membuat suatu kebijakan hendaknya benar-benar dilandasi aturan hukum yang jelas agar tidak justru menimbulkan masalah baru yang jauh lebih rumit,” tegas anak buah Prabowo ini. (Ars)

Related posts